Tampilkan postingan dengan label Berita Pilkada. Tampilkan semua postingan

Khofifah 'Nggak Ada Lawan' di Pilgub Jatim 2024


Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) memaparkan hasil survei periode September 2023 terkait figur yang digadang-gadang maju sebagai calon gubernur di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2024. Hasilnya Khofifah Indar Parawansa masih unggul jauh di atas nama sosok lain."Khofifah angkanya masih sangat tinggi sekali, belum ada yang mampu menyaingi kalau soal Pilgub Jatim," kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt saat memaparkan hasil survei di Surabaya, Kamis (21/9/2023).

Disepakati di DPR: Pilpres 2024 Digelar 28 Februari, Pilkada Serentak 27 November


Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum telah menyepakati hari pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 (Pemilu Presiden dan Legislatif) akan jatuh pada Rabu (28/2/2024) sedangkan hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 jatuh pada Rabu (27/11/2024). 

Syarat Maju ke Pilkada Jateng Lewat Jalur Independen

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah (Jateng) menetapkan jumlah minimal dukungan yang wajib dikumpulkan calon peserta Pilkada 2018 dari jalur perseorangan atau independen. Setiap calon peserta harus mendapatkan dukungan 6,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) atau 1.781.606 orang.

Ini harus dibuktikan dengan formulir pernyataan dukungan dan fotokopi KTP elektronik pendukung.

Jumlah itu jauh lebih besar dibanding kebutuhan dukungan bagi calon perseorangan bupati atau wali kota. Misal, untuk bisa mendaftarkan sebagai calon Wali Kota Tegal menggantikan Siti Masitha Soeparno yang ditangkap Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), hanya diperlukan dukungan dari 20.012 orang atau 10 persen dari jumlah DPT.

Sementara, untuk Kabupaten Banyumas, calon perseorangan wajib mengumpulkan 85.719 orang dukungan, Kabupaten Karanganyar sebanyak 51.648 orang, Kabupaten Kudus 45.323 orang, Kabupaten Magelang sebanyak 71.973 orang, Kabupaten Tegal 77.842 orang. Sedang Kabupaten Temanggung memerlukan 43.460 orang.

Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo, mengatakan, jumlah dukungan untuk pasangan calon (paslon) perseorangan itu diputuskan KPU setelah melakukan rapat pada Sabtu-Minggu, 9-10 September 2017.

Syarat minimal dukungan itu diperoleh berdasarkan total jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada 2015, Pilkada 2017, dan Pilpres 2014 di Jateng, yang mencapai 27.409.316 pemilih.

"Mengacu PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, jika jumlah DPT lebih dari 12 juta pemilih dikalikan 6,5% atau jumlahnya adalah 1.781.606 orang," tutur Joko saat menggelar jumpa pers di Kantor KPU Jateng, Semarang, Selasa (12/9/2017).

Sumber :
http://news.liputan6.com/read/3091804/ini-syarat-maju-ke-pilkada-jateng-lewat-jalur-independen

Pilkada 2018, Ada Lima Daerah Papua yang Rawan Kericuhan

Pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur Papua 2018 mendatang, ada sejumlah daerah yang dikhawatirkan terjadi kerusuhan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan lima daerah tersebut antara lain adalah Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayapura dan Kepulauan Yapen.
Pilkada serentak yang digelar di wilayah-wilayah tersebut pada tahun ini, diwarnai dengan kericuhan.
Bahkan di kabupaten Intan Jaya, sengketa pilkada menyebabkan masa pendukung kandidat yang kemenangannya dianulir oleh Mahkamah Kosntitusi (MK), melakukan pembakaran kantor pemerintahan.
"Tadi bapak Menko (polhukam) meminta membentuk tim kecil mencermati masing-masing kabupaten, Tolikara bagaimana, Intan Jaya bagaimana, Yapen bagaimana. Jangan sampai ini belum diselesaikan, dampaknya akan mempengaruhi pilgub," ujar Tjahjo kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Menkopolhukam), di kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).
Kerusuhan di kabupaten Intan Jaya terjadi pada 30 Agustus lalu, di mana sejumlah masa datang dan membakar sejumlah kantor pemerintahan. Di antara yang dibakar adalah kantor Dinas Kesehatan, kantor Bappeda dan Badan Keuangan.
Kerusuhan terjadi dipicu kekecewaan warga, atas putusan MK, yang menganulir kemenangan Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme, di Pilkada Intan Jaya, dan memenangkan pasangan Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw. Sampai saat ini pasangan yang dimenangkan oleh MK, belum juga dilantik.
Tjahjo Kumolo mengakui tidak mudah menjelaskan ke masyarakat, soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu.
Selain itu juga sulit untuk menjelaskan tentang putusan MK, di mana perwakilannya sama sekali tidak pernah menyambangi Intan Jaya, tapi bisa menentukan siapa yang menang pemilihan.
"MK tak pernah datang kok bisa memutuskan kalah, ini kan sesuatu yang sulit, padahal kan kita sudah jelaskan, mereka tidak bisa menerima," ujarnya.
Tim kecil yang akan dibentuk untuk megnantisipasi kericuhan, akan beranggotakan perwakilan dari Badan Inteijen Negara (BIN), Kemendagri, Kemenkopolhukam, Kepolisian dan Kejaksaan.
Mereka akan melakukan penyisiran di lokasi-lokasi rawan konflik itu, dan akan menyampaikan rekomendasi ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti lebih jauh.
Tim tersebut juga akan menentukan apa yang terbaik untuk masyarakat Intan Jaya, terkait pasangan yang dimenangkan oleh MK, yang sampai hari ini belum dilantik.
Tjahjo Kumolo menyebut jika tim menyebut percepatan pelantikan akan menghindari terjadinya konflik lanjutan, maka pihaknya akan menuruti rekomendasi tersebut. Begitu pun jika tim merekomendasikan sebaliknya.

Komisioner KPU Takut Dipidana jika Salah Hapus Pemilih Ganda


PILKADA.OR.ID - Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fahrurrozi mengatakan, komisioner KPU tingkat kabupaten dan kota khawatir untuk mencoret daftar nama pemilih ganda.

Komisioner KPU takut akan ancaman hukum pidana bila salah menghapus pemilih yang dicurigai memiliki ganda pada daftar pemilih tetap (DPT).

"Pemilih ganda bisa saja karena NIK-nya sama, sementara orangnya berbeda. Jika dicoret salah satu, kemudian menuntut (jalur hukum), ini yang ditakutkan komisioner," kata Fahrurrozi kepadaKompas.com seusai rapat pleno penetapan DPT Bangka Belitung, Kamis (8/12/2016). 

Meski demikian, validasi dan verifikasi data sangat diperlukan. Dalam hal ini, penetapan DPT berada di wilayah KPU kabupaten dan kota. Adapun KPU provinsi bertugas melakukan rekapitulasi.

Jumlah pemilih tetap dalam Pilkada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 tercatat sebanyak 915.853 pemilih.

Badan Pengawas Pemilu setempat menemukan ada 3.052 pemilih ganda. Atas temuan itu, komisioner KPU akhirnya menetapkan skors sidang selama 30 menit.

Saat masa skors, panitia data dari kabupaten dan kota kembali melakukan validasi terkait dugaan pemilih ganda.

Hasilnya, dinyatakan bahwa daftar pemilih ganda yang diterima Bawaslu telah diverifikasi ulang saat rapat pleno di tingkat kabupaten/kota.

KPU mengakui adanya potensi perubahan data karena ada warga yang meninggal dunia atau warga yang cukup umur saat pemilihan dilakukan.

Rumah 98 Serukan Pilkada Damai dan Tanpa SARA



PILKADA.OR.ID - Sejumlah aktivis angkatan 98 yang tergabung Rumah 98 menyerukan Pilkada serentak yang akan berlangsung 2017 berlangsung aman dan damai serta tanpa SARA. Sehingga Bhineka Tunggal Ika dan demokrasi di Indonesia tidak menjadi terpecah bela.

Koordinator Rumah 98, Bernard Haloho mengatakan, saat ini pihaknya merasa prihatin dan menaruh perhatian pada proses Pilkada serentak yang akan berlangsung awal tahun 2017. Namun saat ini dalam proses pesta demokrasi itu ada pihak pihak yang menyeret publik pada isu SARA. 

"Kita semua memasang mata dan telinga menakar eskalasi dan peta agency (pemain) di pusaran isu yang sensitif dan berbahaya tersebut," ujar Bernard di Jakarta, Jumat (28/10/2016). 

Lebih lanjut Bernard mengatakan, Rumah 98 sebagai bagian kaum perubahan maka menghendaki bangsa ini tidak terpecah belah. Oleh karena itu dalam Momentum Sumpah pemuda 28 Oktober pihaknya mengajak kepada seluruh komponen Bangsa untuk ikut terlibat aktif dalam menjaga roh kebangsaan Republik Indonesia. 

"Pilkada serentak damai, sebagai perwujudan pendidikan politik pendewasaan demokrasi rakyat, dan antisipasi politik SARA," tegasnya.

Koalisi Cikeas Resmi Usung Agus Yudhoyono-Sylviana Murni di Pilgub DKI

PILKADA.OR.ID - Kejutan nama baru di persaingan Pilgub DKI terbukti. Empat parpol yakni Demokrat, PPP, PKB dan PAN resmi mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni sebagai pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta. 

"Akhirnya kami sepakat berempat, disepakati kandidat gubernur dan wagub untuk DKI 2017 yaitu cagub Agus Harimurti Yudhoyono berpasangan dengan cawagub Sylviana Murni," ujar Ketum PAN Zulkifli Hasan dalam jumpa pers di kediaman SBY di Puri Cikeas, Jumat (23/9/2016).


Pengumuman pasangan calon ini dihadiri Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PPP Romahurmuziy dan para petinggi empat parpol yakni Waketum PD Syarief Hasan, Amir Syamsuddin, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding dan Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan.

Sementara itu Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan pasangan ini cukup ideal untuk menjawab kebutuhan masyarakat DKI Jakarta. 

"Dengan berbagai pertimbangan, kebutuhan mewujudkan ketenangan di masyarakat, maka kombinasi generasi muda dan tangguh, fresh dipadu oleh seorang Ibu Sylviana. Maka dari itu disepakati pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni dengan tema Jakarta untuk Rakyat," tutur Muhaimin. 


Maju ke Pilkada, Agus Yudhoyono dan Sylviana Mundur dari Jabatan


Agu‎s Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni akan mundur dari jabatannya setelah resmi maju menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta yangÅ digelar Februari 2017.


Agus nantinya akan menanggalkan jabatan sebagai Danyonif Mekanis 203/Arya Kemuning dengan pangkat Mayor. Sedangkan Sylviana akan mundur dari jabatannya sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Kebudayaan dan Pariwisata.‎

"Konsekuensi tentu yang sedang aktif mengundurkan diri," ujar Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan di Kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jumat dini hari (23/9/2016).

Dia menambahkan, proses pengunduran ini akan dilakukan secepatnya. Sehingga, keduanya bisa leluasa membuat persiapan bertarung di Pilkada.


"Ini sedang diurus untuk proses pengunduran diri keduanya," kata Hinca.


Pasangan Agus-Sylviana didukung oleh Poros Cikeas yang terdiri dari Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN. Mereka akan mendaftar ke KPUD malam nanti.


Pasangan ini, untuk sementara, akan melawan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaeful Hidayat yang didukung oleh Nasdem, Golkar, Hanura dan PDI Perjuangan.

Sedangkan koalisi Gerindra dan PKS untuk sementara ini baru mencuatkan nama Sandiaga Uno. Mereka akan resmi mengumumkan pasangan yang diusung jam 2 sore di KPUD.

Hanura Pastikan Usung David Chalik di Pilwako Pekanbaru


PILKADA.OR.ID - Hanura memastikan mendukung salah seorang kadernya, David Chalik untuk maju sebagai bakal calon walikota, di Pilwako Pekanbaru, Februari 2016 mendatang. 

Sebagaimana diketahui, David Chalik merupakan artis kenamaan dari ibukota. Sedangkan di partai, David menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Hanura. 

David juga lahir dan menghabiskan masa kecil dan remajanya di Riau, tepatnya di Rumbai, Pekanbaru. Kemudian baru bertolak ke Jakarta mencari peruntungannya, hingga saat ini. 

Tim Pilkada Pusat (TPP) Hanura, Agust Shalahuddin menyampaikan, pihaknya menilai ada peluang bagi pihaknya untuk mendorong David maju di Pilwako Pilwako Pekanbaru. Apalagi menurutnya, Pekanbaru membutuhkan pemimpin yang baru. 

“Survey internal Hanura secara umum memperlihatkan adanya ketidakpuasan yang signifikan dari masyarakat Pekanbaru terhadap petahana,” kata Agust, Rabu (24/8/2016). 

Dengan kondisi Pekanbaru saat ini, menurutnya pihaknya menilai memang cukup besar peluang untuk David muncul sebagai sosok baru di Pekanbaru, dan memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memilih. 

“Hal ini membuka peluang tokoh baru diluar calon-calon yang sudah beredar. Ini akan menjadi salah satu latar belakang ikhtiar partai Hanura mendorong David Chalik,” ulasnya. 

Sementara itu, Ketua DPD Srikandi Hanura Riau, Viviana Hanifa mengatakan, David bukan sekadar artis dari ibukota saja, namun juga merupakan sosok yang memiliki intelektual dan visi, sehingga diharapkan bisa membangun Kota Pekanbaru lebih baik lagi kedepannya. 

‘Kita melihat, potensi David memang cukup besar. Saat ini dia juga menjabat sebagai Wasekjen DPP Hanura. Dia lahir dan menghabiskan masa kecil hingga remaja di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru,” tuturnya. 

Ketua Lembaga Melayu Riau (LMR) Jakarta, Darmawi Wardana Aris menyebutkan, dirinya menyambut baik pencalonan David Chalik tersebut sebagai bakal calon Walikota Pekanbaru di Pilkada 2017. 

“Kalau memang serius membangun Kota Pekanbaru dan maju dalam Pemilihan Walikota (Pilwako), Lembaga Melayu Riau siap mendukung,” ujarnya.

PDIP Usung Ahok-Djarot, Reaksi Umat Islam Malah Bergembira


PILKADA.OR.ID - Kabar akhirnya PDIP akan mengusung petahana Ahok-Djarot dalam Pilgub DKI 2017 sudah beredar pasca pertemuan di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Jumat, 12 Agustus 2016. Pertemuan itu membahas calon gubernur yang akan didukung PDIP dalam pemilihan kepala daerah DKI 2017

Salah seorang politisi PDIP mengungkap kepastian Ahok-Djarot diusung PDIP sudah 94.6%. Dan kabarnya 15 Agustus besok akan dideklarasikan.

Sebelumnya, Sekken PDIP Hasto Kristiyanto menyebut opsi pertama PDIP adalah mengusung pasangan petahana yaitu Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

"Opsi pertama adalah mendukung pasangan incumbent Pak Ahok dan Pak Djarot," kata Hasto pada Rabu (10/8), dikutip CNN Indonesia.

Menanggapi PDIP yang akan mengusung petahana Ahok-Djarot, publik Umat Islam malah menyambut dengan gembira. Berbagai tanggapan disampaikan di media sosial.

"Alhamdulillah... Smoga ini pertanda baik bg warga Jakarta...
Untuk smakin memantapkan pilihannya...
Untuk tdk memilih pemimpin non muslim," ujar Hajarul Aswad.

"Seorang kader pdi di tmpat tinggal sya jga bilang, pdi psti bakal mngusung ahok-djarot, ini proyeksi nya utk pilpres 2019 utk mngusung jokowi-ahok, otomatis djarot jdi gubernur yg akhirnya pdi jga yg menguasai jakarta. Smoga sja partai islam gak tertipu dgn tipu tipu pdi," komen VArizh Trus'by.


"Dari awal juga saya itu lebih suka klw pdip gak gabung ke selain ahok.karena udah cocok, busuk ketemu busuk," komen Wendra Jumaisarki.

"Gpp PDIP mengusung Ahok, toh yg berlaga Figur bukan Partai. Kami hanya kuatir kalo terlalu banyk calon yg maju, krn suara pemilih akan terbagi-bagi. Justru kami optimis dan yakin jika terjadi head to head antara Ahok vs figur muslim. Peluang kemenangan besar ada di tangan figur muslim !!!" kata Rais GL.

"Bagus deh klo PDIP ngusung si ahoax...biar umat islam gak kena jebakan batmen," ujar Ahsan Maulana Albrebesi.

"Itu lah politik, ibarat pisau bermata dua, dari dulu saya gak suka berpolitik, tapi Islam mengharuskan kita utk menggunakan hak politik kita agar kita bisa berbuat dan menentukan pemimpin yang
amanah, yang mau membela Islam, klo kita tidak menggunakan hak politik kita tunggu saja kita umat Islam akan dihabisi oleh kaum kufar yang gila2an dalam berpolitik apalagi yang memiliki media.." komen Yossywahyudi Kromopawiro.

"Sebetulnya tanpa PDI-P pun kita insya Allah menang. Jika partai koalisi Islam bersatu memajukan figur top sperti Bang YUSRIL, bukan tdk mgkin kemenangan sdh di depan mata, Sya sih harapannya partai islam berkoalasi mengusung YURIL-UNO," ujar Rustam Nanda.

"Kabar yg sangat bagus, tanpa PDIP nantinya kl gubernur pilihan umat Islam menang, bs leluasa menerapkn perda syariah, krn kt mafhum partai banteng itu alergi dgn perda syariah. Tinggal rapatkan barisan, usung cagub pilihan umat, yg bersih, jujur, cerdas & amanah untuk sama2 diperjuangkan untuk jakarta," kata Maman Rukmana.

"Mari.... umat islam di Jakarta buktikan jgn sampai gubenur ente ga jumatan lagi...doa kami dr kalimantan," ujar Okie Love Borneo.

"Aku berdo'a agar warga Muslim DKI Jakarta diberikan keteduhan hati dalam memilih pemimpin mereka... walau saya warga Bekasi... tapi jujur saya akan sedih kalau figur ini kembali memimpin...Allah Allah Allah," tutur Wisyal MirZa Dinata.

"PDIP bikin gebrakan & kejutan, gak masalah.... Alloh Subhanahu Wa Ta'ala pasti akan lebih ngGebrak dan mengKejutkan PDIP dan Ahoax beserta kroni2nya....sampai....lihat saja nanti.....Wassalam...." komen Arif Wibowo.

"Cakep dah biar kentara jadi kagak kecampur... Ayo Parpol ISLAM bersatu dukung gubernur Muslim Kalo udah rempug enak pan kita," ujar Bang Keling.

"Warga Jakarta...harus waspada serangan...uang besar besaran....dari aseng... Karena aseng...sudah hitung hitungan... Kalau Ahok sampai kalah...proyek...mereka... Termasuk reklamasi...terancam Gagal ..kalau itu terjadi kata nanik.s.deyang... Mereka bisa...rugi 500trilyun...  Maka pilkada DKI...mereka rela kucurkan 100 triliun...buat disiram ke warga, aparat dan lembaga..serta kepartai... liat saja...sekarang. Tinggal sekarang, kuatkah Aparat dan warga Jakarta...siraman uang 100t?" komen Irfansyah Aldi.


"Ayo bergerak para warga betawi, jangan sampai ente nanti terus digoblog-goblogin dan diusir melulu...." kata A Jajang W Mahri.

"Saya doakan semoga warga dki dibukakan mata hati dan pikirannya untuk memilih pemimpin yg amanah cerdas dan santun.. dan krn mayoritas masy dki adalah muslim maka mutlak pemimpinnya jg harus muslim..," ujar Laila Mega Wardhani.
posted from Bloggeroid

HADAR NAFIS GUMAY, PLT. KETUA KPU RI

PILKADA.OR.IDRapat Pleno Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/7) memutuskan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI. Rapat pleno yang dilakukan di ruang kerja Ketua KPU RI ini dilakukan KPU terkait meninggalnya Ketua KPU RI Husni Kamil Manik.

“Rapat pleno ini tadi dipimpin oleh anggota KPU yang usianya lebih tua yaitu Hadar Nafis Gumay dan anggota KPU termuda yaitu saya Sigit Pamungkas, serta dihadiri oleh seluruh anggota KPU. Keputusan dalam rapat pleno ini kami lakukan dengan cara musyawarah dan menghasilkan satu nama bulat yaitu Bapak Hadar Nafis Gumay sebagai pelaksana tugas Ketua KPU RI,” ujar Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas di hadapan awak media.

Sigit juga menjelaskan bahwa Plt Ketua KPU RI ini akan diemban oleh Hadar Nafis Gumay sampai dengan terpilihnya Ketua KPU RI definitif. Pemilihan Ketua KPU RI definitif akan dilakukan pada rapat pleno berikutnya pada hari Senin 18 Juli 2016. Undang-Undang mengamanatkan Ketua KPU RI dipilih sendiri oleh Anggota KPU RI, dan akan dilakukan dengan musyawarah mufakat.

“Tugas Plt ini akan lebih banyak memainkan peran administratif dan mewakili lembaga dengan institusi lainnya. Untuk penandatanganan Peraturan KPU, belum akan dilakukan oleh Plt. Ketua KPU RI, karena Peraturan KPU masih harus dikonsultasikan ke DPR RI, sehingga penandatanganan akan dilakukan oleh Ketua KPU RI definitif,” tambah Sigit yang memberikan keterangan mewakili komisioner KPU RI lainnya.

Terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) Komisioner KPU RI yang menggantikan Almarhum Husni Kamil Manik, KPU juga akan memproses lebih lanjut. Kewenangan tersebut ada di Presiden, dan KPU akan menyampaikan kepada presiden mengenai kondisi KPU yang kini kekurangan satu orang komisioner, sehingga bisa lengkap menjadi tujuh komisioner.(Arf/red FOTO KPU/ook/Hupmas)

Profil H Sudewa, Bakal Calon Bupati Pati 2017-2022

PILKADA.OR.ID - Bakal Calon Bupati Pati periode 2017-2022, H. Sudewa adalah seorang pengusaha sukses asli dari Kayen, Pati. Kemarin, (Minggu, 13 Maret 2016) bertempat di Kantor PAC PDI Perjuangan di Desa Panjunan, H. Sudewa melakukan sosialisasi dan perkenalan dihadapan ratusan kader dan simpatisan PDI Perjuangan se- Kabupaten Pati.
Dalam sosialisasi tersebut, Politisi PDI Perjuangan yang juga mantan Anggota DPR RI 2009-2014 ini mengemukakan program unggulannya, yaitu:
  1. Pengangkatan PNS, tenaga harian lepas, promosi dan mutasi jabatan tanpa biaya.
  2. Mencabut Perbub tentang sertifikat, pengurusan sertifikat harus cepat dan murah.
  3. Pembangunan infrastrukur jalan sampai pelosok – pelosok desa.
  4. Mendorong tumbuhnya industri yang tidak merusak lingkungan di Kecamatan – kecamatan untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
  5. Seluruh ijin usaha diproses secara cepat tanpa ada pungutan liar.
  6. Akte kelahiran, KTP, KK diproses secara cepat tanpa ada pungutan liar.
  7. Peningkatan Kesejahteraan petani dengan cara ketersediaan air yang cukup dan mendapatkan pupuk secara murah.
Sedangkan untuk riwayat pendidikan, H. Sudewa pernah mengenyam pendidikan di:
  • SDN Slungkep (tahun 1982)
  • SMPN 1 Kayen (tahun 1985)
  • SMAN 1 Pati (tahun 1988)
  • S1 Fakultas Teknik Sipil UNS Surakarta (tahun 1993)
  • S2 Magister Teknik Pembangunan Kota, Undip Semarang (tahun 2001).

Dicky Candra Ikut Penjaringan Calon Wali Kota Tasikmalaya

PILKADA.OR.IDArtis Dicky Candra mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Tasikmalaya dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Dicky menyerahkan berkas-berkas pencalonan ke Kantor DPD Nasdem Kota Tasikmalaya, Jumat siang, 24 Juni 2016. Sebelumnya, Dicky telah mendaftar ke Partai Bulan Bintang (PBB).
Dicky menjelaskan, untuk memenuhi syarat pencalonan di Pilkada Kota Tasikmalaya yakni 9 kursi di DPRD. "Tentu untuk bisa maju itu memang harus 9 kursi. Di sini sudah ada, insya Allah jika Nasdem menerima jadi 4 kursi (kursi PBB dan Nasdem)," kata Dicky saat ditemui di Kantor DPD Nasdem Kota Tasikmalaya, Jumat.
Untuk bisa nyalon, Dicky membutuhkan 5 kursi lagi. "Mudah-mudahan ke depan ada (partai yang bergabung). Insya Allah. Mengalir saja, saya percaya betul akhirnya akan baik," ujar Dicky.
Ihwal calon wakil, Dicky mengatakan, ada beberapa calon yang dianggapnya menarik, punya visi sama dengannya. Dari beberapa calon itu, ada satu yang paling menarik. "Ada satu yang membuat saya tergoda. Tapi belum diputus, karena masih terlalu dini," ujar Dicky.
Disinggung calon wakilnya dari kalangan mana, Dicky menjawab dengan bercanda. "Yang saya tahu betul, dia berasal dari kedua orang tuanya," canda Dicky.
Ketua DPD Nasdem Kota Tasikmalaya, Wahyu Tri Rahmadi menjelaskan, partainya terbuka bagi semua calon. Nasdem, kata dia, ingin memberikan yang terbaik baik Kota Tasikmalaya. "Ingin yang terbaik," katanya.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasdem Tasikmalaya, Heri Toris mengatakan, partainya membuka penjaringan calon walikota dan wakil walikota hingga 28 Juni 2016. Selain Dicky, ada bakal calon yang akan mendaftar, di antaranya dari kalangan ulama dan birokrat. "Besok ada yang akan mendaftar lagi," ujarnya.
Selain menjaring bakal calon, kata Heri, Nasdem telah melakukan komunikasi dengan semua partai. "Yang penting bagi Nasdem adalah nilai perubahan," jelas dia.
Partai yang intens berkomunikasi dengan Nasdem, yakni PBB dan PAN. Jumat malam, kata Heri, partainya akan berkomunikasi dengan PAN dan PBB. "Sudah tingkatan pembicaraan strategis. Mudah-mudahan endingnya bagus untuk Kota Tasikmalaya," katanya.
Dicky pernah menjadi wakil bupati Garut periode 2009-2013. Tapi, pada 2011 Dicky mundur karena tidak cocok dengan Bupati Aceng Fikri.

Rustam - Fathurohman Deklarasi Maju Pilgub Babel 2017

PILKADA.OR.IDRustam Efendi dan Fathurohman menggelar deklarasi maju sebagai pasangan calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur pada Pilkada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 di Tugu Pahlawan 12, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka.

Menurut Koordinator Pemuda, Mahasiswa dan Masyarakat se Kecamatan Mendo Barat Nurul Azmi di Sungailiat, Senin, alasan Tugu Pahlawan 12 dipilih sebagai tempat deklarasi karena tempat itu merupakan simbol perjuangan masyarakat Bangka Belitung melawan penjajah.

Untuk itu, diharapkan pemimpin Bangka Belitung ke depan dapat mewarisi nilai-nilai perjuangan para Pahlawan 12. "Serta dapat berkoalisi nasionalis agamis, dapat menyatukan ke dua kandidat ini menjadi pasangan permanen dalam memenangkan pemilihan kepala daerah Babel 2017-2022" katanya.

Sementara itu, pihaknya mendukung Rustam Effendi pada Pilkada 2017 karena ia merupakan putra Babel yang sangat dekat dengan para ulama dan prilaku serta pribadinya religius.

"Alasan lainnya, Rustam Effendi, putra Bangka Belitung yang terlahir dan besar di Babel sehingga dapat dipastikan memahami dan mengetahui persis keadaan dan situasi Bangka Belitung," ujarnya.

Ia mengatakan, sebagai tokoh pemuda Bangka Belitung, Rustam mewakili putra-putri Babel yang bercita-cita untuk memajukan Babel dalam segala bidang baik di kancah nasional maupun internasional.

"Pengalaman beliau dalam bidang politik sebagai pengurus Partai Politik merupakan modal keberhasilannya membawa Masyarakat Babel menuju perubahan di era reformasi dan globalisasi," katanya.

Menurutnya, kedekatan dan kepribadian yang begitu akrab dengan masyarakat menjadi media ampuh untuk selalu dekat dan mengerti akan kebutuhan masyarakat Bangka Belitung yang beraneka ragam, etnis, suku, adat istiadat, budaya dan agama.

Elektabilitas Winarti Ungguli Calon Lain di Pilkada Tulangbawang 2017



PILKADA.OR.ID - Tim monitoring DPP PDIP menyebutkan bahwa Winarti, Ketua DPRD Tulangbawang memiliki elektabilitas dan basis suara tertinggi dibanding dengan bakal calon lainnya. Ketua DPC PDIP Tulangbawang ini mengungguli bakal calon bupati dari PDIP.

Tim monitoring yang terdiri dari Jumat dan Indi Anto, ini sejak Senin 25 April 2016 hingga Minggu 1 Mei 2016, telah satu minggu melaksanakan monitoring di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Tulangbawang.

Jumat menyebutkan kader PDIP atas nama Winarti memiliki elektabilitas 100 % suara. Seluruh pengurus PDIP mulai dari tingkat ranting sampai tingkat kabupaten memilih dan mendukung Winarti untuk menjadi Bupati Tulangbawang.

"Kami dari Tim Monitoring DPP PDIP telah melaksanakan tugas memonitor elektabilitas, polularitas, dan profesionalisme para bacalon bupati. Perintah partai sudah saya laksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Jumat, di kantor PDIP, Jumat 29 April 2016.

Dia menambahkan, hasil monitoring akan diserahkan kepada DPP PDIP. Dan keputusan tentang penetapan siapa bakal calon bupati yang diusung adalah kewenangan DPP PDIP. Tim monitoring hanya berwenang melaporkan hasil monitoring saja.

Ketua KPU Meninggal Dunia, Para Komisioner Akan Konsolidasi

PILKADA.OR.ID - Konsolidasi internal antara para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan dilakukan setelah proses pemakaman Ketua KPU Husni Kamil Malik, yang meninggal dunia pada Kamis (07/07).

Komisioner KPU, Ida Budhiati, mengaku akan menggelar rapat dalam waktu dekat untuk menentukan figur pemimpin KPU.

"Dalam konteks pengelolaan organisasi yang modern, tentu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk melakukan konsolidasi. Namun, saat ini kami perlu berkonsentrasi untuk prosesi pemakaman almarhum pak Husni,” ujar Ida kepada BBC Indonesia.

Sepeninggal Husni, para komisioner KPU harus menentukan sosok penggantinya di kursi ketua KPU.

Image captionJabatan ketua dan wakil-wakil ketua dipilih secara demokratis dari dan oleh anggota KPU dalam rapat pleno KPU.

Berdasarkan pasal 9 ayat 5 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, jabatan ketua dan wakil-wakil ketua dipilih secara demokratis dari dan oleh anggota KPU dalam rapat pleno KPU.

Mendiang Husni Kamil Malik tutup usia di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan, Kamis (07/07) , pukul 21.10 WIB.

Almarhum yang lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 18 Juli 1975, pernah menjabat sebagai anggota KPU di Sumatera Barat selama dua periode, yakni 2003-2008 dan 2008-2013.

Namun, sebelum masa jabatannya rampung di KPU Sumbar, Husni mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI sebagai komisioner KPU Pusat. DPR RI memilih Husni sebagai salah satu komisioner KPU baru.

Dalam rapat pleno pada April 2012, para komisioner KPU memilih Husni sebagai ketua.