PILKADA.OR.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada 10 potensi permasalahan yang membayangi gelaran pilkada serentak. Permasalahan ini dinilai kerap terjadi bukan hanya pada pilkada.

Dalam catatan ICW, sepanjang 2010-2017 setidaknya terdapat 215 kepala daerah menjadi tersangka dalam kasus korupsi yang ditangani penegak hukum. Kasus itu sangat beragam mulai dari permainan anggaran proyek hingga suap penanganan perkara.

"Sehingga demokrasi yang tumbuh kembang secara prosedural ini belum diikuti dengan demokrasi substansial," kata peneliti ICW Donal Fariz di kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2018).

Berkaca dari pengalaman tersebut, Donal mengkhawatirkan permasalahan serupa dapat terjadi dalam kontestasi elektoral, yaitu pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019. 

"Apa yang kami tangkap dari rangkaian peristiwa demokrasi pasang surut tapi persoalannya nggak pasang surut. Persoalannya konstan," ujar Donal.

3. Munculnya calon tunggal (KPU pada 10 Januari 2018 mengumumkan terdapat 19 daerah dengan calon tunggal. Tiga dari empat kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada di Banten bahkan mempunyai calon tunggal).

4. Kampanye berbiaya tinggi akibat dinaikannya batasan sumbangan dana kampanye dan diizinkannya calon memberikan barang seharga maksimal Rp 25 ribu kepada pemilih.

7. Politik uang (jual beli suara pemilih).

9. Suap kepada penyelenggara pemilu.

10. Korupsi untuk pengumpulan modal, jual beli perizinan, jual beli jabatan, hingga korupsi anggaran.

(knv/fdn)

PILKADA.OR.ID - KPU kembali merilis rekapitulasi pendaftaran pasangan calon di 171 Pilkada 2018. Data terbaru, ada 569 pasangan calon yang terdaftar di KPU.

PILKADA.OR.ID - Pilkada Serentak 2018 digelar di 171 wilayah, termasuk 17 pemilihan gubernur (pilgub). Pelaksanaan pilkada hanya satu putaran dan tidak ada pemungutan suara ulang terkait dengan perolehan suara.

"(Pilkada 2018) satu putaran. UU sudah putuskan 1 putaran. Hanya DKI saja yang masih mengatur dua putaran," kata Arief di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Untuk calon Bupati atau Wali Kota, aturan ini termaktub dalam Pasal 107 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang berbunyi:

PILKADA.OR.ID - Persaingan 3 pasangan bakal cagub dan cawagub DKI semakin sengit jelang penetapan oleh KPU DKI sore ini. Elektabilitas Ahok-Djarot, Agus-Sylvi, dan Anies-Sandi saling menyalip dan membuka banyak kemungkinan. 

Sejak pendaftaran ke KPU, beberapa lembaga survei telah merilis elektabilitas 3 pasangan. Dari semua survei tersebut, pasangan Ahok-Djarot masih selalu di peringkat teratas namun tidak ada yang mencapai 50%. Ada pula survei yang menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan petahana tersebut justru menurun. 

Pasangan Anies-Sandi lalu menyusul di bawah Ahok-Djarot. Namun, elektabilitas pasangan Agus-Sylvi yang belasan persen terus mengintai. Di Survei Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), elektabilitas Agus-Sylvi bahkan menyalip Anies-Sandi.

Lembaga Pendidikan, Penelitian dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menilai, menjamurnya lembaga survei memang cukup membantu publik buat menilai tingkat elektabilitas kontestan politik.

Ada beberapa isu yang diangkat Lembaga Survei Indonesia ( LSI) selama menggelar survei terkait pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla ( JK). Setidaknya, terdapat 1.220 responden yang disurvei dari seluruh Indonesia.

Direktur Eksekutif LSI, Kuskridho Ambardi mengungkapkan, dua isu yang dibawa dalam survei tersebut, antara lain presiden boneka dan blusukan sebagai pencitraan. Hasilnya cukup mengejutkan, di mana 55,8 persen responden yang diwawancara yakin Jokowi bukan presiden boneka. Sebaliknya, 23,6 persen menganggap Jokowi presiden boneka karena banyak pengaruh Megawati dalam mengambil keputusan, sisanya 20,6 persen mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Tak hanya soal isu presiden boneka, 70 persen responden bahkan meyakini blusukan yang dilakukan Jokowi bukan sekedar pencitraan belaka.

"Penilaian ini relatif cukup merata di setiap segmen demografi masyarakat," jelas Kuskridho di Kantor LSI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/2).

Namun, hasil ini akan jauh berbeda saat survei dilakukan pada kelompok partisan. Sehingga hasilnya akan lebih bervariasi. Kuskridho mengungkapkan, pada basis pemilihan calon presidenPrabowo- Hatta, penilaian terhadap Jokowi sangat jauh berbeda dengan hasil sebelumnya.

"Jokowi dinilai sebagai presiden boneka. Dan pada basis partai-partai yang tergabung dalam koalisinya (KMP), penilaian negatif lebih besar ketimbang rata-rata secara nasional, terutama basis pemilih Gerindra yang bahkan lebih banyak yang menilai negatifnya," terangnya.

Kegiatan blusukan secara umum basis partisan tidak sependapat bahwa itu adalah pencitraan. Namun sebaliknya, penilaian negatif jauh lebih besar pada basis pemilih calon presidenPrabowo- Hatta jika dibandingkan pada basis pemilih calon presiden Jokowi- JK.

"Begitu juga pada basis partai-partai pendukungnya, penilaian negatifnya lebih besar dari rata-rata secara nasional," tutup Kuskridho.

Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1.220 responden dengan margin of error plus minus 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka.

Presiden Jokowi berdialog dengan pelajar saat pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada masyarakat di Penjaringan, Jakarta, Rabu (13/5). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Hasil survei Populi Center 'Satu Tahun Kabinet Kerja, Kinerja Sudah Terasa?' yang melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi dengan metode acak bertingkat atau multistage random sampling menunjukkan 30,6 persen responden mengapresiasi program 'kartu sakti'.