Menteri Koordinator bidang Poltik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, tower proyek base transceiver station (BTS) 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mangkrak.
Hal itu diketahui ketika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memeriksa keberadaan tower BTS itu melalui satelit.
"Tiang itu dilihat oleh satelit oleh BPKP. Kan hanya ada 985 itu pun semua yang dijadikan sampel tak ada, hanya barang-barang mati. Mangkrak," ujar Mahfud ditemui di Hotel Bidakara, Kamis (17/5/2023).
Mahfud mengatakan, proyek BTS 4G Kominfo dimulai sejak 2020 dengan rancangan anggaran mencapai Rp 28 triliun yang akan dikeluarkan hingga 2024.
Pemerintah kemudian menggelontorkan dana Rp 10 triliun untuk proyek pembangunan tower BTS 4G jangka waktu 2020-2021 dengan target 1.200 tower. "Tapi, sampai akhir 2021 barangnya enggak ada. Lalu diperpanjang sampai Maret (2023)," tambahnya.
Mahfud menambahkan, pada kurun Desember 2021 hingga Maret 2023, ditargetkan pembangunan 4.800 tower BTS. Akan tetapi, hingga saat ini, hanya terdapat 985 tower BTS 4G yang telah dibangun, namun itupun tidak bisa digunakan.
Sebelumnya, Kejagung menetapkan Menteri Kominfo Johnny G Plate sebagai tersangka usai diperiksa di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta.
Johnny ditahan untuk 20 hari ke depan guna mempercepat proses penyidikan.
Penetapan dan penahanan tersangka itu dilakukan setelah Johnny selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, pada hari ini. Adapun Plate sudah diperiksa sebanyak tiga kali, yakni pada hari ini.
Kemudian, pada pada Selasa (14/2/2023) dan Rabu (15/3/2023) dalam kapasitas sebagai saksi. Diketahui, kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo mencapai Rp 8 triliun.
Sebelum Johnny G Plate, Kejagung sudah menetapkan lima orang tersangka.
Salah satunya Direktur Utama (Dirut) Bakti Kominfo Anang Achmad Latif (AAL). Sementara itu, keempat tersangka lainnya adalah Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali (MA), dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan (IH).
Kemudian, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak (GMS), dan Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto (YS).
Mereka secara bersama-sama melakikan tindakan melawan hukum atau penyelewengan yang dilakukan untuk menguntungkan pihak tertentu.
Akibat perbuatan para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
PLT MenkominfoMahfud MDmenanggapi kabar uang hasilkorupsimenara Base Transceiver Station (BTS) mengalir ke partai politik. Dia menyebut, dugaan itu akan dibuktikan di pengadilan.
"Enggak tahu, nanti pengadilan saja. Saya kan tidak boleh mendahului pengadilan," kata Mahfud usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/5).
Mahfud enggan blak-blakan soal dugaan korupsi proyek BTS ini. Dia hanya menegaskan, penegak hukum tidak pandang bulu menyeret siapa saja yang terlibat dalam kasus itu.
"Ya kan bocoran tidak harus dibocorkan lagi. Biar pengadilan aja yang nanti akan. Anda ikuti aja pengadilannya itu akan terbuka dan fokusnya pada masalah hukum. Tidak peduli siapa pelakunya, ini hukum," tuturnya.
Mahfud menegaskan, pengusutan masalah proyek BTS bukanlah politisasi. Dia menuturkan, penyidikan pada proyek itu sudah dilakukan sejak bulan Juni tahun 2022 dan proses hukum terus berjalan.
"Jadi enggak ada kaitannya dengan pemilu, dengan calon pilpres atau apapun semua tahu itu karena dulu ketika mulai diselidiki itu juga sudah disiarkan di media massa," terang Mahfud.
Dalam kasus korupsi BTS, Kejaksaan Agung menetapkan Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka. Plate merupakan Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
Plate kini ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung. Dirdik Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan, penyidik telah mendapatkan dugaan adanya kemahalan dan pemufakatan jahat dalam kasus ini.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menduga dana kasus korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) Bakti Kemenkominfo mengalir ke sejumlah partai politik.
Politisi Partai Nasdem sekaligus anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menegaskan, partainya tidak menerima aliran uang hasil korupsi proyek BTS Kominfo. Farhan mendesak Kejagung mengungkap secara transparan ke mana aliran hasil korupsi tersebut.
"Dalam dokumen kontrak si BTS itu, enggak ada satu pun parpol yang terlibat. Artinya bekerja sama dengan partai politik, tanda tangan begitu, enggak ada," kata dia.
Akbar Faizal Uncensored, sebuah podcast politik dari Nagara Institute. Debat keras Tim Calon Presiden dimulai, Topik Intoleran dan Politik Identitas dikupas habis dengan tajam dan terarah pada arah tawaran Calon Presiden yang disukai rakyat yang terbaik.
Adian Napitupulu Cs Tak Mau Capres Afilisasi Orba-Politik Identitas
Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) membeberkan kriteria capres 2024 versinya. Ada delapan kriteria yang dibeberkan.
Kriteria capres itu dibacakan saat peresmian Graha PENA 98 di Jalan HOS Cokroaminoto 115, Menteng Jakarta Pusat. Sekjen PENA 98 Adian Napitulu menjelaskan semestinya pembicaraan capres 2024 bukan hanya sebatas tokoh tapi penentuan kriteria didahulukan.
"Hari ini terkait dengan pemilu 2024 fenomena apa yang kita lihat hari ini, semua orang berlomba untuk capres-cawapres, itu hak konstitusional, (tapi) seharusnya kita bicara dulu Indonesia yang kita harapkan," kata Adian di Graha PENA 98, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2023).
Mereka lantas mendeklarasikan 8 kriteria calon presiden (capres) 2024. Pendeklarasian itu disampaikan oleh masing-masing perwakilan pengurus PENA 98 dari beberapa wilayah.
"Kami menyampaikan 8 (delapan) kriteria Capres 2024, yaitu pertama menjaga Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, setia pada NKRI, menghormati keberagaman, dan merawat kebhinnekaan," kata Presidium Sulawesi Tenggara Erwin Usman, Minggu (19/2/2023).
Ia menyebut kriteria kedua capres 2024 yakni bukan bagian dari rezim orde baru. Menurutnya seseorang dari rezim orde baru pemikirannya masih tersandera dalam masa lalu.
"Capres 2024 yang masih tersandera dalam pemikiran, perilaku, apalagi berafiliasi dengan rezim orde baru, dipastikan tidak akan mampu membawa Indonesia melangkah maju tanpa beban masa lalu," kata Erwin.
"(Ketiga) Tidak punya rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas. Jika kita berharap, bermimpi, berkeinginan dan bercita cita Indonesia ke depan menjadi negara modern, multi etnis, multi ras, multi kultur, multi identitas," lanjutnya.
Kemudian kriteria keempat yakni capres yang tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM. Erwin menyebut hal itu agar tidak ada pelanggaran terjadi di masa yang akan datang.
"Siapa pun Capres 2024 harus sama dipastikan dia tidak pernah terlibat dalam praktik pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini untuk memastikan Indonesia ke depan, peristiwa
Selanjutnya, kriteria capres kelima yaitu tak pernah terlibat dalam kasus korupsi. Capres 2024 haruslah figur yang dipastikan tidak sedang atau pernah tersangkut kasus korupsi.
"(Kriteria ke-enam) melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo,keberlanjutan dan kesinambungan program pembangunan oleh tiap pemimpin nasional teramat penting guna memastikan tidak ganti presiden, ganti program," ujar Presidium PENA Bali, Oktaviansyah.
Adapun kriteria ketujuh adalah pemimpin yang mampu memperjuangkan agenda reformasi dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Terakhir, kriteria capres 2024 harus mampu memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
Lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis hasl survei terkait elektabilitas bakal calon presiden pada Pilpres 2024.
Hasilnya, Ganjar Pranowo menjadi jawara mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dalam simulasi tiga nama.
Ganjar dipilih oleh 36,6 persen responden, Prabowo 33,2 persen dan Anies 23 persen.
Lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis hasil survei terkait elektabilitas bakal calon presiden pada Pilpres 2024. Hasilnya, Ganjar Pranowo menjadi jawara, mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dalam simulasi tiga nama.
“Ganjar dipilih oleh 36,6 persen responden, Prabowo 33,2 persen dan Anies 23 persen, sebanyak 7,2 persen responden menyatakan tidak tahu/tidak jawab,” ujar peneliti Charta Politika Indonesia, Ardha Ranadireksa dalam rilis resmi hasil survei, Kamis (4/5).
Ardha menjelaskan, tren elektabilitas Ganjar juga meningkat dibandingkan pada periode 4-7 April lalu yang memperoleh 31,4 persen.
Salah satu faktor penting peningkatan elektabilitas Gubernur Jateng dua periode itu adalah pengumuman Ganjar sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan pada 21 April lalu.
Lebih lanjut, Ardha menyampaikan, Prabowo Subianto mengalami peningkatan elektabilitas pada survei periode 4-7 April dan cukup stabil pada periode 27-30 April.
“Sedangkan elektabilitas Anies Baswedan ada kecenderungan menurun pada dua kali survei telepon yang kami lakukan,” tuturnya.
Survei ini dilakukan dengan metode survei telepon dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang pernah dilakukan oleh Charta Politika Indonesia.
Sebanyak 197.344 responden terdistribusi secara acak dalam rentang 2 tahun terakhir, terdapat sekitar 75 persen memiliki nomor telepon.
Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelepon adalah sebanyak 7.500 data, dan yang berhasil diwawancara adalah sebanyak 1.200 responden.
Menggunakan asumsi simple random sampling, jumlah responden 1.200 memiliki toleransi kesalahan (margin of error – MoE) sebesar +2,83 persen pada tingkat kepercayaan (level of confidence) 95 persen.
(Dari kiri) Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Joko Widodo berfoto bersama seusai pengumuman bakal capres PDI-P yang dilaksanakan di Istana Batutulis, Kota Bogor, Jawa Barat (21/4/2023). Megawati Soekarnoputri resmi mengumumkan nama Ganjar Pranowo yang diusung sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai PDIP telah memperlihatkan kematangan berpolitik saat memilih momentum pengumuman pencapresan Ganjar Pranowo.
Di mana PDIP melalui Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri mengumumkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) pada hari Jumat, satu hari jelang hari raya Idul Fitri 1444 H versi pemerintah.
"PDIP cukup jago mengelola isu. Deklarasi Ganjar capres menjelang hari raya Idul Fitri bakal membawa pesan positif terhadap pemilih-pemilih religius," kata Arifki, Jumat (21/4/2023).
Arifki menyebut PDIP sudah mulai mengubah arah narasi supaya tidak lagi dinilai sebagai partai sekuler. Mulai sejak mengelola isu penolakan Timnas Israel berlaga di Piala Dunia U20. Lalu sekarang mengumumkan pencapresan Ganjar di penghujung bulan Ramadhan 1444 H.
Saat ini Arifki meyakini nama Ganjar dan PDIP menjadi pembicaraan di tengah-tengah keluarga yang sedang berkumpul untuk Idul Fitri.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengumumkan partainya mencalonkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai capres, Jumat kemarin di Istana Batutulis Bogor.
Lembaga survei Indikator Politik melakukan simulasi terhadap calon presiden dan calon wakil presiden yang disebut-sebut akan maju di Pemilihan Presiden 2024 mendatang.
Berdasarkan survei Indikator Politik, ada tiga pasangan yang dilakukan dalam simulasi survei tersebut.
Ketiga pasangan tersebut yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Menteri Parekraf Sandiaga Uno dan pasangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan dari hasil tersebut, pasangan Ganjar dan Erick di posisi teratas yakni 31,1 persen.
Kemudian di posisi kedua Anies -Sandiaga 30,8 persen dan di posisi ketiga yakni pasangan Prabowo-Puan 28,1 persen.
"Hasilnya Ganjar-Erick mendapat dukungan tertinggi 31,1 persen. Anies-Sandi sebanyak 30,8 persen dan Prabowo-Puan sebesar 28,1 persen. Sedangkan, tidak menjawab atau tidak tahu sebesar 10 persen," ujar Burhanuddin dalam keterangannya, Senin (6/12/2021).
Selain itu pihaknya juga melakukan simulasi kedua untuk pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.
Gubernur DKI Anies Baswedan dipasangkan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Ganjar Prabowo dengan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan pasangan Prabowo Subianto dengan Ketua DPR Puan Maharani.
Kata Burhanuddin, hasilnya pasangan Prabowo-Puan di posisi pertama. Lalu di posisi kedua pasangan Ganjar-Airlangga dan di posisi ketiga yakni pasangan Anies dan Erick Thohir.
"Pasangan Prabowo-Puan keluar sebagai pemenang dengan dukungan 29,6 persen. Ganjar-Airlangga dengan 28,8 persen dan Anies-Erick 28,2 persen. Responden tidak menjawab atau tidak tahu sebesar 13,5 persen," tutur dia.
Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan jumlah responden mencapai 2020 orang.
Adapun survei tersebut memiliki margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum telah menyepakati hari pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 (Pemilu Presiden dan Legislatif) akan jatuh pada Rabu (28/2/2024) sedangkan hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 jatuh pada Rabu (27/11/2024).
Hal itu diputuskan dalam rapat antara Komisi II DPR, pemerintah, serta penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Kamis (3/6/2021).
"Ya. Itu hasil kesepakatan tadi malam," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (4/6/2021).
Luqman menuturkan, selain memutuskan hari pemungutan suara, rapat juga memutuskan tahapan Pemilu 2024 dimulai 25 bulan sebelum hari pemungutan suara yakni pada Maret 2022.
Selain itu, rapat juga menyepakati bahwa dasar pencalonan pada Pilkada 2024 akan didasarkan pada hasil Pemilihan Legislatif 2024.
Luqman menambahkan, DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu masih akan membahas sejumlah masalah krusial terkait Pemilu 2024.
Salah satunya soal masa jabatan KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang akan habis pada 2023, 2024, dan 2025.
Luqman mengatakan, sebagian menganggap hal tersebut akan mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu. "Nah, apakah akan diperpanjang sampai dengan 2025 semua? Atau dimajukan rekrutmennya di 2022, atau tetap sesuai periode yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu?" ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, KPU mengusulkan jadwal pemungutan suara pada Pemilu 2024 dipercepat dari yang biasanya digelar pada bulan April.
Hal ini demi efisiensi waktu lantaran pemilihan presiden dan legislatif (pemilu) digelar dalam tahun yang sama dengan pemilihan kepala daerah (pilkada). "Kami mengusulkan pada tanggal 21 Februari 2024 untuk penyelenggaraan pemilu, dan kemudian pilkada kita laksanakan pada tanggal 20 November 2024," kata Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam diskusi daring yang ditayangkan YouTube Perludem, Minggu (30/5/2021).
Pemerintah dan DPR telah menyepakati pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar serentak pada 2024. Pencoblosan untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden dijadwalkan pada 21 Februari. Sementara penyelenggaraan pilkada serentak dilakukan pada 27 November. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengonfirmasi 101 daerah yang seharusnya menggelar pilkada pada 2022, yakni tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Baca juga: Disepakati di DPR: Pilpres 2024 Digelar 28 Februari, Pilkada Serentak 27 November Dengan demikian, terdapat 101 kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir pada 2022. Kemudian ada 170 kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2023. Hal ini akan berdampak pada jumlah penjabat (PJ) atau pejabat sementara (Pjs) untuk menggantikan posisi kepala daerah hingga penyelenggaraan Pilkada 2024.
"Biasanya (diganti) pejabat sementara," kata Ilham, saat dihubungi, Kamis (2/9/2021). Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik sebelumnya mengatakan, ada empat jabatan pengganti kepala daerah yang dapat mengisi kekosongan, yakni Pjs, Pj, pelaksana harian (Plh), dan pelaksana tugas (Plt). Ia menuturkan, Plh dan Pjs memiliki kewenangan yang terbatas, tidak penuh seperti kepala daerah. Sementara, PJ dan Plt memiliki kewenangan yang penuh dan sama seperti kepala daerah.
Gubernur
1. Aceh 2. Kepulauan Bangka Belitung 3. DKI Jakarta 4. Banten 5. Gorontalo 6. Sulawesi Barat 7. Papua Barat
Bupati
1. Aceh Besar 2. Aceh Utara 3. Aceh Timur 4. Aceh Jaya 5. Bener Meriah 6. Pidie 7. Simeulue 8. Aceh Singkil 9. Bireuen 10. Aceh Barat Daya 11. Aceh Tenggara 12. Gayo Lues 13. Aceh Barat 14. Nagan Raya 15. Aceh Tengah 16. Aceh Tamiang 17. Tapanuli Tengah 18. Kepulauan Mentawai 19. Kampar 20. Muaro Jambi 21. Sarolangun 22. Tebo 23. Musi Banyuasin 24. Bengkulu Tengah 25. Tulang Bawang Barat 26. Pringsewu 27. Mesuji 28. Lampung Barat 29. Tulang Bawang 30. Bekasi 31. Banjarnegara 32. Batang 33. Jepara 34. Pati 35. Cilacap 36. Brebes 37. Kulon Progo 38. Buleleng 39. Flores Timur 40. Lembata 41. Landak 42. Barito Selatan 43. Kota Waringin Barat 44. Hulu Sungai Utara 45. Barito Kuala 46. Bolaang Mongondow 47. Kepulauan Sangihe 48. Bangai Kepulauan 49. Buol 50. Takalar 51. Muna Barat 52. Buton Selatan 53. Buton Tengah 54. Bombana 55. Kolaka Utara 56. Buton 57. Boalemo 58. Seram Bagian Barat 59. Buru 60. Maluku Tenggara Barat 61. Maluku Tengah 62. Pulau Morotai 63. Halmahera Tengah 64. Nduga 65. Lanny Jaya 66. Sarmi 67. Mappi 68. Tolikara 69. Kepulauan Yapen 70. Jayapura 72. Puncak Jaya 73. Dogiyai 74. Tambrauw 75. Maybrat 76. Sorong
Capres nomor urut 01 Jokowi memberikan tanggapan terkait hasil hitung cepat pemilu 2019 di Djakarta Theater. Jokowi yang didampingi Cawapres Ma’ruf Amin dan elite parpol koalisi sampaikan apresiasi terhadap KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jokowi juga mengatakan harus bersabar menunggu penghitungan suara dari KPU secara resmi.
Risalah Institute - Beberapa lembaga survei mengumumkan hasil perhitungan cepat (quick count) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sejak pukul 15.00 WIB. Berikut hasil quick count dengan perolehan data yang masuk 40%-70%. 1.
Hasil quick count (hitung cepat) Pilpres 2019 antara Jokowi dan Prabowo Subianto bisa Anda ketahui di Surya.co.id mulai jam 15.00 hari ini, Rabu (17/4/2019).
Debat Pilpres 2019 kedua telah selesai digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu malam (17/2/2019). Dalam debat capres itu, Joko Widodo dan Prabowo Subianto saling beradu gagasan dan program terkait tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
DEBAT Capres tahap Kedua dilakukan Di Hotel Sultan Jakarta. Kedua pasangan capres-Cawapres akan memberikan penampilan yang optimal.
Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan melaksanakan debat capres kedua. Debat kedua capres ini bertema energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan, dan sumber daya alam.
KPU terus memantapkan persiapan jelang debat capres kedua yang dilaksanakan di Hotel Sultan, Minggu (17/2) malam. Rencananya debat capres kedua dibagi menjadi 6 segmen.
"Jadi segmen pertama adalah penyampaian visi-misi program masing-masing kandidat," kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan kepada detikcom, Sabtu (16/2/2019) malam.
di segmen kedua dan ketiga para kandidat diminta untuk memperdalam visi-misi dan program masing-masing yang berkaitan dengan tema debat. Dalam segmen ini para kandidat akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun tim panelis.
"Dengan pertanyaan dengan yang disusun oleh panelis yang disampaikan oleh moderator," ujar Wahyu.
Pada segmen keempat, KPU menamainya segmen eskploratif. Wahyu menjelaskan dalam segmen ini kedua kandidat diberikan pertanyaan melalui tayangan video.
"Keempat kita menamai sesi eksploratif. Jadi sesi ini nanti akan ada soal dari panelis yang dibuat video pendek untuk kemudian ditayangkan dan kemudian kita minta kandidat untuk menanggapinya," jelasnya.
Wahyu menambahkan untuk segmen kelima yaitu segmen inspiratif. Ia mengatakan dalam segmen ini kedua kandidat diberikan waktu untuk saling tanya jawab satu sama lain. Kemudian segmen keenam penutup.
"Sesi yang kelima kita menamai sesi inspiratif, itu sesi berisi tanya jawab antar-kandidat, kemudian sesi yang keenam sesi closing statement dari masing-masing kandidat secara umum," kata dia.
Setiap segmen itu tetap diberikan batasan waktu. Selain itu, Wahyu menyebut dalam debat capres kedua ini KPU tidak meminta para kandidat untuk saling mengapresiasi satu sama lain. "Nggak ya terserah (memberi apresiasi atau tidak)," tambahnya.
Empat lembaga survei menyebut Prabowo-Hatta unggul versi quick count Pilpres 2014. Salah satu lembaga survei tersebut adalah Pusat Kajian dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) yang merilis hasil 52,06% untuk Prabowo-Hatta.
Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) berencana untuk mengaudit lembaga survei yang merilis hasil berbeda. Sementara itu Ketua Relawan Jokowi-JK Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebut Puskaptis pernah bermasalah.
"Iya (Puskaptis) itu kan pernah bermasalah waktu dulu itu. Seharusnya informasi seperti ini dibuka ke publik sehingga publik tahu mana yang kredibel dan tidak," ungkap Ganjar saat berbincang, Kamis (10/7/2014).
Vivanews, media yang merujuk hasil survei Puskaptis pada Pilpres kali ini pun pernah melansir bahwa hasil survei Puskaptis sering meleset pada tahun 2009. Mereka menampilkan komentar dari politisi PAN, Bima Arya.
"Selain itu perlu dikritisi metodologi Puskaptis meliputi validitas sampel, sebaran demografis responden, profil responden yang tak pernah dijelaskan secara gamblang ke publik," ujar Bima, yang pernah aktif di lembaga konsultan politik Charta Politika ini.
Pada tahun 2013 Puskaptis pernah merilis quick count di Sumatera Selatan yang menyebut pasangan cagub-cawagub Sarimuda-Nelly unggul. Akibat dari hasil tersebut, tim sukses pasangan nomor urut 3 Herman Deru-Maphilinda Boer melakukan protes keras dengan mendatangi kantor Puskaptis.
Polisi pun langsung mengamankan Direktur Puskaptis Husin Yazid agar tak menimbulkan konflik lebih lanjut. Ketika itu Husin berkilah bahwa hasil quick count belum 100% sehingga hasilnya demikian.
"Saya diancam beberapa oknum. Ketika itu saya minta bantuan keamanan. Polisi langsung datang mengamankan saya dari amukan warga," ucap Husin saat tampil di Metro TV pagi ini.
Setahun sebelumnya Puskaptis menyatakan bahwa Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) akan mengalahkan Joko Widodo-Basuki T Purnama (Jokowi-Ahok) pada Pilgub DKI 2012. Berdasarkan survei itu, elektabilitas Foke-Nara mencapai 47,22 persen. Posisi ke-2 pasangan Jokowi-Ahok dengan elektabilitas 15,16 peren. Disusul Hidayat Nurwahid-Didik J Rachbini 10,28 persen, Faisal Basri-Biem Benyamin 3,17 persen, Alex Noerdin-Nono Sampono 2,31 persen, dan Hendarji Supanjdi-A Riza Patria 1,55 persen. Padahal hasilnya, ternyata Jokowi-Ahok menang telak.
Pada tahun yang sama, Puskaptis sudah menyebut bahwa Hatta Rajasa adalah figur calon wakil Presiden paling ideal. Padahal saat itu masih dua tahun sebelum pelaksanaan Pilpres tahun ini.
Puskaptis juga pernah merilis survei mengenai Pilpres 2009. Survei itu menghasilkan kesimpulan bahwa Megawati Soekarnoputri adalah figur terpopuler dan Prabowo Subianto sosok paling disukai. Anehnya, nama Jusuf Kalla (JK) tak masuk dalam survei.
"Tokoh yang diambil adalah tokoh yang sudah mempunyai afiliasi terhadap salah satu partai. JK tidak masuk karena tidak punya afiliasi terhadap partai," kata Husin.
Prabowo Subianto sebelumnya mengklaim kemenangan pada quick count Pilpres 2014. Dia merujuk pada hasil tiga lembaga survei, termasuk Puskaptis. Terkait hasil yang berbeda dengan kubunya, dia menyebut ada kemungkinan survei bayaran dan rekayasa. Padahal Direktur RRI dan Kompas, dua lembaga survei yang independen, sudah menegaskan netral. Pada Pileg lalu, survei mereka pun paling mendekati real count.
Roziqin SE.,MM, Ketua Panitia Peresmian Kantor Pemenangan Caleg Nomor urut 1 Partai Hanura Imam Prawoto MBA berpesan agar berjuang dengan penuh keikhlsan. “Karena jika kita ikhlas maka Allah akan memberikan kekuatan yang unlimited,”ajaknya.
akarta – Dalam rangka penguatan suaranya jelang pileg 2019 mendatang Calon anggota legislatif DPR RI Imam Prawoto Konsolidasi ke Kantor DPRD DKI dari Fraksi Hanura, Haji Syarifuddin di Kebon Sirih, Jakarta, (5/12).
Imam Prawoto merupakan Calon DPR RI dari Hanura Dapil 3 DKI Jakarta, meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Ia hadir didampingi ketua timsesnya, Suparman S.Pd.I, MM.
“Ini pertemuan biasa, pertemuan konsolidasi, pertemuan penguatan, jadi intinya silaturahim sebetulnya dengan abang saya yang sudah senior di partai, kebetulan juga beliau incumbent, Pak Haji Syarifuddin untuk DPRD DKI di Dapil 2,” papar Imam.
“Pertemuan ini belum ada pembicaraan yang lebih jauh dan mendalam, tapi lebih kepada silaturahim dan konsolidasi,” pungkas Imam. (Samal)
Pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, unggul di empat lembaga survei atas paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jawa Timur telah menyelesaikan rangkaian silaturahmi dengan menggelar pertemuan tertutup dengan 25 kiai sepuh atau dikenal dengan istilah kiai khos, Rabu malam, 23 Januari 2019.
Pertemuan itu menghasilkan kesimpulan untuk mendukung 'all out' atau penuh pasangan nomor satu Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Hasil kesimpulan dibacakan oleh perwakilan dan pengasuh Pondok Pesantren Al Amin Ngasinan Kediri, KH Anwar Iskandar.
"Kita bertemu untuk buat kesepakatan. Pertama kami kiai-kiai Jawa Timur dan tentu pasti warga Nahdlatul Ulama satu kata, satu kalimat, satu barisan dalam pilpres akan datang suara kita untuk Kiai Ma'ruf," kata Anwar usai pertemuan yang digelar di Surabaya, Jawa Timur.
Iskandar yang juga Wakil Rais Suriyah PWNU Jawa Timur menyatakan, pertemuan tadi juga merumuskan strategi pemenangan dan optimalisasi jaringan warga nahdliyin di seluruh Indonesia.
Jawa Timur sebagai kantong suara terbesar dan juga basis NU, harus mampu menggerakkan alumni dan pesantren untuk mendukung pasangan petahana.
"Dan karena pesantren kan punya jaringan besar alumni di mana-mana, paling penting di Jawa Timur. Target 70 persen," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, yang menarik adalah kehadiran pimpinan tertinggi atau Rais Am PBNU KH Miftachul Akhyar. Meski secara kelembagaan NU menyatakan netral, namun kata Miftah dukungan kepada Ma'ruf atas rasa penghormatan kepada kader terbaiknya.
Diketahui, Kiai Miftah adalah pengganti Ma'ruf di Rais Am yang memilih mundur karena akan berlaga di Pemilu 2019 mendampingi calon Presiden Jokowi.
"Jangan sampai Beliau gagal. Itu artikan sendiri. NU itu kan sistem komando. Jadi komando PBNU harus diikuti semua tataran, semua lapisan, tingkatan dari jajaran PB sampai anak ranting," kata dia.
Saat menyampaikan keterangan pers, terlihat Ma'ruf duduk bersamaan dengan KH Miftachul Akhyar dan pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, KH Anwar Manshur.
Hadir juga para kiai sepuh seperti KH Zainuddin Djazuli, KH Anwar Iskandar, KH Fuad Mun'im Jazuli, KH Abdullah Kafabih, KH Ali Masyhuri, KH Idris Hamid, KH Nuruddin, KH A Muqsit Idris, KH Ja'far Yusuf dan KH Abdul Matin.
Selain itu ada pula KH Syafi'uddin Wahid, KH A Salam, KH Abd A'la, KH Mutawakkil Alallah, KH Ubaidillah Faqih, LH Ahmad Fahrur Rozi, KH Abdulhadi, KH Syamli Muqsith, KH Fuad, dan KH Ramdlan Siraj.
DEBAT capres tahap pertama sudah dilakukan. Kedua pasangan capres-cawapres memberikan penampilan yang optimal. Meski demikian, kita tidak dapat menghindari kesimpulan bahwa debat pertama di minggu lalu terasa membosankan. Saya mencatat dan menduga mengapa muncul persepsi seperti itu.
Pertama, perubahan konteks penyebaran informasi. Dalam tahun-tahun sebelumnya, debat capres ditunggu-tunggu karena pemilih berharap mendapatkan informasi baru yang belum ada di koran, TV, atau majalah. Informasi baru ini tidak hanya tentang gagasan, tetapi juga penampilan para kandidat dan cara mereka membawakan diri dan berinteraksi sebagai negarawan. Kali ini debat capres juga ditunggu-tunggu, tetapi ternyata tidak ada informasi yang baru karena seluruh “amunisi” perdebatan telah dibahas melalui sosial media, koran, TV, majalah. Poin-poin yang diangkat para capres sudah pernah menjadi bahan diskusi antara para pendukung capres.
Diskusi-diskusi tersebut praktis melahap habis seluruh informasi yang tertuang dalam visi dan misi kampanye para kandidat. Situasi tersebut menyebabkan informasi yang disampaikan oleh capres terdengar “kedaluwarsa” sehingga membuat para pemilih jenuh.
Kedua, terkait dengan catatan pertama, KPU (Komisi Pemilihan Umum) perlu meninjau tujuan dari debat capres. KPU secara formal menyatakan bahwa debat capres adalah untuk memperdalam pembahasan visi dan misi dari kedua kandidat.
Masalahnya apa yang ingin diperdalam? Apakah isi dari visi-misi atau paradigma berpikir dari kedua pasangan?
Jika ingin bicara isi dari visi-misi, tantangannya adalah membumikan idealisme menjadi kebijakan yang bisa dilaksanakan di tataran praktis. Tema hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi, dan terorisme yang diangkat dalam debat pertama terbilang kompleks untuk dikupas secara mendalam karena terbatasnya waktu.
Ketika fokusnya pada isi visi-misi maka yang muncul adalah idealisme dan abstraksi masalah. Tetapi membahas idealisme seakan klise karena sepatutnya bukan norma-norma yang perlu diketahui pemilih dalam debat, melainkan cara capres membumikan norma tersebut dalam wujud kebijakan di tataran praktis. Akan lebih bermanfaat bila para capres menggambarkan siapa saja aktor di balik suatu kebijakan atau kurang berhasilnya suatu kebijakan.
Itu sebabnya saya berpendapat bahwa KPU semestinya berupaya menggali cara berpikir capres. Pengertian paradigma secara bebas menurut Thomas Khun (Scientific Revolution) adalah kerangka pemikiran dasar yang memuat pandangan, keyakinan, cara atau metode memecahkan masalah, objek atau fenomena yang kompleks.
Contoh, Partai Demokrat yang liberal dan Partai Republikan yang konservatif di Amerika Serikat (AS) berpegang pada norma yang sama yakni memberikan kesejahteraan pada warga negara, termasuk jaminan asuransi kesehatan, tetapi masing-masing memiliki paradigma yang berbeda dalam memaknai cara menyediakan jaminan asuransi kesehatan. Yang berbeda adalah tugas yang dibuat untuk pemerintah federal, bentuk pendanaannya dan respons pemerintah federal pada para pelaku dunia usaha dan pasien.
Partai Republikan meyakini bahwa setiap individu bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Negara hanya hadir ketika diperlukan, misalnya asuransi kesehatan harus ditanggung sendiri oleh peserta; kalaupun dibantu maka pemerintah daerah yang menjadi penjamin dan jumlah nominal yang diterima sangat kecil dibandingkan yang dibayar sendiri.
Pemberian bantuan pun selektif hanya kepada mereka yang membutuhkan. Apabila keluarganya masih ada, keluarganya yang harus bertanggung jawab. Seseorang harus membuktikan (lewat sistem monitoring) bahwa ia tidak mendapat bantuan dari keluarga atau orang lain untuk bisa mendapatkan bantuan dari negara.
Di sisi lain, Partai Demokrat memandang bahwa individu dapat sejahtera dan mengambil manfaat dari pasar bebas dan kompetisi apabila kebutuhan mendasar mereka terpenuhi. Apabila negara tidak dapat menyediakan bantuan itu maka tidak akan ada kesejahteraan untuk individu karena mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Itu sebabnya capres dari Partai Demokrat mengedepankan pengaturan pajak dan peningkatan peranan pemerintah federal.
Apabila kita ingin menggali paradigma para capres, tema atau topik hanyalah alat atau pemantik untuk membedah paradigma tersebut. Dalam hukum, misalnya, KPU bisa bertanya tentang pandangan para capres tentang kasus Fidelis terkait penggunaan mariyuana untuk pengobatan.
Apakah para capres setuju dengan hakim atau tidak? Apakah capres lebih setuju pada hukum yang prosedural atau yang substantif?
Para capres tidak perlu menghafalkan UU dalam kasus itu, tetapi yang lebih penting bagaimana kerangka pikir mereka dalam memandang kasus tersebut. Kepedulian pada kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat dan kemampuan menjawab dengan penampilan yang simpatik adalah hal yang ditunggu dan dicari oleh pemilih.
Sayangnya dalam debat capres yang pertama ada obsesi agar capres menjawab semua topik, tetapi dengan waktu yang sempit. Akibatnya pertanyaan-pertanyaan bersifat probing atau menuntun.
Pertanyaan dalam debat capres kemarin rata-rata didahului oleh presupposition atau keterangan pendahulu. Masalahnya kemudian adalah bahwa keterangan pendahulu itu akhirnya digunakan sebagai jawaban dari para kandidat. Hal ini menambah kejenuhan saat menonton karena tidak muncul dialog berdasarkan paradigma, tetapi lebih ke soal jawaban normatif.
Contoh, kepastian hukum sangat penting bagi warga pelaku usaha dan jalannya pemerintahan. Namun, ternyata banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih serta tidak harmonisnya peraturan di tingkat pusat serta daerah.
Apa strategi Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jawaban dari capres Prabowo, ”Kami akan perkuat dengan pakar-pakar hukum yang terbaik untuk melakukan sinkronisasi penyelarasan sehingga undang-undang, peraturan-peraturan di pusat tidak bertabrakan dengan peraturan-peraturan di daerah.”
Pernyataan pendahuluan bahwa “kepastian hukum sangat penting” adalah sumber norma, yang kemudian menjadi landasan jawaban para capres. Hampir tidak ada beda kecuali pada keterangan tambahannya. Hal ini yang menyebabkan terjadinya jawaban-jawaban yang retoris.
Contoh lain, di masyarakat kerap dipertentangkan antara ketegasan penegakan hukum dan isu HAM, dalam konteks seperti apa ketegasan penegakan hukum harus dikedepankan dan dalam konteks apa HAM yang harus mendapat perhatian? Jawaban capres Joko Widodo, “Jangan mempertentangkan antara HAM dan penindakan hukum. Penindakan hukum yang sesuai dengan prosedur itu bukan pelanggaran HAM.”
Pernyataan pendahuluan “kerap dipertentangkan” dan pertanyaan “dalam konteks apa” sebetulnya sudah menuntun jawaban bahwa penegakan hukum dan HAM harus dipisahkan. Hal ini yang menyebabkan suasana jawaban menjadi sangat normatif dan retoris. Kalimat pendahuluan dalam pertanyaan tidak salah, tetapi perlu ditulis oleh mereka yang ahli agar tepat sasaran. Para peneliti sosial telah terbiasa dan terlatih dalam menyusun daftar pertanyaan wawancara yang tidak bias dan tidak menuntun jawaban seseorang. Peneliti sosial terlatih dalam merancang pertanyaan terbuka dan tertutup.
Saya juga merekomendasikan agar KPU menetapkan bahwa tujuan debat capres adalah lebih memperdalam paradigma capres daripada sosialisasi tentang visi dan misi. Hal ini terkait dengan catatan pertama saya bahwa pradebat capres sebetulnya sudah dilakukan dan diketahui oleh masyarakat melalui media sosial dan media elektronik selama ini.
Pertanyaan terkait paradigma dapat dikupas dengan bentuk pertanyaan klarifikasi. Contoh pertanyaan Martha Raddatz kepada Trump dalam pilpres 2016. “Anda mengatakan ingin mengakhiri Obamacare dan membuat jaminan kesehatan dapat diakses oleh orang-orang yang sudah jatuh sakit. Bagaimana Anda memaksa perusahaan asuransi untuk melakukan itu jika Anda tidak lagi mewajibkan asuransi bagi semua orang?
Atau dalam debat pertama George W Bush dengan John Kerry 2004 saat Bush mencalonkan diri kedua kalinya. “Apakah menurut Anda, Anda dapat lebih baik daripada Presiden Bush dalam mencegah terulangnya peristiwa 9-11?”
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan membantu pemilih untuk mengetahui watak dan cara berpikir para capres. Hal-hal normatif punya ruang sendiri untuk dibahas, seperti di media massa atau bahkan sosial media. Liputan live atau langsung sangat penting untuk menggambarkan kepribadian dan kesiapan capres.
Ada kekhawatiran bahwa perhatian pada kepribadian dan kesiapan capres bisa mengurangi respek pada para capres. Yang patut diingat adalah bahwa debat memang punya risiko mengurangi atau menambah pemilih. Kasus Bush Jr vs Al-Gore atau Trump vs Clinton memperlihatkan bahwa kandidat yang tidak populer di media justru memenangkan suara.
Masyarakat Indonesia dan para pemimpinnya patut menyadari bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia memunculkan antusiasme dari negara-negara lain. Tak terhitung betapa seringnya saya ditanya tentang apa perbedaan antara capres yang satu dan yang lain, atau peluang mereka untuk unggul dari yang lain.
Para diplomat asing cukup banyak yang fasih berbahasa Indonesia dan memang ditugaskan untuk memantau perkembangan politik di dalam negeri juga. Artinya, debat capres di TV bisa saja menimbulkan kepercayaan tertentu pada masa depan Indonesia sebagai mitra kerja sama.
