Pilkada 2018, Ada Lima Daerah Papua yang Rawan Kericuhan

Pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur Papua 2018 mendatang, ada sejumlah daerah yang dikhawatirkan terjadi kerusuhan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan lima daerah tersebut antara lain adalah Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayapura dan Kepulauan Yapen.

Pilkada serentak yang digelar di wilayah-wilayah tersebut pada tahun ini, diwarnai dengan kericuhan.

Bahkan di kabupaten Intan Jaya, sengketa pilkada menyebabkan masa pendukung kandidat yang kemenangannya dianulir oleh Mahkamah Kosntitusi (MK), melakukan pembakaran kantor pemerintahan.

"Tadi bapak Menko (polhukam) meminta membentuk tim kecil mencermati masing-masing kabupaten, Tolikara bagaimana, Intan Jaya bagaimana, Yapen bagaimana. Jangan sampai ini belum diselesaikan, dampaknya akan mempengaruhi pilgub," ujar Tjahjo kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Menkopolhukam), di kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).

Kerusuhan di kabupaten Intan Jaya terjadi pada 30 Agustus lalu, di mana sejumlah masa datang dan membakar sejumlah kantor pemerintahan. Di antara yang dibakar adalah kantor Dinas Kesehatan, kantor Bappeda dan Badan Keuangan.

Kerusuhan terjadi dipicu kekecewaan warga, atas putusan MK, yang menganulir kemenangan Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme, di Pilkada Intan Jaya, dan memenangkan pasangan Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw. Sampai saat ini pasangan yang dimenangkan oleh MK, belum juga dilantik.

Tjahjo Kumolo mengakui tidak mudah menjelaskan ke masyarakat, soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu.

Selain itu juga sulit untuk menjelaskan tentang putusan MK, di mana perwakilannya sama sekali tidak pernah menyambangi Intan Jaya, tapi bisa menentukan siapa yang menang pemilihan.

"MK tak pernah datang kok bisa memutuskan kalah, ini kan sesuatu yang sulit, padahal kan kita sudah jelaskan, mereka tidak bisa menerima," ujarnya.

Tim kecil yang akan dibentuk untuk megnantisipasi kericuhan, akan beranggotakan perwakilan dari Badan Inteijen Negara (BIN), Kemendagri, Kemenkopolhukam, Kepolisian dan Kejaksaan.

Mereka akan melakukan penyisiran di lokasi-lokasi rawan konflik itu, dan akan menyampaikan rekomendasi ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti lebih jauh.

Tim tersebut juga akan menentukan apa yang terbaik untuk masyarakat Intan Jaya, terkait pasangan yang dimenangkan oleh MK, yang sampai hari ini belum dilantik.

Tjahjo Kumolo menyebut jika tim menyebut percepatan pelantikan akan menghindari terjadinya konflik lanjutan, maka pihaknya akan menuruti rekomendasi tersebut. Begitu pun jika tim merekomendasikan sebaliknya.