PILKADA.OR.ID - Pilkada DKI Jakarta menjadi fenomena baru dalam perpolitikan Tanah Air. Tokoh-tokoh kampiun nasional mengambil peran sangat sentral.
Lihat saja peran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Keterlibatan para ketua umum memang diharuskan dalam UU Pilkada. Karena rekomendasi dari ketua umum diperlukan agar calon yang diusung tidak mengalami perbedaan pendapat antara pimpinan partai di tingkat lokal dengan pusat.
Selain itu, tidak bisa dipungkiri, tiga tokoh itu adalah politikus karismatik yang sangat berpengaruh di Tanah Air. Langkah-langkah mereka menjadi penentu arah politik Indonesia, setidaknya selama mereka masih hidup.
Terlebih, tiga partai itu dinilai sebagai partai yang masih menjual figur pemimpinnya. Keunggulannya, kesolidan partai di dalam pun sulit dipecah.
Karena itu, akan sangat menarik jika tiga tokoh itu "turun gunung" dan sibuk berperan di Pilkada DKI 2017. Kita tidak bisa menutup mata pengaruh dari tiga tokoh tersebut.
Benar kata SBY, Pilkada DKI 2017 ini pilkada rasa pilpres. Tidak salah pernyataan SBY tersebut.
Setidaknya, hal ini terlihat dari peranan Megawati, SBY, dan Prabowo dalam pilkada ini. Bukan tidak mungkin Presiden Joko Widodo juga ikut berperan, meski tidak secara langsung.
Langkah Megawati pemantiknya
Peran Megawati sangat kuat ketika mendaftarkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Djarot Saiful Hidayat di KPU DKI. Padahal, Ahok diusung juga oleh tiga parpol lain, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.
Dari tiga parpol lain yang mengusung Ahok, tidak ada satu pun batang hidung ketua umumnya yang dampingi Ahok mendaftar. Hanya Megawati.
Tak cukup sampai di situ, saat mengantarkan Ahok ke KPU DKI, Megawati mempersilakan Ahok semobil dan duduk di sampingnya. Sementara Djarot, duduk di kursi depan. Jelas sekali Megawati menunjukkan arti penting Pilkada DKI 2017.
Sehari sesudah Megawati mengantarkan Ahok ke KPU DKI, SBY pun bereaksi. Ia tak ingin diam menyikapi peran Megawati yang sangat sentral dalam mengusung Ahok.
SBY kemudian menyiapkan jurusnya, sang putra mahkota, Agus Harimurti Yudhoyono dan dipasangkan dengan birokrat Pemprov DKI, Sylviana Murni. Pilihan ini pun didukung PPP, PKB, dan PAN.
Keputusan SBY untuk menarik Agus yang saat ini masih aktif di infanteri TNI AD dengan pangkat mayor cukup riskan. Apalagi, Agus masih hijau untuk masuk dalam perpolitikan, pun pemerintahan. Tak hanya itu, dengan maju di Pilkada DKI, Agus diharuskan mundur dari militer.
Karena itu, langkah SBY disebut-sebut juga mematikan karier militer Agus yang cemerlang dan memiliki kemungkinan menjadi seorang jendral. Sebagai informasi, Agus memiliki tradisi keluarga tentara, sebut saja SBY yang memiliki bintang tiga di pundaknya sebelum terjun ke politik. Di generasi sebelumnya ada kakek Agus, Letjen (purn) Sarwo Edhie Wibowo, dan paman Agus, Jendral (purn) Pramono Edhie Wibowo.
Soekarno dulu pernah berkata, "Dalam revolusi, bapak makan anak adalah hal yang lumrah". Mungkin saja SBY sedang melakukan revolusi terhadap Agus, atau justru sebaliknya, entahlah.
Keputusan SBY yang diumumkan tengah malam (22/9/2016) ini memang cukup menarik perhatian, karena SBY dikenal sebagai karakter yang penuh kalkulasi dan pertimbangan. Agus selama ini disebut-sebut sudah diproyeksikan SBY untuk menjadi presiden. Langkah Agus di Jakarta akan menjadistepping stone mendekatkan dirinya menuju Istana.
Prabowo juga tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia paham betul dinamika politik nasional yang kini dikuasai kubu Megawati.
Prabowo tidak ingin Jakarta kembali dikuasai Banteng, terlebih Ahok sebelumnya adalah kader Partai Gerindra yang akhirnya memutuskan keluar karena tidak setuju dengan keputusan partai yang ingin pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD ketika itu.
Langkah Prabowo terlihat hati-hati, bahkan ketika dirinya diminta ke Cikeas, ia menolak calon yang diusung koalisi di Cikeas itu yang diketahui mengusung Agus.
Prabowo pun mengerti, Agus yang menjadi putra mahkota SBY kemungkinan diproyeksikan juga sebagai calon presiden nantinya. Ini tentu situasi yang kurang baik bagi diri dan partainya.
Langkah Gerindra untuk mengajukan calonnya memang alot, lobi belasan jam hingga berganti hari. Sandiaga Uno yang sebelumnya dipastikan akan diusung Gerindra belum menemui kepastian dengan siapa ia akan maju.
Belakangan, nama Anies Baswedan muncul dan menjadi calon gubernur dari Partai Gerindra dan PKS. Sandiaga yang selama delapan bulan menyosialisasikan dirinya sebagai bakal calon gubernur harus puas dengan posisi calon wakil gubernur dengan keputusan yang diambil pada Jumat (23/9/2016).
Mungkin situasi akan bertambah pelik jika saja Megawati mendaftarkan Ahok-Djarot di hari terakhir, 23 September 2016, bukan saat hari pertama pendaftaran (21/9/2016). Lobi-lobi kilat yang kalang kabut bisa saja terjadi, atau jika deadlock bisa saja Ahok-Djarot jadi calon tunggal.
Magnet Ahok
Nama Ahok yang membuat para tokoh kampiun itu ambil peran tak bisa dipungkiri adalah penyebabnya. Ahok sejauh ini dinilai tidak memiliki lawan yang kuat di Pilkada DKI 2017. Karena itu, para tokoh tadi pun putar otak, termasuk Megawati yang belakangan mengusung Ahok.
PDI-P pun mengalami dinamika yang luar biasa sebelum memutuskan mengusung Ahok. Sempat ada gejolak di internal mereka, meski pada akhirnya mengaku solid dukung Ahok.
Lantaran Ahok diusung Megawati, sumbu pun tersulut hingga membuat SBY dan Prabowo ikut dalam pertandingan. Memang, dukungan Megawati ini membangkitkan romantisme persaingan di pilpres.
Perlu diingat, Ahok sebenarnya sudah kuat dengan maju melalui jalur perseorangan karena persyaratannya sudah mencukupi. Meski akhirnya, Ahok memilih maju melalui jalur parpol dengan dukungan dari Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Pilihan PDI-P yang belakangan mendukung Ahok inilah yang membuat tokoh-tokoh yang tidak mendukung Ahok langsung bereaksi.
Sumbu yang tersulut itulah yang membuat SBY dan Prabowo turun gunung. Panggung pilkada semakin terlihat layaknya pilpres.
Rasa Pilpres
Pilpres 2019 memang masih empat tahun lagi, namun waktu itu akan cukup untuk mematangkan calon agar mumpuni maju di kancah nasional. Salah satunya adalah dengan menjadikan Jakarta sebagai laboratorium politik menuju Istana. Setidaknya Presiden Joko Widodo membuktikan keberhasilan itu
Jakarta adalah kunci! Tidak berlebihan, karena di sinilah pusat kekuasaan berada. Pusat perhatian media, dan konsentrasi masyarakat. Apa yang terjadi di Jakarta langsung tersebar di seantero nusantara.
Karena itu, penguasa Jakarta akan sangat vital ditempati. Jika bukan sebagai batu loncatan, ya sebagai eksistensi pengaruh perpolitikan nasional.
Selain itu, Ahok juga berulang kali menyebut dirinya ingin menjadi orang nomor satu di Tanah Air lantaran banyak orang yang meremehkan dirinya. Ahok pun menilai dirinya cocok mendampingi Jokowi di pilpres.
Menarik melihat para tokoh senior skala nasional turun gunung untuk memperhatikan Jakarta. Nama "Khusus" yang disandang propinsi kita memang benar-benar dapat perlakuan spesial dari tokoh-tokoh tersebut.
Namun, Jakarta butuh konsistensi kebijakan, butuh keberlanjutan kepemimpinan, tidak bisa bongkar pasang kebijakan dalam jangka pendek. Pergantian pucuk pimpinan di Jakarta di tengah jalan dikhawatirkan mengganggu konsistensi tersebut.
Selain itu, kita bisa saja tertawa melihat betapa perpolitikan kita dipegang secara oligarki. Tiga pucuk pimpinan itu memang bagai memiliki poros tersendiri. Poros Megawati, poros SBY, dan poros Prabowo. Apa yang terjadi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kepentingan mereka.
Kembali ke Jakarta. Tiga pasangan calon sudah mendaftar, tidak tertutup kemungkinan saat kampanye nanti pengaruh tiga politikus senior itu kembali terlihat.
Kita nikmati saja panggung yang ada, dengan pilihan yang logis dan sesuai, silakan memreteli apa yang akan dilakukan pasangan calon itu untuk Jakarta, bukan sebatas mengalahkan sang petahana.
Penulis: Fidel Ali
Editor: Heru Margianto
Sumber:
http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/24/14010271/gara-gara.ahok.pilkada.dki.berasa.pilpres
