Berita Utama,
Risma Calon Kuat Penantang Ahok, Petinggi PDIP Buka Rahasia
PILKADA.OR.ID - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berpeluang besar menjadi calon Gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2017. Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI petahana yang menyatakan maju lewat jalur independen, bakal mendapat lawan tangguh.
“Peluang Bu Risma, fifty-fifty,” kata Ketua PDIP Andreas Hugo Pareira kepada Tempo pada Sabtu, 7 Mei 2016. Namun, Andreas tak mau menyebutkan siapa pemilik peluang ‘fifty’ yang lain. “Lihatlah, nanti.”
Sebagai ketua umum partai, Megawati Soekarnoputri mempunyai hak prerogatif menentukan calon DKI-1, sebutan untuk Gubernur Jakarta. Dan, Andreas membenarkan bahwa Risma adalah kader PDIP sehingga memiliki wild card yang memungkinkan dia diajukan sebagai calon walau namanya tak tertera dalam deretan pendaftar calon gubernur di Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP DKI Jakarta.
Pelaksana Tugas Ketua PDIP DKI Jakarta Bambang Dwi Hartono tak menampik kemungkinan ada kader partai yang diajukan oleh Mega di luar yang ada dalam daftar hasil pendaftaran. PDIP DKI Jakarta sudah menutup pendaftaran dan menjaring 34 pendaftar, di antaranya dua kader PDIP: Wakil Gubernur Jakarta Djarot Syaiful Hidayat dan mantan Ketua PDIP Jakarta Boy Sadikin. “Semua kemungkinan bisa terjadi,” ucapnya kepada Tempo.
Risma berkali-kali menyatakan tak mau meninggalkan Surabaya untuk berlaga di Jakarta demi menumbangkan Ahok, sapaan Gubernur Basuki, dalam coblosan Februari 2017. Bahkan, dia mengaku pernah menyatakan langsung kepada Mega soal itu.
Memang belum ada perintah langsung Mega kepada Risma untuk maju di Pilkada DKI 2017 sehingga tak mungkin Risma buru-buru mengangguk ketika ditanya perihal pencalonan di DKI. “Belum ada instruksi apa pun dari pengurus pusat kepada Ibu Risma,” kata Wakil Ketua PDIP Kota Surabaya Didik Prasetiyono kepada Tempo pada Ahad, 8 Mei 2016.
Walau begitu, PDIP Surabaya sudah merelakan jika Risma hengkang ke Jakarta. Menurut Didik Prasetiyono, PDIP Surabaya justru bangga karena kadernya menjadi role model yang diinginkan warga Jakarta. “Ini harus dipahami sebagai apresiasi bagi Bu Risma,” ucap Didik.
Andreas tak bisa memastikan kapan perintah dari Mega disampaikan kepada Risma. Dia hanya mengatakan, "“Kita lihat saja nanti.”
Seorang tokoh partai banteng menuturkan, Mega tak main-main dalam mengupayakan kemenangan pilkada. Apalagi, PDIP pemenang Pemilu 2014 termasuk di DKI Jakarta.
PDIP ngotot betul untuk menang pilkada di sejumlah daerah kantong suara, seperti DKI Jakarta, Bali, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan. “Khusus untuk Jakarta, Ibu akan turun tangan sendiri,” ucap anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini.
Agaknya banteng sudah mendengus. Dia membenarkan pencalonan Risma menjadi perhatian serius di partainya, baik di pusat maupun daerah. Posisi DKI Jakarta yang strategis, antara lain karena Ibukota Negara tempat Presiden RI Joko Widodo berkantor, membuat PDIP memandang Pilkada 2017 sebagai pertaruhan besar. “Risma sedang ditimbang untuk diluncurkan,” ujarnya.
Andreas tak mau buru-buru menyokong penjelasan koleganya tadi. "Masih ada waktu. Jangan paksakan matahari terik di pagi hari,” kata Andreas beranalogi. Dia beralasan, proses politik masih terus berjalan menjelang pendaftaran Calon Kepala Daerah DKI Jakarta ke Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta pada Agustus nanti.
Sinyal lebih kuat justru diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Di Surabaya pada 1 Mei lalu, orang nomor 2 di PDIP ini mengatakan bahwa partainya terus mempertimbangkan Risma untuk menghadapi Ahok. Menurut Hasto, pertimbangannya adalah dalam Pilkada Surabaya 2015 Risma meraih kemenangan suara di atas 82 persen.
Pemunculan nama Risma tak bisa dilepaskan dari pilihan Ahok maju lewat jalur independen pada awal Maret 2016. Rencana maju lewat PDIP pun diurungkan dengan alasan partai itu tak segera memutuskan secara resmi dirinya sebagai calon gubernur dan Djarot sebagai calon wakilnya.
Para pendukung Ahok menuding PDIP tak serius mengajukan sang jagoan. Tapi, PDIP berpendapat, ada proses di internal yang harus diselesaikan termasuk keinginan sejumlah kader untuk menjadi calon. Apalagi, pendaftaran calon pada Agustus sehingga masih ada waktu untuk mematangkan pencalonan. “Sekarang saya yang di-bully,” kata Mega dalam peluncuran bukunya, Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat, pada 24 Maret 2016.
Agaknya PDIP sudah menutup pintu bagi Ahok. Menurut Andreas Pareira, tak mungkin partainya mendukung Ahok yang memilih jalur perseorangan yang diniliainya lebih mengedepankan individualisme dalam berpolitik. Tapi, PDIP akan tetap menerima Ahok selama dia mengikuti mekanisme partai. “Kalau Ahok mau tobat politik dan kembali ke jalur parpol, kami welcome,” katanya.
Penjelasan Andreas itu terdengar seperti basa-basi politik. Yang terang, penjaringan calon di PDIP DKI Jakarta sudah berakhir. Ahok juga bukan kader partai seperti Risma, yang berpeluang diajukan walau namanya tak tertera dalam daftar 34 nama hasil penjaringan.
Ahok pun sudah telanjur berkoar-koar tak akan bersandar ke partai politik. Dan PDIP merah muka gara-gara itu.
Sindir Ahok, Risma: Saya Tak Beri Mahar Sepeser pun ke PDIP
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku tidak memberi mahar sepeser pun kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat diusung pada Pemilihan Kepala Daerah Surabaya 2015. Risma menyindir Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan ada mahar politik bila ingin didukung partai. Karena itu, Ahok memilih jalur independen.
“Demi Allah, demi Tuhan, saya tidak ngasih satu rupiah pun ke PDIP. Coba cek ke dewan pimpinan cabang, pengurus anak cabang, dan anak ranting,” kata Risma di Balai Kota Surabaya, Jumat, 11 Maret 2016.
Menurut Risma, bila PDIP meminta Ahok dekat dengan dewan pimpinan cabang dan pengurus anak cabang, itu memang harus dilakukan supaya mesin partai bisa bergerak. Bila ingin memenangi pilkada, kata Risma, harus ada kerja sama dan menggandeng semuanya. “Baik masyarakat maupun mesin partai harus bergerak bersama,” ujarnya.
Dalam agama, ujar Risma, jabatan itu tidak boleh diminta. Dengan demikian, jika dia maju melalui jalur independen, artinya punya nafsu untuk mencari jabatan. Karena itu, ketika Ahok berbicara tentang mahar politik dan memilih melalui jalur independen, Risma merasa harus mengklarifikasi.
“Saya yakin Pak Ahok juga tidak akan dimintai mahar jika diusung PDIP. Tapi, kalau diminta bertemu dengan kader, itu memang proses,” tuturnya. “Pergerakan mereka (kader PDIP) itu ideologis dan langsung gerak cepat."
Risma menuturkan tetap menolak bila diusung sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. PDIP, kata Risma, juga sudah paham. “Bu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) tahu bahwa saya diberi amanah warga Surabaya, jadi tidak mungkin saya ke Jakarta,” ucapnya.
PDIP Siapkan Risma Tantang Ahok, Ada yang Menghindar?
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih terus mempertimbangkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk diusung dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Risma akan menghadapi inkumben Basuki Tjahaja Purnama yang memilih jalur independen.
Menurut Hasto, pertimbangan untuk mengajukan Risma adalah saat pilkada Surabaya 2015 Risma meraih kemenangan suara di atas 82 persen. “Siapapun kepala daerahnya yang memperoleh suara di atas 82 persen masuk dalam pertimbangan kami,” kata Hasto di salah satu rumah makan di Surabaya, Ahad, 1 Mei 2016.
Menurut Hasto, pada saat pilkada serentak tahun 2015 lalu, ada delapan daerah yang mengantongi suara di atas 82 persen. Salah satunya Surabaya, sehingga Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini masuk dalam pertimbangan itu. “Mereka memiliki kesempatan yang sama, termasuk untuk memimpin DKI Jakarta,” kata dia.
Pertimbangan kepala daerah itu, kata dia, merupakan langkah proaktif PDIP dalam rangka mencari sosok pemimpin yang diinginkan oleh warga Jakarta. Pasalnya, PDIP ingin mengusung kandidat yang benar-benar diinginkan oleh warga Jakarta. “Jadi, kami juga ingin mengetahui sosok seperti apa sih yang diinginkan warga Jakarta,” ujarnya.
Salah satu contohnya, bila warga Jakarta menginginkan sosok yang tegas dan mampu menata keindahan kota, maka yang cocok adalah Risma. Begitu pula apabila warga Jakarta menginginkan sosok pemimpin yang fokus pada pembangunan infrastruktur kota, maka salah satu kader yang cocok adalah Bupati Banyuwangi Azwar Anas.
"Jadi, kami akan memetakan dulu keinginan warga Jakarta,” ujarnya. Meski begitu, Hasto menjelaskan partainya akan terus memproses 35 kandidat yang sudah mendaftar ke DPP PDIP. 35 kandidat itu akan dilakukan proses selanjutnya seperti uji kepatutan sebagai calon pemimpin. “Tentu mereka juga prioritas,” ujarnya.
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno putri enggan berkomentar ketika ditanya persoalan Pilkada DKI Jakarta. Sikap itu juga ditunjukkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sejak rombongan ini blusukan di Taman Harmoni atau Taman Sakura Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Surabaya. Bahkan, Risma terkesan menghindar saat ditanya berkali-kali persoalan Pilkada DKI Jakarta.
0 Post a Comment: