Eka Setiawan Maju di Pilkada Sumedang 2018,

Incumbent Eka Setiawan Siap Maju Lagi di Pilkada Sumedang 2018

PILKADA.OR.ID - Bupati Sumedang Eka Setiawan sudah membulatkan tekadnya untuk bertarung pada Pilkada Sumedang 2018. Hanya saja, saat ini orang nomor satu di Sumedang itu masih menunggu rekomendasi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

0 Post a Comment:

Calon Bupati Sumedang 2018,

EUIS MULLY MAJU PILKADA BUPATI SUMEDANG

PILKADA.OR.ID - Pewarta : Jeky E Saepudin, Koran SINAR PAGI, Sumedang.

Perhelatan “Haul Pangeran Sugih ke – 1 ” dengan tujuan untuk memperingati wafatnya Pangeran Sugih ke -135 yang dibuka siang ini Sabtu, (16/09) pukul.12.30 WIB oleh Bupati Sumedang Eka Setiawan, ada yang menarik perhatian publik saat acara berlangsung, pasalnya di momentum yang semestinya dihadiri oleh pejabat Sumedang setara Esselon II dan lainya, kenyataanya jauh dari harapan, sebab di area itu tak ada seorang pun pejabat esselon II yang hadir.
Hal ini sempat di sesalkan Bupati Eka Setiawan saat menyampaikan sambutanya sesaat sebelum detik pembukaan dilakukan,”Mestinya diacara ini para kepala dinas hadir sebab ini merupakan momentum yang bagus untuk pemimpin Sumedang seperti yang pernah dilakukan Pangeran Sugih dimasanya yang penuh dengan segudang prestasi,” ujar Eka disambut dengan tepuk tangan para pengunjung.
Selain sepinya pejabat Esselon II, ternyata para pecalon bupati pun tidak ada yang hadir,”Diluar Eka dan Zenal Alimin, selain Euis Mully orang yang selama ini gencar mencalonkan menjadi bupati kok mereka tidak pada datang ya..?,” ujar Mochamad Zaetun salah seorang pengunjung dari Rukun Wargi Simedang ( RWS ) kepada koransinarpagijuara.com dilokasi, menurut Zaetun peristiwa ini mestinya merupakan momen penting buat mereka, terang nya.
Terkait dengan Euis Mulyati Sukarya yang lebih dikenal dengan sebutan Euis MS atau Euis Mully, sebelumnya sempat diwawancara koransinarpagijuara.com di gedung Srimanganti saat itu ia mengungkapkan jika sebagai orang Sumedang sepatutnya kita bisa menghargai para leluhur Sumedang, apalagi seperti Pangeran Sugih yang pernah menjadi bupati dan berprestasi di masanya.
“Sebagai orang Sumedang kita wajib menghargai sejarahnya dan Pangeran Sugih merupakan salah satu tokoh pemimpin yang berprestasi di masa lalu untuk membangun Sumedang, di samping para leluhur yang lainya, oleh karenanya kita sebagai penerusnya wajar untuk memperingatinya,”ujar Euis.

MAJU DARI KONTESTAN PARTAI DEMOKRAT
ULANG tahun ke 16 Partai Demokrat harus jadi momentum kebangkitan partai berlambang mercy ini di Kabupaten Sumedang.
Bakal calon bupati/wakil bupati dari Partai Demokrat Euis Mully Mulyati Sukarya meyakini momentum kebangkitan partai besutan mantan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono ini bisa diiwujudkan dengan cara seluruh kader partai saling merapatkan barisan jelang kontestasi Pilkada Sumedang 2018 mendatang.
"Di Ulang Tahun ke 16 Partai Demokrat, saya sebagai kader partai mengajak seluruh kader partai lainnya untuk merapatkan barisan, saling menguatkan, dan saling memberikan dukungan satu sama lain jelang Pilkada 2018. Karena peluang memenangkan kontestasi Pilkada Sumedang ini sangat terbuka lebar," ujarnya kepada ruber.id saat Haul ke 2 Ibundanya, Hj Iin Maya Binti Jumha, Minggu (10/9/2017) lalu.
Sebagai kader partai, kata Euis, dirinya prihatin dengan raihan suara pada Pileg 2014 lalu. Dimana raihan kursi di DPRD Sumedang turun menjadi 4 kursi, dari raihan Pileg sebelumnya sebanyak 6 kursi.
"Momentum kebangkitan partai itu bisa terwujud jika Partai Demokrat bersama partai mana pun nantinya akan berkoalisi, mampu memenangi Pilkada 2018. Dan kemenangan pada Pilkada mendatang ini sangat bisa diwujudkan jika seluruh kader partai merapatkan barisan, bahu membahu bekerja keras," tuturnya.
Minimal, lanjut Euis, pada Pileg 2019 mendatang, raihan kursi Partai Demokrat bisa kembali utuh menjadi satu fraksi di DPRD Sumedang.
"Sebagai kader partai saya harus turut andil untuk kembali memenangkan Pileg 2019 nanti. Oleh karena itu, sebelumnya Demokrat juga harus bisa menangkan Pilkada 2018," katanya.

0 Post a Comment:

Euis maju pilbup dari demokrat,

Profil Euis Mully Sekarwangi Calon Bupati Sumedang


Nama                                        : Hj. Euis Mully Sekarwangi

0 Post a Comment:

Cagub Lampung 2018,

Giliran Arinal-Mukhlis dan Mustafa Maju di Pilgub 2018

SETELAH Gubernur Lampung M Ridho Ficardo memastikan maju sebagai calon petahana pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018. Ketua DPD I Golkar Lampung Arinal Djunaidi dan Ketua DPW Partai NasDem Mustafa juga maju dalam kontestasi itu.
Untuk diketahui, Arinal Djunaidi didukung seluruh pengurus DPD II Golkar kabupaten/kota se-Lampung untuk maju sebagai calon gubernur. Arinal pun telah menyatakan kesiapannya untuk maju. "Benar, Pak Arinal bakal maju Pilgub. Saya menangkap isyarat itu," kata Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Imron, usai bertemu Arinal, di kantor DPD Golkar, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, ketua partainya itu akan berjuang bersama-sama rakyat yang mendukungnya, sesuai keinginan para kader-kader Golkar di daerah. "Ketua (Arinal) menyatakan kalau memang itu bakal membawa manfaat buat masyarakat banyak, ya sudah bismillah, ikut maju pilgub," ujarnya.
Penelusuran Lampung Post, Arinal terus intensif mendekati dan berkomunikasi dengan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Mukhlis Basri. Mukhlis akan digandeng Arinal sebagai calon wakilnya dalam pilgub, sekaligus sebagai koalisi Golkar dan PDIP Lampung.
Kemudian, Ketua DPW Partai NasDem Lampung Mustafa juga siap maju Pilgub Lampung 2018. Bahkan, NasDem mendukungnya dengan mengadakan deklarasi Mustafa untuk maju pilgub pada Minggu (30/4) yang diagendakan dihadiri Ketua DPP NasDem Surya Paloh dan sejumlah kader nasional partai restorasi itu. "Rencana Ketua Umum NasDem Surya Paloh yang akan langsung mendeklarasikannya. Kami pilih lokasi deklarasinya di Lampung Timur," kata Sekretaris DPW Partai NasDem Lampung Fauzan Sibron, beberapa waktu lalu.
Kini Mustafa juga mulai intensif ke menjajaki sejumlah partai politik untuk menggagas koalisi partai pendukung. Di sisi lain, pembentukan tim sukarelawan juga telah gencar dilakukan Mustafa di seluruh wilayah di Lampung. Kini tim sukarelawan “Sobat Mustafa” mulai bergerak menyosialisasikan calonnya.
Dukungan
Pada bagian lain, duet petahana M Ridho Ficardo-Bachtiar Basri juga telah berkomunikasi dengan sejumlah partai politik. Dengan modal partai yang dipimpinnya, yakni Partai Demokrat dengan 11 kursi di DPRD dan PAN (8 kursi), kini partai juga terus diupayakan mendukungnya.
Sementara ada lima partai politik yang mempunyai kursi di DPRD yang bisa diajak koalisi para calon yang muncul itu, seperti Gerindra, PKS, PKB, Hanura, dan PPP.
Terkait hal itu, Ketua DPD Partai Gerindra Privinsi Lampung Gunadi Ibrahim mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya akan bertemu dengan Ketua Umum Prabowo Subianto untuk membicarakan Pilgub Lampung 2018. "Nama sudah mengerucut. Satu atau dua hari ini akan ketemu ketum dan segera mengumumkan namanya. Saat ini namanya masih rahasia," kata dia kepada Lampung Post, kemarin.

0 Post a Comment:

Elektabilitas,

Survei Stratak Indonesia Mengunggulkan Herman Deru di Pilgub Sumatera Selatan 2018

Tokoh Masyarakat Sumatera Selatan H. Herman Deru mencuat ke daftar teratas calon gubernur Sumatra Selatan pada Pilkada 2018 mendatang. Berdasarkan survei Stratak Indonesia Herman dinilai paling berpeluang menang, mengingat namanya masih lebih populer dibandingkan Wakil Gubernur Ishak Mekki maupun mantan gubernur Sumsel, Syahrial Oesman.
Herman menyambut baik hasil survei tersebut. Menurut dia, Survei itu menunjukkan jika masyarakat Sumsel tidak melupakannya.
Herman mengaku akan mengkaji lebih jauh hasil survei Stratak tersebut. “Jika hasil survei itu benar-benar menunjukkan kondisi masyarakat, bismillah saya maju lagi,” kata Herman Deru.
Diakui Herman, dengan tingkat popularitas di atas nama-nama bakal calon lain seperti Ishak Mekki, makin membuatnya percaya diri untuk kembali bertarung memenangi Pilkada 2018 mendatang. “Bismillah saya akan maju untuk kursi gubernur,” kata Herman menegaskan.
Direktur Lembaga Survei Stratak Indonesia M Ch. Umam mengatakan, secara popularitas, nama Herman jauh populer dibanding Ishak Mekki dan Syahrial Oesman. Sedangkan secara peluang, lanjutnya, jika pemilihan gubernur dilakukan hari ini maka Herman Deru dianggap publik paling pantas pimpin Sumsel.
“Tingkat kelayakan Herman Deru diatas 24 persen, Syahrial Oesman 15 persen, Ishak Mekki 11 persen dan Aswari Rivai 8 persen. Nama lain di bawahnya,” kata Umam.
Salah satu alasan Herman Deru paling layak pimpin Sumsel ialah publik menilai mantan Bupati Oku Timur itu pemimpin yang merakyat, baik, bersih dan berpengalaman. Herman Deru juga dianggap publik mampu mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Di antaranya masalah infrastruktur yang belum memadai. Terutama di daerah luar Palembang, soal konektivitas jalan dan lain-lain,” tutupnya.

Herman Deru Ajak Masyarakat Proaktif Berantas Narkoba

Tokoh Sumatera Selatan yang juga bakal calon Gubernur Sumsel 2018 H. Herman Deru silaturahim dengan Jama’ah Majlis Ta’lim Majlis Talim Al-Muawanah di masjid Al-Mu’awanah, Jl. Padang Selasa, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang (14/102016).
Kegiatan ini diawali dengan sholat ashar berjama’ah  di masjid Al-Muawanah dengan imam H. Herman Deru dan dilanjutkan dengan ramah tamah, Safari Jum’at ini dilakukan sebagai kegiatan rutin untuk mempererat tali silaturahim dengan warga sekaligus untuk mendapatkan masukan dan aspirasi secara langsung dari warga.
Dalam sambutannya, Herman Deru memulai dengan menyampaikan selamat tahun baru hijriyah, dimana tahun baru ini sebagai momentum hijrah dan interopeksi diri. “Mari, jadikan peringatan tahun baru hijriah ini sebagai momentum kita hijrah yaitu hijrah untuk perubahan yang lebih baik, dan mari bersatu melangkah maju, untuk masa depan yang lebih pasti,” ujar Deru.
Selain itu, Herman Deru mejelaskan tujuan silaturahim ini, bukan semata karena pencalonan dirinya, melainkan untuk memperat silaturahim dan menyerap aspirasi secara langsung dari warga untuk landasan memimpin Sumsel kelak. “Silaturahim ini juga bisa dijadikan sarana dialog antara pemerintah dan warga, insyaallah jika saya menjabat kelak, saya akan galakkan semua dinas dan perangkat lainnya untuk melakukan hal ini,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru juga menyoroti soal peredaran narkoba yang sudah melanda dibeberapa daerah, dan sinilah peran keluarga khususnya orang tua sangat penting dalam membentengi anak dari narkoba. “Ini saya sampaikan, karena ini sangat penting untuk generasi anak muda. Dan ini menjadi kewajiban secara moril, agar kita saling mengingatkan antar sesama,” ujarnya.
Selaras dengan itu pula, lanjut Herman Deru, untuk menghindari berbagai pengaruh narkoba, maka pembangunan daerah tidak hanya diarahkan pada fisik saja, akan tetapi pembangunan yang bersifat non fisik seperti pembangunan keagamaan, termasuk bidang pembinaan keagamaan terhadap generasi muda. “Kami mengajak seluruh masyarakat, untuk bersama membentengi anak kita dari narkoba melalui pencegahan sejak dini, dan kita juga harus pro aktif memberantas peredaran narkoba, laporkan kepada pihak berwajib setiap ada yang mencurigakan,” ajak Deru.
Lebih lanjut, Herman Deru juga merasa perihatin, tidak hanya kepada para pejabat yang tersandung kasus korupsi, tapi juga pejabat yang tersandung kasus narkoba saat ini. “Saya sangat prihatin, mereka itu pemimpin yang dipilih oleh rakyat, semestinya menjadi tauladan yang baik dan menjalankan amahah rakyat sebagaimana mestinya”. Pungkas Deru.

Deru Menyeru Utamakan Bersatu

Ramainya berita yang membicarakan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, membuat tokoh Sumatera Selatan Herman Deru angkat bicara. Menurutnya semua pihak harus menahan diri, menjaga diri, mengutamakan kesatuan dan persatuan. “Soal penyelesaian secara hukum itu wajib, saat sama seharusnya ada juga upaya-upaya diplomatis, kekeluargaan dan silaturrahmi,” demikian ujar Deru saat dihubungi redaksi.
Selain itu, Deru menyeru kepada semua pihak bersatu mengedepankan azas kebersamaan dalam keragaman. “Stop saling menyalahkan, menuntut keadilan ada tempatnya di pengadilan,” ujar Deru
Calon Gubernur Sumsel Herman Deru juga menambahkan, jangan sampai negara ini rusak dan berpecah gara-gara kasus Ahok. Kalau ini terjadi maka yang dirugikan adalah rakyat lagi.
Lanjut, Deru menyarankan sebaiknya semua pihak mempercayakan penyelesaian persoalan hukum dugaan penistaan agama oleh Ahok pada yang berwenang, namun saat yang sama, pihak berwenang juga harus menjamin kepastian penanganannya secara adil dan transparan. Tak ada pemihakan dan rekayasa.
Masih terkait hal yang sama, Deru juga menegaskan hal itu penting, karena kalau kepolisian tak profesional menangani hal ini, pertaruhannya besar. “Karenanya mari redam gejolak dengan sama-sama mengingat bagaimana negara bangsa ini dulu didirikan. Persatuan dan kesatuan adalah pijakan utama,” tegasnya.
Sementara itu, Herman Deru juga mengapresiasi langkah presiden yang sibuk bertemu dengan banyak pihak dalam rangka meredam gejolak.
Sumber: https://www.forumsumsel.com/survei-stratak-indonesia-mengunggulkan-herman-deru-di-pilgub-sumatera-selatan-2018/

0 Post a Comment:

Andi Rachman Akui Diusung Golkar di Pilgub Riau,

Andi Rachman Akui Diusung Golkar di Pilgub Riau


Gubernur Riau Arsyadjuliandi 'Andi' Rachman mengaku didukung Golkar untuk Pilgub Riau 2018. Ia mengaku sudah menerima surat keputusan dari DPP Golkar.

"Iya benar, DPP Golkar memberikan dukungan kepada saya. Surat dukungan Golkar itu sudah saya terima empat hari lalu," kata Andi Rachman dalam perbincangan via telepon kepada detikcom, Senin (4/9/2017).

Menurut Andi, sebenarnya dia belum mau berbicara soal surat dukungan dari DPP Golkar yang sudah didapat. Dia baru akan mengumumkan surat dukungan itu saat Rakerda DPD Golkar Riau.

"Suratnya empat hari lalu. Rencana saya baru akan diumumkan menjelang rakerda. Tapi ya, karena sudah bocor duluan, ya gimana lagi," kata Andi sembari tertawa.

Andi menyebutkan, dengan adanya surat dukungan Golkar, diharapkan DPD Golkar Riau dan kabupaten kota melaksanakan keputusan partai.

"Nanti kita akan rakerda, paling lama seminggu lagilah. Rakerda akan membahas soal dukungan DPP Golkar dalam Pilgub Riau mendatang," kata Andi.

Menurut Andi, dengan adanya surat dukungan tersebut, diharapkan seluruh pengurus dan kader Golkar menjalankan keputusan partai.

"Ya ini harus didukung semua kader Golkar yang ada Riau untuk pilgub mendatang. Ini kan sudah keputusan partai yang harus dijalankan," tutur Andi.

Sumber:
https://news.detik.com/berita/d-3628433/andi-rachman-akui-diusung-golkar-di-pilgub-riau

0 Post a Comment:

Berita Pilkada,

Syarat Maju ke Pilkada Jateng Lewat Jalur Independen

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah (Jateng) menetapkan jumlah minimal dukungan yang wajib dikumpulkan calon peserta Pilkada 2018 dari jalur perseorangan atau independen. Setiap calon peserta harus mendapatkan dukungan 6,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) atau 1.781.606 orang.

Ini harus dibuktikan dengan formulir pernyataan dukungan dan fotokopi KTP elektronik pendukung.

Jumlah itu jauh lebih besar dibanding kebutuhan dukungan bagi calon perseorangan bupati atau wali kota. Misal, untuk bisa mendaftarkan sebagai calon Wali Kota Tegal menggantikan Siti Masitha Soeparno yang ditangkap Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), hanya diperlukan dukungan dari 20.012 orang atau 10 persen dari jumlah DPT.

Sementara, untuk Kabupaten Banyumas, calon perseorangan wajib mengumpulkan 85.719 orang dukungan, Kabupaten Karanganyar sebanyak 51.648 orang, Kabupaten Kudus 45.323 orang, Kabupaten Magelang sebanyak 71.973 orang, Kabupaten Tegal 77.842 orang. Sedang Kabupaten Temanggung memerlukan 43.460 orang.

Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo, mengatakan, jumlah dukungan untuk pasangan calon (paslon) perseorangan itu diputuskan KPU setelah melakukan rapat pada Sabtu-Minggu, 9-10 September 2017.

Syarat minimal dukungan itu diperoleh berdasarkan total jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada 2015, Pilkada 2017, dan Pilpres 2014 di Jateng, yang mencapai 27.409.316 pemilih.

"Mengacu PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, jika jumlah DPT lebih dari 12 juta pemilih dikalikan 6,5% atau jumlahnya adalah 1.781.606 orang," tutur Joko saat menggelar jumpa pers di Kantor KPU Jateng, Semarang, Selasa (12/9/2017).

Sumber :
http://news.liputan6.com/read/3091804/ini-syarat-maju-ke-pilkada-jateng-lewat-jalur-independen

0 Post a Comment:

Berita Politik,

Ketua Golkar NTT Daftar Cagub Pilkada 2018 ke PDIP

Ketua DPD I Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) Ibrahim Agustinus Medah, Sabtu petang, 6 Mei 2017  mendaftar sebagai bakal calon (Balon) Gubernur NTT ke PDIP untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2018 mendatang.

"Saya datang untuk mendaftar sebagai balon cagub dan ingin berkoalisi dengan PDIP pada Pilkada Gubernur NTT 2018," kata Ibrahmin Medah, kepada wartawan.
Baca juga: 


Alasan dirinya memndaftar ke PDIP, karena Golkar tidak memenuhi syarat untuk mengusung calon sendiri pada Pilkada gubernur, karena hanya miliki 11 kursi di parlamen. Jika berkoalisi dengan PDIP yang miliki 10 kursi, maka jumlah kursinya mencapai 21 kursi.

"Jika Golkar dan PDIP berkoalisi, maka tidak perlu sibuk mencari dukungan, karena sudah melebihi ketentuan UU yakni 13 kursi," ujarnya.

Selain menjalin koalisi dengan PDIP, Ketua Golkar NTT itu juga menyatakan kesiapannya untuk mendapatkan bakal calon Wakil Gubernur dari PDIP.

Dia menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan program- program dari Ketua DPD PDIP Frans Lebu Raya yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur NTT pada 2018 mendatang. Frans Lebu Raya telah dua periode menjabat Gubernur NTT, sehingga tidak bisa dicalonkan lagi.

"Saya siap melaksaanakan amanat rakyat NTT, sesuai dengan kondisi mereka untuk mengatasi persoalan yg mendasar di daerah ini," ujarnya.

Sekretaris PDIP Nelson Matara yang menerima pendaftaran Ketua Golkar NTT itu menyatakan PDIP telah menerima dan akan memroses pendaftaran ini sesuai aturan yg berlaku. "PDIP membuka diri, karena itu pak Medah segera melakukan sosialiasi diri, sehingga kami bisa berikan telaah untuk dilakukan survey, guna mengukur elektabilitas pak Medah," kata Nelson.

Dia juga menyambut baik rencana koalisi antara PDIP dan Golkar pada Pilkada Gubernur 2018, karena koalisi PDIP dan Golkar sudah terjalin di tingkat nasional. "Lebih baik lagi, kalau koalisi ini bisa merambat ke NTT dan 10 kabupaten yang akan menggelar Pilkada serentak.

PDIP NTT membuka pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT sejak 4- 15 Mei 2017. Hingga Minggu, 7 Mei 2017 telah mendaftar sebanyak lima bakal calon Gubernur NTT.


Read more at https://nasional.tempo.co/read/873029/ketua-golkar-ntt-daftar-cagub-pilkada-2018-ke-pdip-kok-bisa#kyZ0cDiswzfJfvuM.99

0 Post a Comment:

Berita KPU,

Tahapan Lengkap Pilkada Serentak Tahun 2018

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 akan digelar serentak di 171 daerah di Indonesia. Pilkada ini diikuti 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Bagaimana tahapannya?
Ketentuan tentang tahapan itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada tahun 2018. Dalam peraturan itu, pemungutan suara digelar serentak pada 27 Juni 2018.
Berikut tahapan Pilkada 2018 dirangkum kumparan (kumparan.com), Selasa (1/8):
Syarat Dukungan Perseorangan
1. Penyerahan syarat dukungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk KPU Provinsi/KIP Aceh: 22-26 November 2017
2. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda: 22 November-5 Desember 2017
3. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota: 6-8 Desember 2017
4. Penyerahan syarat dukungan pasangan calon bupati-wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota: 25-29 November 2017
5. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda: 25 November-8 Desember 2017
6. Penyampaian syarat dukungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota kepada PPS: 9-11 Desember 2017
Pendaftaran Pasangan Calon
1. Pendaftaran pasangan calon: 8-10 Januari 2018
2. Tanggapan masyarakat atas dokumen syarat pasangan calon di laman KPU: 10-16 Januari 2018
3. Pemeriksaan kesehatan: 8-15 Januari 2018
4. Penyampaian hasi pemeriksaan kesehatan: 15-16 Januari 2018
5. Pemberitahuan hasil penelitian syarat pencalonan yang diajukan parpol atau perseorangan: 17-18 Agustus 2018
6. Perbaikan syarat pencalonan atau syarat calon: 18-20 Januari 2018
7. Pengumuman perbaikan dokumen syarat pasangan calon di website KPU: 20-26 Januari 2018
8. Penetapan pasangan calon: 12 Februari 2018
9. Pengundian nomor urut: 13 Februari 2018
Masa Kampanye
1. Kampanye pertemuan-pertemuan dan penyebaran bahan kampanye: 15 Februari-23 Juni 2018
2. Debat publik terbuka: 15 Februari-23 Juni 2018
3. Kampanye melalui media massa: 10-23 Juni 2018
4. Masa tenang dan pembersihan alat praga: 24-26 Juni 2018
Laporan dan Audit Dana Kampanye
1. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK): 4 Februari 2018
2. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK): 20 April 2018
3. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK): 24 Juni 2018
4. Pengumuman hasil audit dana kampanye: 11-13 Juli 2018
Pemungutan dan Penghitungan
1. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS: 27 Juni 2018
2. Pengumuman hasil penghitungan suara di desa/kelurahan: 27 Juni-3 Juli 2018
3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk kabupaten/kota: 28 Juni-4 Juli
4. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk pilkada kabupaten/kota: 4-6 Juli 2018
5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pilgub: 4-6 Juli 2018
6. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pilgub: 7-9 Juli 2018
Sengketa perselisihan hasil pemilihan: Mengikuti jadwal di Mahkamah Konstitusi
Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan MK: Paling lama 3 hari setelah penetapan, putusan MK dibacakan.


Read more at https://kumparan.com/muhamad-iqbal/tahapan-lengkap-pilkada-tahun-2018#rvDhlQFvyShbIook.99

0 Post a Comment:

Berita Pilkada,

Pilkada 2018, Ada Lima Daerah Papua yang Rawan Kericuhan

Pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur Papua 2018 mendatang, ada sejumlah daerah yang dikhawatirkan terjadi kerusuhan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan lima daerah tersebut antara lain adalah Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayapura dan Kepulauan Yapen.
Pilkada serentak yang digelar di wilayah-wilayah tersebut pada tahun ini, diwarnai dengan kericuhan.
Bahkan di kabupaten Intan Jaya, sengketa pilkada menyebabkan masa pendukung kandidat yang kemenangannya dianulir oleh Mahkamah Kosntitusi (MK), melakukan pembakaran kantor pemerintahan.
"Tadi bapak Menko (polhukam) meminta membentuk tim kecil mencermati masing-masing kabupaten, Tolikara bagaimana, Intan Jaya bagaimana, Yapen bagaimana. Jangan sampai ini belum diselesaikan, dampaknya akan mempengaruhi pilgub," ujar Tjahjo kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Menkopolhukam), di kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).
Kerusuhan di kabupaten Intan Jaya terjadi pada 30 Agustus lalu, di mana sejumlah masa datang dan membakar sejumlah kantor pemerintahan. Di antara yang dibakar adalah kantor Dinas Kesehatan, kantor Bappeda dan Badan Keuangan.
Kerusuhan terjadi dipicu kekecewaan warga, atas putusan MK, yang menganulir kemenangan Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme, di Pilkada Intan Jaya, dan memenangkan pasangan Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw. Sampai saat ini pasangan yang dimenangkan oleh MK, belum juga dilantik.
Tjahjo Kumolo mengakui tidak mudah menjelaskan ke masyarakat, soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu.
Selain itu juga sulit untuk menjelaskan tentang putusan MK, di mana perwakilannya sama sekali tidak pernah menyambangi Intan Jaya, tapi bisa menentukan siapa yang menang pemilihan.
"MK tak pernah datang kok bisa memutuskan kalah, ini kan sesuatu yang sulit, padahal kan kita sudah jelaskan, mereka tidak bisa menerima," ujarnya.
Tim kecil yang akan dibentuk untuk megnantisipasi kericuhan, akan beranggotakan perwakilan dari Badan Inteijen Negara (BIN), Kemendagri, Kemenkopolhukam, Kepolisian dan Kejaksaan.
Mereka akan melakukan penyisiran di lokasi-lokasi rawan konflik itu, dan akan menyampaikan rekomendasi ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti lebih jauh.
Tim tersebut juga akan menentukan apa yang terbaik untuk masyarakat Intan Jaya, terkait pasangan yang dimenangkan oleh MK, yang sampai hari ini belum dilantik.
Tjahjo Kumolo menyebut jika tim menyebut percepatan pelantikan akan menghindari terjadinya konflik lanjutan, maka pihaknya akan menuruti rekomendasi tersebut. Begitu pun jika tim merekomendasikan sebaliknya.

0 Post a Comment:

maju pilkada sumut,

Pilkada Sumut, Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi Dekati 13 Partai

Fachri Fachrudin Panglima Kostrad Letjen Edy Rahmayadi ditemui di sela acara bakti sosial kesehatan yang diselenggarakan TNI di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (28/9/2017).






Panglima Kostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi semakin yakin dengan keinginannya untuk maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada Sumatera Utara 2018.

Edy mengatakan, dia sudah mengajukan lamaran ke sejumlah partai guna mendapatkan dukungan.

"Sebanyak 13 (partai) yang kami daftar, semua nanti diterima (atau) enggak, kami melamarnya," ujar Edy saat menghadiri bakti sosial kesehatan yang diselenggarakan TNI di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (28/9/2017).

Menurut dia, langkah pendekatan ke seluruh partai tersebut ditempuh guna memenuhi ketentuan perolehan kursi di DPRD sebanyak 20 persen. Oleh karena itu, dirinya tidak pilah-pilah partai dalam mencari dukungan.

"Untuk ukuran bukan sebagian kecil bukan sebagian besar, ukurannya 20 kursi," kata Edy.

0 Post a Comment: