Elektabilias Jokowi,

Elektabilitas Prabowo Turun, Timses Jokowi Duga karena Hoax Ratna


Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menduga menurunnya elektabilitas Prabowo Subianto di survei SMRC lantaran kasus hoax Ratna Sarumpaet. Timses Jokowi menyebut masyarakat Indonesia tidak suka kebohongan-kebohongan yang ditampilkan.

0 Post a Comment:

Elektabilias Jokowi,

Timses: Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Tinggi Jadi Pemacu Semangat


"Elektabilitas tinggi kami syukuri sebagai energi positif, pemacu semangat untuk lebih masif lagi turun ke daerah dan memenangkan hati rakyat untuk Jokowi-Kiai Ma’ruf Amin," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (7/10/2018).

0 Post a Comment:

Elektabilitas

Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga Terpaut 20 Persen, Ini kata Zulkifli Hasan

Ketua Dewan Penasihat pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Zulkifli Hasan, menilai, hasil survei litbang Kompas menjadi masukan penting untuk bekerja lebih baik. 

0 Post a Comment:

Elektabilitas

Survei LSI: Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin 57,7%, Prabowo-Sandiaga 28,6%


Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terbaru mereka. Dalam survei tersebut, pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul atas pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Sementara untuk elektabilitas pasangan capres dan cawapres di Oktober 2018, pasangan Jokowi-Ma'ruf masih unggul, yaitu di angka 57,7 persen. Sementara itu, elektabilitas Prabowo-Sandi berada di angka 28,6 persen," ucap peneliti LSI Ikrama Masloman di kantor LSI Graha Dua Rajawali, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (14/11/2018).

Survei dilakukan pada 10-19 Oktober 2018. Survei menggunakan metodemultistage random sampling dengan jumlah responden 1.200 melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Margin of error sebesar kurang-lebih 2,8 persen.



Sementara itu, Ikrama juga mengatakan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf ini tetap unggul dalam pemilih yang mendengarkan imbauan ulama ataupun pemilih yang lebih mendengarkan profesi lain, seperti politikus, pengamat, dan pengusaha.

"Pak Jokowi-Ma'ruf ini masih unggul, baik di pemilih yang lebih mendengarkan ulama maupun di pemilih yang mendengar profesi lain selain ulama, kategori lebih mendengarkan imbauan ulama elektabilitas Jokowi-Ma'ruf di angka 58,7 persen. Sedangkan Prabowo-Subianto di angka 29,3 persen, menjawab rahasia 12,0 persen" katanya.


"Dan kategori kedua, yaitu kategori lebih mendengarkan imbauan profesi lain selain ulama, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf di angka 56,1 persen dan Prabowo-Sandi di angka 24,1 persen, yang menjawab rahasia hanya 11,1 persen," pungkasnya.

0 Post a Comment:

Berita Utama

Caleg Parpol Koalisi yang Tak Kampanyekan Jokowi Terancam Dipecat

Koalisi Indonesia Kerja (KIK) telah memuat kesepakatan untuk para caleg-calegnya. Para caleg diwajibkan untuk menyosialisasikan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Semua agar bergerak mengamankan teritorial masing-masing. Seluruh caleg baik dari PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, kalau tidak menyosialisasikan Pak Jokowi-Kiai Maruf akan diberikan sanksi," ujar Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto seperti dalam keterangan pers TKN Jokowi-Ma'ruf yang diterima detikcom, Jumat (16/11/2018).

Hal tersebut disampaikan Hasto dalam Konsolidasi Tim Kampanye Daerah tingkat Kabupaten/Kota Jawa Timur di Surabaya, hari ini. Dalam acara tersebut turut hadir pula Ketua TKD Jatim, Machfud Arifin.

Soal sanksi bagi caleg yang tidak melakukan sosialisasi untuk Jokowi-Ma'ruf kembali kepada masing-masing partai. Namun untuk PDIP, kata Hasto, ancamannya langsung dipecat.

"Apa yang sampaikan adalah rekomendasi Rakernas TKN Koalisi Indonesia Kerja. Kalau PDI Perjuangan, pemecatan kita berikan," sebutnya.

Dalam kesempatan itu juga Hasto menyinggung soal kebijakan Partai Demokrat yang membebaskan calegnya untuk mendukung pasangan calon di Pilpres 2019. Padahal Demokrat sendiri mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Konsolidasi TKD Jokowi-Ma'ruf Jawa Timur. (Dok TKN Jokowi-Ma'ruf Amin).


"Kalau Partai Demokrat membebaskan calegnya mendukung paslon, itu sama saja dengan 'silakan kalau mau mendukung Pak Jokowi-Kiai Maruf'. Kami paham Demokrat gamang atas sikap politiknya terhadap Prabowo yang dinilai tidak memberi harapan dengan seringnya minta maaf," kata Hasto.

Ia pun menyoroti panas dingin Demokrat dengan Gerindra soal janji kampanye. Hasto melihat wajar saja apabila Demokrat dan ketumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merasa gamang dengan pasangan yang diusungnya.

"Banyaknya negatif campaign yang dilakukan mungkin menjadi alasan tidak nyamannya Pak SBY di koalisi Prabowo. Terlebih capres, cawapres, Ketua Tim dan bendahara, semua berasal dari Gerindra, jadi apa yang di dapat Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono)," paparnya.

"Survei internal yang kami lakukan, Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem dan PAN itu berimpit pemilihnya. Kalau Gerindra turun, partai lain yang beririsan tadi akan naik. Jadi sikap Demokrat sangat wajar untuk amankan kepentingan legislatif Partainya agar bisa berlaga di 2024," imbuhnya.

Di sela-sela konsolidasi di Jatim, Hasto pun bertemu dengan sejumlah kader NU. Kepada Hasto, mereka mengeluhkan sikap cawapres Sandiaga Uno yang sempat melangkahi makam sesepuh NU, KH Bisri Syansuri.

"Kami memahami kegusaran warga NU terhadap tindakan tidak terpuji Sandiaga yang melangkahi makam almarhum KH Bisri Syansuri. Apa yang dilakukan Sandiaga mencerminkan dia lebih banyak mengenyam pendidikan Barat, sehingga tidak memahami kepribadian bangsanya sendiri," tutur Hasto.

Menurut Hasto, sungguh bahaya apabila Indonesia dipimpin oleh seorang yang tidak memahami karakter kepribadian bangsanya sendiri. Ia menilai Sandiaga menjadikan ziarah kubur hanya untuk sekedar pencitraan demi mendapat dukungan nahdliyin.

"Ziarah dengan motif kekuasaan hanya menghasilkan karma politik. Apa yang dilakukan oleh Sandi telah menyentuh hal yang paling elementer terkait dengan karakter pemimpin yang seharusnya respek dengan tradisi keagamaan dan kultur bangsanya," sebut Hasto.

"Jadi pemimpin itu tidak boleh grusa-grusu, emosional, main ancam, dan jangan kedepankan pencitraan seolah agamis. Itulah akibatnya kalau kekuasaan dilakukan dengan cara tidak benar, seperti membeli rekomendasi Rp 1 T," sambungnya.

Kepada jajaran tim kampanye di Jatim, Hasto meminta untuk bersatu padu bersama mesin parpol koalisi untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf. Ia mengingatkan Jatim adalah pusat penggemblengan anak-anak bangsa dari perpaduan kalangan nasionalis-Islam yang sangat mengerti jiwa dan kepribadian bangsanya.

"Kita tidak hanya sekadar sedang memenangkan Pak Jokowi-Kiai Maruf, tetapi sedang memenangkan nasib kita, memenangkan masa depan bangsa dan negara Indonesia di tangan pemimpin yang lahir dari rakyat," tutup Hasto.

0 Post a Comment:

Berita Utama

Mendagri- Kepala Daerah yang Sampaikan Keberhasilan Jokowi Bukan Kampanye

Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menyebut, kepala daerah atau kepala wilayah seperti camat atau lurah yang menyampaikan keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam pembangunan, bukanlah dikategorikan sebagai kampanye. "Kalau ngomong ayo coblos nomor sekian, itu kampanye. 

Kalau menyampaikan keberhasilan program Pak Jokowi itu bukan kampanye," kata Cahyo usai Rakor Nasional Camat di Surabaya, Kamis (15/11/2018). Itu berlaku tidak hanya bagi kepala daerah, namun juga bagi para menteri hingga camat. "Karena camat adalah kepanjangan tangan presiden di wilayah tertentu," ujarnya. Meski demikian, dia mengingatkan kepala daerah agar dalam kampanyenya tidak menyebar kebencian dan hoaks. "Silakan berkampanye dengan cara yang santun dan tidak menabrak aturan," jelasnya. 

Dia juga mengingatkan kepada para aparatur sipil negara (ASN) untuk bersikap netral dalam Pemilu 2019. Netral yang dimaksud mendukung penyelenggaraan pemilu agar berjalan baik dan kondusif di daerahnya. Kepala Daerah Lain Di Pilpres 2019, ada 2 pasangan capres dan cawapres yang akan berebut mandat. 

Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno nomor urut 2 diusung koalisi Partai Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS.  Pasangan ini akan melawan pasangan nomor urut 1 yakni Jokowi-Makruf Amin yang diusung koalisi 9 partai yakni PDI-P, PKB, Golkar, Perindo, NasDem, Hanura, PKPI, PSI, dan PPP.

0 Post a Comment:

Berita Utama

Fahri Hamzah Nilai Prabowo Kurang Aktif Menantang Jokowi

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, kritikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada Prabowo Subianto ada benarnya. 

0 Post a Comment:

Berita Utama

Semua Partai Pengusung Bakal Beri Sanksi Caleg yang Tak Kampanyekan Jokowi-Ma'ruf


Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menyatakan, semua partai pengusung dan pendukung pasangan calon nomor urut 01 akan memberikan sanksi kepada caleg yang tak mengkampanyekan Jokowi-Ma'ruf. 

Jokowi-Ma'ruf diusung yang didukung sembilan partai, yakni PDI-P, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura, Perindo, PSI, dan PKPI. "Pemenangan Pilpres dan Pileg 2019 adalah satu tarikan nafas bagi partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin. Oleh karenanya, caleg dari sembilan partai koalisi yang tidak menyosialisasikan paslon nomor 01 itu akan terancam sanksi," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Jumat (16/11/2018). 

Ia menyatakan, hal itu merupakan rekomendasi Rapat Kerja Nasional TKN di Surabaya, akhir Oktober lalu. Adapun bentuk sanksi yang diberikan terhadap caleg yang melanggar diserahkan kepada masing-masing parpol. Hasto mengatakan, bagi caleg PDI-P yang melanggar maka sanksinya pemecatan dari partai. Karena itu ia meminta agar seluruh tim kampanye, mesin parpol, dan relawan dari masing-masing parpol pengusung dan pendukung bersatu padu memenangkan paslon nomor urut 01. "Jika ada caleg dari parpol koalisi yang tidak menyosialisasikan Jokowi-Kiai Maruf, berarti caleg tersebut tidak bisa membaca apa yang tampak di balik sikap Partai Demokrat yang membebaskan kadernya untuk memilih capres," lanjut Hasto.



0 Post a Comment:

Langganan: Postingan (Atom)