Berita Politik,

Ketua Golkar NTT Daftar Cagub Pilkada 2018 ke PDIP

Ketua DPD I Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) Ibrahim Agustinus Medah, Sabtu petang, 6 Mei 2017  mendaftar sebagai bakal calon (Balon) Gubernur NTT ke PDIP untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2018 mendatang.

"Saya datang untuk mendaftar sebagai balon cagub dan ingin berkoalisi dengan PDIP pada Pilkada Gubernur NTT 2018," kata Ibrahmin Medah, kepada wartawan.
Baca juga: 


Alasan dirinya memndaftar ke PDIP, karena Golkar tidak memenuhi syarat untuk mengusung calon sendiri pada Pilkada gubernur, karena hanya miliki 11 kursi di parlamen. Jika berkoalisi dengan PDIP yang miliki 10 kursi, maka jumlah kursinya mencapai 21 kursi.

"Jika Golkar dan PDIP berkoalisi, maka tidak perlu sibuk mencari dukungan, karena sudah melebihi ketentuan UU yakni 13 kursi," ujarnya.

Selain menjalin koalisi dengan PDIP, Ketua Golkar NTT itu juga menyatakan kesiapannya untuk mendapatkan bakal calon Wakil Gubernur dari PDIP.

Dia menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan program- program dari Ketua DPD PDIP Frans Lebu Raya yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur NTT pada 2018 mendatang. Frans Lebu Raya telah dua periode menjabat Gubernur NTT, sehingga tidak bisa dicalonkan lagi.

"Saya siap melaksaanakan amanat rakyat NTT, sesuai dengan kondisi mereka untuk mengatasi persoalan yg mendasar di daerah ini," ujarnya.

Sekretaris PDIP Nelson Matara yang menerima pendaftaran Ketua Golkar NTT itu menyatakan PDIP telah menerima dan akan memroses pendaftaran ini sesuai aturan yg berlaku. "PDIP membuka diri, karena itu pak Medah segera melakukan sosialiasi diri, sehingga kami bisa berikan telaah untuk dilakukan survey, guna mengukur elektabilitas pak Medah," kata Nelson.

Dia juga menyambut baik rencana koalisi antara PDIP dan Golkar pada Pilkada Gubernur 2018, karena koalisi PDIP dan Golkar sudah terjalin di tingkat nasional. "Lebih baik lagi, kalau koalisi ini bisa merambat ke NTT dan 10 kabupaten yang akan menggelar Pilkada serentak.

PDIP NTT membuka pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT sejak 4- 15 Mei 2017. Hingga Minggu, 7 Mei 2017 telah mendaftar sebanyak lima bakal calon Gubernur NTT.


Read more at https://nasional.tempo.co/read/873029/ketua-golkar-ntt-daftar-cagub-pilkada-2018-ke-pdip-kok-bisa#kyZ0cDiswzfJfvuM.99

0 Post a Comment:

Berita KPU,

Tahapan Lengkap Pilkada Serentak Tahun 2018

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 akan digelar serentak di 171 daerah di Indonesia. Pilkada ini diikuti 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Bagaimana tahapannya?
Ketentuan tentang tahapan itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada tahun 2018. Dalam peraturan itu, pemungutan suara digelar serentak pada 27 Juni 2018.
Berikut tahapan Pilkada 2018 dirangkum kumparan (kumparan.com), Selasa (1/8):
Syarat Dukungan Perseorangan
1. Penyerahan syarat dukungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk KPU Provinsi/KIP Aceh: 22-26 November 2017
2. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda: 22 November-5 Desember 2017
3. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota: 6-8 Desember 2017
4. Penyerahan syarat dukungan pasangan calon bupati-wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota: 25-29 November 2017
5. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda: 25 November-8 Desember 2017
6. Penyampaian syarat dukungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota kepada PPS: 9-11 Desember 2017
Pendaftaran Pasangan Calon
1. Pendaftaran pasangan calon: 8-10 Januari 2018
2. Tanggapan masyarakat atas dokumen syarat pasangan calon di laman KPU: 10-16 Januari 2018
3. Pemeriksaan kesehatan: 8-15 Januari 2018
4. Penyampaian hasi pemeriksaan kesehatan: 15-16 Januari 2018
5. Pemberitahuan hasil penelitian syarat pencalonan yang diajukan parpol atau perseorangan: 17-18 Agustus 2018
6. Perbaikan syarat pencalonan atau syarat calon: 18-20 Januari 2018
7. Pengumuman perbaikan dokumen syarat pasangan calon di website KPU: 20-26 Januari 2018
8. Penetapan pasangan calon: 12 Februari 2018
9. Pengundian nomor urut: 13 Februari 2018
Masa Kampanye
1. Kampanye pertemuan-pertemuan dan penyebaran bahan kampanye: 15 Februari-23 Juni 2018
2. Debat publik terbuka: 15 Februari-23 Juni 2018
3. Kampanye melalui media massa: 10-23 Juni 2018
4. Masa tenang dan pembersihan alat praga: 24-26 Juni 2018
Laporan dan Audit Dana Kampanye
1. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK): 4 Februari 2018
2. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK): 20 April 2018
3. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK): 24 Juni 2018
4. Pengumuman hasil audit dana kampanye: 11-13 Juli 2018
Pemungutan dan Penghitungan
1. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS: 27 Juni 2018
2. Pengumuman hasil penghitungan suara di desa/kelurahan: 27 Juni-3 Juli 2018
3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk kabupaten/kota: 28 Juni-4 Juli
4. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk pilkada kabupaten/kota: 4-6 Juli 2018
5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pilgub: 4-6 Juli 2018
6. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pilgub: 7-9 Juli 2018
Sengketa perselisihan hasil pemilihan: Mengikuti jadwal di Mahkamah Konstitusi
Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan MK: Paling lama 3 hari setelah penetapan, putusan MK dibacakan.


Read more at https://kumparan.com/muhamad-iqbal/tahapan-lengkap-pilkada-tahun-2018#rvDhlQFvyShbIook.99

0 Post a Comment:

Berita Pilkada,

Pilkada 2018, Ada Lima Daerah Papua yang Rawan Kericuhan

Pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur Papua 2018 mendatang, ada sejumlah daerah yang dikhawatirkan terjadi kerusuhan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan lima daerah tersebut antara lain adalah Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayapura dan Kepulauan Yapen.
Pilkada serentak yang digelar di wilayah-wilayah tersebut pada tahun ini, diwarnai dengan kericuhan.
Bahkan di kabupaten Intan Jaya, sengketa pilkada menyebabkan masa pendukung kandidat yang kemenangannya dianulir oleh Mahkamah Kosntitusi (MK), melakukan pembakaran kantor pemerintahan.
"Tadi bapak Menko (polhukam) meminta membentuk tim kecil mencermati masing-masing kabupaten, Tolikara bagaimana, Intan Jaya bagaimana, Yapen bagaimana. Jangan sampai ini belum diselesaikan, dampaknya akan mempengaruhi pilgub," ujar Tjahjo kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Menkopolhukam), di kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).
Kerusuhan di kabupaten Intan Jaya terjadi pada 30 Agustus lalu, di mana sejumlah masa datang dan membakar sejumlah kantor pemerintahan. Di antara yang dibakar adalah kantor Dinas Kesehatan, kantor Bappeda dan Badan Keuangan.
Kerusuhan terjadi dipicu kekecewaan warga, atas putusan MK, yang menganulir kemenangan Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme, di Pilkada Intan Jaya, dan memenangkan pasangan Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw. Sampai saat ini pasangan yang dimenangkan oleh MK, belum juga dilantik.
Tjahjo Kumolo mengakui tidak mudah menjelaskan ke masyarakat, soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu.
Selain itu juga sulit untuk menjelaskan tentang putusan MK, di mana perwakilannya sama sekali tidak pernah menyambangi Intan Jaya, tapi bisa menentukan siapa yang menang pemilihan.
"MK tak pernah datang kok bisa memutuskan kalah, ini kan sesuatu yang sulit, padahal kan kita sudah jelaskan, mereka tidak bisa menerima," ujarnya.
Tim kecil yang akan dibentuk untuk megnantisipasi kericuhan, akan beranggotakan perwakilan dari Badan Inteijen Negara (BIN), Kemendagri, Kemenkopolhukam, Kepolisian dan Kejaksaan.
Mereka akan melakukan penyisiran di lokasi-lokasi rawan konflik itu, dan akan menyampaikan rekomendasi ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti lebih jauh.
Tim tersebut juga akan menentukan apa yang terbaik untuk masyarakat Intan Jaya, terkait pasangan yang dimenangkan oleh MK, yang sampai hari ini belum dilantik.
Tjahjo Kumolo menyebut jika tim menyebut percepatan pelantikan akan menghindari terjadinya konflik lanjutan, maka pihaknya akan menuruti rekomendasi tersebut. Begitu pun jika tim merekomendasikan sebaliknya.

0 Post a Comment:

maju pilkada sumut,

Pilkada Sumut, Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi Dekati 13 Partai

Fachri Fachrudin Panglima Kostrad Letjen Edy Rahmayadi ditemui di sela acara bakti sosial kesehatan yang diselenggarakan TNI di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (28/9/2017).






Panglima Kostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi semakin yakin dengan keinginannya untuk maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada Sumatera Utara 2018.

Edy mengatakan, dia sudah mengajukan lamaran ke sejumlah partai guna mendapatkan dukungan.

"Sebanyak 13 (partai) yang kami daftar, semua nanti diterima (atau) enggak, kami melamarnya," ujar Edy saat menghadiri bakti sosial kesehatan yang diselenggarakan TNI di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (28/9/2017).

Menurut dia, langkah pendekatan ke seluruh partai tersebut ditempuh guna memenuhi ketentuan perolehan kursi di DPRD sebanyak 20 persen. Oleh karena itu, dirinya tidak pilah-pilah partai dalam mencari dukungan.

"Untuk ukuran bukan sebagian kecil bukan sebagian besar, ukurannya 20 kursi," kata Edy.

0 Post a Comment:

Berita Video Pilkada,

Warga Dukung Dedi Mulyadi Jadi Gubernur Jabar



PILKADA.OR.ID - Ribuan warga dari 27 kabupaten/kota di Jabar, mendatangi rumah dinas Bupati Dedi Mulyadi. Ternyata, warga memberikan dukungan kepada kepala daerah dua periode itu untuk maju dalam Pilkada Jabar 2018. Warga menilai, Dedi sangat merakyat. Karenanya, warga ingin Jabar punya gubernur yang dekat dengan rakyatnya.


Rosidin (39 tahun), warga asal Desa Cihambulu, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, mengatakan, kedatangan warga dari Cihambulu ini, untuk memberikan dukungan moril kepada Bupati Dedi Mulyadi. Warga Subang ingin, Dedi maju dalam Pilgub Jabar.

"Selama ini, Kang Dedi (sapaan akrab Dedi Mulyadi) sangat dekat dengan rakyat. Jadi, kami mendukungnya," ujar Rosidin, kepada Republika.co.id, Rabu (26/4).

Selain Rosidin, tokoh masyarakat asal Kabupaten Indramayu, Tarkani AZ, mengatakan hal senada. Dia menilai, selama ini Dedi Mulyadi dianggap telah sukses membangun Purwakarta. Serta, sangat dekat dengan masyarakat. Baik di Purwakarta maupun luar Purwakarta.

"Pak Dedi, mau membantu siapa saja yang kesulitan," ujarnya.

Bahkan, lanjut Tarkani, setiap lebaran dirinya diberi kain sarung oleh Dedi Mulyadi. Meskipun sepele, tapi kain sarung itu punya makna tersendiri. Sebab, baru kali ini ada pemimpin yang dekat sama rakyatnya. Karena itu, dirinya bersama masyarakat Indramayu lainnya mendukung Dedi Mulyadi untuk menjadi Jabar 1.

Dia berharap, bila Dedi Mulyadi jadi Gubernur Jabar, provinsi ini ada perubahan. Minimalnya, program pemerintah lebih pro rakyat lagi. "Kami mendoakan semoga Kang Dedi jadi Gubernur Jabar," ujarnya.

Tak hanya dari Subang dan Indramayu, banjir dukungan pun mengalir dari warga wilayah lainnya. Seperti, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Cianjur, Pangandaran, Karawang dan lainnya.

Selain memberikan dukungan moril, tak sedikit dari warga ada yang membawa oleh-oleh buat Dedi Mulyadi. Seperti, beras dari Cianjur, kue pocong dan ranggining dari Garut. Oleh-oleh dari warga luar Purwakarta tersebut, lalu dibagikan lagi oleh Dedi kepada warganya, yang kebetulan memang ada di lokasi pemda.

"Kebetulan hari ini bertepatan dengan seba nagri (syukuran desa atas hasil bumi), oleh-oleh dari warga dituker dengan hasil bumi yang dibawa masyarakat Purwakarta," ujar Dedi Mulyadi. 

0 Post a Comment:

Nasdem Optimistis PPP Dukung Ridwan Kamil Maju Pilkada 2018,

Nasdem Optimistis PPP Dukung Ridwan Kamil Maju Pilkada 2018

Sampai saat ini, Partai Nasdem optimistis PPP tetap mendukung Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jawa Barat 2018.
Partai Nasdem terus bermanuver guna meloloskan Walikota Bandung Ridwan Kamil sebagai Calon Gubernur Jawa Barat. Sampai saat ini, mereka optimis PPP tetap mendukung Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar 2018. Malah, Partai Nasdem sudah melakukan penjaringan dan mengantongi nama calon wakil. 

Ketua Bappilu DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Effendy Choirie mengatakan, Partai Nasdem optimistis Walikota Bandung Ridwan Kamil bisa maju dalam bursa Pilkada Jawa Barat (Jabar). Setelah sukses merayu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung Ridwan Kamil, Choirie mengaku ada partai lain akan mendukung pria yang karib disapa Kang Emil itu. 

"Mungkin juga dengan PPP," ujar Choirie saat berbincang dengan Tirto di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Apabila PPP bergabung, syarat pencalonan Ridwan Kamil dapat terpenuhi. Saat ini, Kang Emil sudah mengantongi 12 kursi, yakni 5 kursi dari Partai Nasdem dan 7 kursi dari PKB. PPP mempunyai 9 kursi legislatif Jawa Barat. Jika diakumulasikan, Emil bisa maju lewat jalur partai politik. 


Namun, sampai saat ini PPP belum menentukan sikap lantaran ada sejumlah pihak ingin PPP membentuk poros baru dalam Pilkada Jabar dengan Partai Demokrat. 

Selain melobi partai lain untuk mendukung Emil, Partai Nasdem sudah berkomunikasi dengan PKB setelah partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu merapat ke gerbong Ridwan Kamil. Mereka sudah melakukan konsolidasi dan membentuk tim pemenangan bersama. Saat ini, komunikasi intens telah dilakukan dengan membentuk tim pemenangan Ridwan Kamil. 

Saat disinggung mengenai nama pendamping Ridwan Kamil, Choirie enggan menyebut lebih lanjut. Ia mengaku, tim pemenangan sudah mengantongi sejumlah kandidat untuk mendampingi Ridwan Kamil. Saat dikonfirmasi nama pendamping Ridwan Kamil, Choirie mengaku akan mengumumkan pada waktu yang tepat. 

"Nama sedang diproses. Saya sudah tahu namanya, tapi nggak boleh dikeluarkan dulu," kata Choirie.
Seperti diketahui, saat ini, sejumlah nama sudah muncul ke permukaan sebagai calon gubernur yakni Walikota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi, serta Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. 

Namun, sampai saat ini baru Deddy Mizwar yang dideklarasikan untuk menjadi cagub-cawagub di Jawa Barat. Deddy Mizwar maju bersama partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera sementara itu Ridwan Kamil baru mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sisi lain Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dikabarkan akan didukung oleh pasangan Partai Golkar dan PDIP.

1 Post a Comment:

3 Jenderal maju pilkada gubernur 2018,

3 Jenderal ini berhasrat ingin jadi gubernur di pilkada 2018


Pilkada serentak 2018 akan diramaikan dengan turunnya para jenderal ke panggung politik. Mereka mendaftar ke beberapa partai politik untuk mengikuti proses penjaringan calon gubernur.

Kurang dari setahun jelang pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan di 171 wilayah, masing-masing partai membuka pendaftaran bagi mereka yang ingin menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tahapan ini akan berlangsung hingga partai memutuskan siapa pasangan calon yang akan diusung, termasuk berkoalisi dengan siapa.

Sejauh ini, tiga jenderal sudah resmi mendaftar melalui partai politik. Siapa saja mereka? Berikut profilnya:

1. Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi

Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi didaftarkan sebagai bakal calon Gubernur Sumut ke Partai Hanura. Dia didaftarkan calon pasangannya, Musa Rajeckshah.

Musa Rajeckshah merupakan pengusaha muda di Medan. Pria yang akrab disapa Ijeck ini merupakan sepupu dari artis dan Raline Shah. Ijeck mendaftarkan Edy Rahmayadi dan dirinya ke kantor DPD Hanura Sumut, di Jalan Kapten Muslim, Kompleks Ruko Griya, Medan, Jumat (28/7). 

Kemudian pada 14 Agustus lalu, kuasa Edy, Ruslim Sembiring, bersama rombongannya mendatangi kantor DPD PDIP di Jalan Jamin Ginting, Medan untuk menyerahkan formulir pendaftaran. Sebelumnya, Edy juga telah mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon gubernur Sumut ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Utara, Partai NasDem, di Jalan Wolter Monginsidi, Kota Medan, Jumat (11/8) sore. Dia juga diwakili kuasanya, Ruslim Sembiring,

Saat ditanya soal langkah politiknya itu, Edy yang juga Ketua umum PSSI malah enggan berkomentar banyak. "Doain aja," ucap Edy langsung menghindar dari kejaran media.

Sementara Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menuturkan, Letjen Edy belum mengajukan izin terkait pencalonannya sebagai cagub Sumut. "Dia belum mengajukan (izin) ke saya kok. Sudah mendaftar boleh saja, saya juga daftar kan boleh saja. Enggak usah minta izin ke saya. (Contoh) Saya daftar di partai apa tidak masalah kok gitu," kata Panglima TNI.

2. Irjen Paulus Waterpauw



Dari kalangan polisi, Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw resmi mendaftarkan diri jadi bakal calon Gubenur Papua melalui DPD Partai Golkar Papua pada 12 Juni lalu.

Paulus Waterpauw merupakan putra daerah yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakapolda Papua. Paulus mengaku akan mengikuti mekanisme resmi di kepolisian jika dia telah resmi ditetapkan sebagai cagub.

"Belum dapat restu semua dari pimpinan. Yang penting kan semua mekanisme akan dijalani," ujar Paulus di tempat terpisah.

Selain mendaftar sebagai bakal cagub di Partai Golkar, Paulus juga mendaftarkan diri di tiga partai lain yakni PDIP, Gerindra, dan PKS.


3. Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin



Kapolda Kalimantan Timur Irjen Safaruddin mengaku telah mendaftar untuk ikut penjaringan bakal calon gubernur Kaltim melalui PDIP. Dia mengaku siap mundur dari kepolisian jika diusung sebagai cagub.

"Jadi begini saya kan mendaftar di PDIP di Jakarta, dan saya sudah menjalani fit and proper test. Kita tunggu rekomendasinya PDIP," kata Safaruddin kepada wartawan di Samarinda, Selasa (15/8).

"Diterima atau tidak. Ini kan baru melamar," ujar Safaruddin.

Dia mengaku tidak ada dorongan dari pihak lain untuk maju dalam Pilgub Kaltim. Murni keinginan pribadinya setelah dua tahun bertugas di Kaltim.

"Kebetulan kan pemilihan Gubernur tahun depan ya. Saya terpanggil untuk itu. Kalau dulunya di bidang keamanan, nanti kan di bidang kesejahteraan masyarakat," terangnya.

Jika nantinya terpilih, pria kelahiran Sengkang, Sulawesi Selatan tahun 1960 itu, harus menanggung konsekuensi mundur dari kepolisian. "Aturannya kan begitu, ya harus (mundur). Kalau kita mau ya harus tinggal. Saya harus mengundurkan diri nanti, sebelum pendaftaran ditutup, kalau diberikan rekomendasi," jelasnya.

0 Post a Comment:

Dinasti Politik Ratu Atut,

Keluarga Ratu Atut Kembali Maju di Pilkada 2018

Keluarga mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dipastikan kembali maju dalam pilkada serentak di Kota Serang. Kali ini yang diusung adalah Vera Nurlaela Jaman, istri dari Wali Kota Serang saat ini, Tubagus Haerul Jaman.

"Semoga pencalonannya akan lancar dan ada rekomendasi dari partai lain," ujar Vera, usai mendapatkan dukungan dari Partai PKB, saat ditemui di kantor DPW PKB Kota Serang, Banten, Rabu (27/09/2017).

Dalam helatan Pilkada Serentak 2018 di Ibu Kota Provinsi Banten itu, Vera didukung oleh tiga partai, yakni Golkar, PKB, dan PKPI dengan total 12 kursi di DPRD Kota Serang.

"Dengan siapa pun (wakilnya), yang penting semua partai koalisi mendukung. Tunggu saja, nanti juga ada, sedang dikaji," jelas Vera.

Dengan jumlah kursi tersebut, istri dari adik tiri Ratu Atut Chosiyah itu dipastikan telah memenuhi syarat pencalonan di KPU, yang menyaratkan hanya sembilan kursi saja.

"Pertama karena dari awal visi misi, disitu suaranya terbanyak dari PAC (Pimpinan Anak Cabang) dan (pengurus) ranting," kata Wahyu Papat, Ketua DPW PKB Kota Serang di tempat yang sama. 

Dengan jargon 'Kota Serang Cantik', Wahyu Papat menjelaskan bahwa Vera belum memiliki cacat di dalam pemerintahan.

"Dia belum ada cacat lah, karena dia kan belum pernah di pemerintahan," terang dia.

Dinasti Politik Ratu Atut

Dinasti Ratu Atut memegang kuat kekuasaan di Tanah Jawara. Sebut saja Airin Rachmi Diani yang menjadi Wali Kota Tangerang Selatan, merupakan istri dari Wawan, adik Atut. 

Lalu ada Ratu Tatu Chasanah, adik kandung dari Ratu Atut. Lalu ada nama Andhika Hazrumy, anak pertama dari Ratu Atut yang kini menduduki kursi Wakil Gubernur Banten bersama Wahidin Halim. 
Ada juga nama Tanto Warsono Arban, merupakan menantu Ratu Atut yang menjabat sebagai Wakil Bupati Pandeglang. 

Sekadar diketahui, Tb Haerul Jaman, suami dari Vera Nurlaela, merupakan adik tiri dari Ratu Atut Chosiyah. Atut merupakan mantan Gubernur Banten yang kini menjadi pesakitan bersama adik kandungnya, Tb Haeri Wardhana alias Wawan.

0 Post a Comment:

Calon Gubernur Jawa Timur 2018,

Golkar Beri Sinyal Dukung Khofifah Maju Pilkada Jatim 2018

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Idrus Marham, mengungkapkan bahwa Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto, bersama pimpinan Partai Golkar lainnya sudah melakukan pertemuan dengan Khofifah Indar Parawansa. Pertemuan membicarakan seputar keikusertaan Menteri Sosial tersebut dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim). 

"Beberapa hari lalu ketua umum (Setya Novanto) ya, kami dan beberapa orang kita ketemu dengan Khofifah. Tentu kita melakukan pembicaraan secara intensif tetapi tentu pada gillirannya akan kita umumkan," ujar Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017).


Idrus menilai, sebagai sinyal bentuk dukungan kepada Khofifah, Golkar sangat menghargai sosoknya dari segi kompetensi serta integritas yang dinilai sangat berkualitas. Golkar menilai tidak banyak sosok perempuan seperti Khofifah.

"Kita sangat menghargai Ibu Khofifah sebagai salah seorang srikandi atau perempuan. Tidak banyak yang seperti Khofifah dan karena itu kita sangat menghargai perjuangannya, kompetensinya, integritasnya dan semagant juangnya," tutur Idrus.

Kendati demikian, diakui Idrus, hingga saat ini Golkar belum menyatakan dukungan mereka secara resmi terhadap Khofifah. Pasalnya, hingga saat ini pihak Golkar dan Khofifah masih intens melakukan komunikasi politik. Sementara itu, Golkar juga masih menunggu respon final dari Khofifah sendiri.
"Bu Khofifah mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih kepada Partai Golkar. Bu Khofifah berjanji akan melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain. Satu tiga hari ini kami minta bagaimana perkembangan dari Bu Khofifah sendiri," tandasnya.

Klaim Khofifah

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengklaim sudah mengantongi dukungan dari partai politik untuk maju di Pilkada Jawa Timur. Bahkan dia menyebut dukungan itu sudah cukup untuk mendaftar sebagai bakal calon gubernur.

Khofifah mengungkapkan silaturahmi ke beberapa partai politik, baik tingkat daerah maupun pusat, sudah dilakukan. Dia yakin bisa langsung mendaftarkan diri, bila melihat peta kursi DPRD Jawa Timur partai yang mendukungnya.

"Peta kursi di Jawa Timur sesuai dengan prasyarat seseorang untuk mencalonkan gubernur dan cawagub cukup sih, cukup untuk berangkat (mendaftar)," kata Khofifah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Hanya saja, Ketua Umum Muslimat NU itu belum mau mengungkapkan partai mana saja yang sudah berkomunikasi intens dengannya. Suara NU di Jawa Timur kemungkinan juga terbelah, karena warga NU lain Saifullah Yusuf dikabarkan juga akan maju.

"Banyak-banyak. Jangan deh jangan disebut dulu. Aduh jangan sebut partai deh," imbuh Khofifah.

0 Post a Comment:

Berita Utama,

Ini 171 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 27 Juni 2018

KPU RI sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018 yaitu pada tanggal 27 Juni 2018. Rencananya, ada 171 daerah yang mengikuti Pilkada 2018. Mana saja?

Tahapan Pilkada serentak 2018 akan dimulai 10 bulan sebelum hari pencoblosan. Itu berarti tahapan dimulai Agustus 2017.

Pilkada serentak tahun 2018 akan lebih besar daripada Pilkada sebelumnya. Sebanyak 171 daerah akan berpartisipasi pada ajang pemilihan kepala daerah tahun depan.

Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018. Beberapa provinsi di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 

Berikut 171 daerah yang mengikuti Pilkada 2018:

Provinsi
Sumatera Utara
Riau
Sumatera Selatan
Lampung
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Timur
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Maluku
Papua
Maluku Utara

Total: 17 provinsi

Kota
Kota Serang
Kota Tangerang
Kota Bengkulu
Kota Gorontalo
Kota Jambi
Kota Bekasi
Kota Cirebon
Kota Sukabumi
Kota Bandung
Kota Banjar
Kota Bogor
Kota Tegal
Kota Malang
Kota Mojokerto
Kota Probolinggo
Kota Kediri
Kota Madiun
Kota Pontianak
Kota Palangkaraya
Kota Tarakan
Kota Pangkal Pinang
Kota Tanjung Pinang
Kota Tual
Kota Subulussalam
Kota Bima
Kota Palopo
Kota Parepare
Kota Makassar
Kota Bau-bau
Kota Kotamobagu
Kota Sawahlunto
Kota Padang Panjang
Kota Pariaman
Kota Padang
Kota Lubuklinggau
Kota Pagar Alam
Kota Prabumulih
Kota Palembang
Kota Padang Sidempuan

Total: 39 kota


Kabupaten
Kab Aceh Selatan
Kab Pidie Jaya
Kab Padang Lawas Utara
Kab Batu Bara
Kab Padang Lawas
Kab Langkat
Kab Deli Serdang
Kab Tapanuli Utara
Kab Dairi
Kab Indragiri Hilir
Kab Merangin
Kab Kerinci
Kab Muara Enim
Kab Empat Lawang
Kab Banyuasin
Kab Lahat
Kab Ogan Komering Ilir
Kab Tanggamus
Kab Lampung Utara
Kab Bangka
Kab Belitung
Kab Purwakarta
Kab Bandung Barat
Kab Sumedang
Kab Kuningan
Kab Majalengka
Kab Subang
Kab Bogor
Kab Garut
Kab Cirebon
Kab Ciamis
Kab Banyumas
Kab Temanggung
Kab Kudus
Kab Karanganyar
Kab Tegal
Kab Magelang
Kab Probolinggo
Kab Sampang
Kab Bangkalan
Kab Bojonegoro
Kab Nganjuk
Kab Pamekasan
Kab Tulungagung
Kab Pasuruan
Kab Magetan
Kab Madiun
Kab Lumajang
Kab Bondowoso
Kab Jombang
Kab Tangerang
Kab Lebak
Kab Gianyar
Kab Klungkung
Kab Lombok Timur
Kab Lombok Barat
Kab Sikka
Kab Sumba Tengah
Kab Nagekeo
Kab Rote Ndao
Kab Manggarai Timur
Kab Timor Tengah Selatan
Kab Alor
Kab Kupang
Kab Ende
Kab Sumba Barat Daya
Kab Kayong Utara
Kab Sanggau
Kab Kubu Raya
Kab Pontianak
Kab Kapuas
Kab Sukamara
Kab Lamandau
Kab Seruyan
Kab Katingan
Kab Pulang Pisau
Kab Murung Raya
Kab Barito Timur
Kab Barito Utara
Kab Gunung Mas
Kab Barito Kuala
Kab Tapin
Kab Hulu Sungai Selatan
Kab Tanah Laut
Kab Tabalong
Kab Panajam Pasut
Kab Minahasa
Kab Bolmong Utara
Kab Sitaro
Kab Minahasa Tenggara
Kab Kep Talaud
Kab Morowali
Kab Parigi Moutong
Kab Donggala
Kab Bone
Kab Sinjai
Kab Bantaeng
Kab Enrekang
Kab Sidereng Rappang
Kab Jeneponto
Kab Wajo 
Kab Luwu
Kab Pinrang
Kab Kolaka
Kab Gorontalo Utara
Kab Mamasa
Kab Polewali Mandar
Kab Maluku Tenggara
Kab Membramo Tengah
Kab Paniai
Kab Puncak
Kab Deiyai
Kab Jayawijaya
Kab Biak Numfor
Kab Mimika

Total: 115 kabupaten

0 Post a Comment: