Ahok menjawab,

Kabar Tokoh : Ahok Menjawab Pertanyaan Semua Kontroversi di TV One

  


PILKADA.OR.ID - FULL AHOK Interview KABAR TOKOH Tv One 24 Agustus 2016 - AHOK Saya Dari Kecil PERCAYA DIRI dialog bersama gubernur DKI sebagai cagub petahana.

0 Post a Comment:

Berita Partai,

Hanura Pastikan Usung David Chalik di Pilwako Pekanbaru


PILKADA.OR.ID - Hanura memastikan mendukung salah seorang kadernya, David Chalik untuk maju sebagai bakal calon walikota, di Pilwako Pekanbaru, Februari 2016 mendatang. 

Sebagaimana diketahui, David Chalik merupakan artis kenamaan dari ibukota. Sedangkan di partai, David menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Hanura. 

David juga lahir dan menghabiskan masa kecil dan remajanya di Riau, tepatnya di Rumbai, Pekanbaru. Kemudian baru bertolak ke Jakarta mencari peruntungannya, hingga saat ini. 

Tim Pilkada Pusat (TPP) Hanura, Agust Shalahuddin menyampaikan, pihaknya menilai ada peluang bagi pihaknya untuk mendorong David maju di Pilwako Pilwako Pekanbaru. Apalagi menurutnya, Pekanbaru membutuhkan pemimpin yang baru. 

“Survey internal Hanura secara umum memperlihatkan adanya ketidakpuasan yang signifikan dari masyarakat Pekanbaru terhadap petahana,” kata Agust, Rabu (24/8/2016). 

Dengan kondisi Pekanbaru saat ini, menurutnya pihaknya menilai memang cukup besar peluang untuk David muncul sebagai sosok baru di Pekanbaru, dan memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memilih. 

“Hal ini membuka peluang tokoh baru diluar calon-calon yang sudah beredar. Ini akan menjadi salah satu latar belakang ikhtiar partai Hanura mendorong David Chalik,” ulasnya. 

Sementara itu, Ketua DPD Srikandi Hanura Riau, Viviana Hanifa mengatakan, David bukan sekadar artis dari ibukota saja, namun juga merupakan sosok yang memiliki intelektual dan visi, sehingga diharapkan bisa membangun Kota Pekanbaru lebih baik lagi kedepannya. 

‘Kita melihat, potensi David memang cukup besar. Saat ini dia juga menjabat sebagai Wasekjen DPP Hanura. Dia lahir dan menghabiskan masa kecil hingga remaja di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru,” tuturnya. 

Ketua Lembaga Melayu Riau (LMR) Jakarta, Darmawi Wardana Aris menyebutkan, dirinya menyambut baik pencalonan David Chalik tersebut sebagai bakal calon Walikota Pekanbaru di Pilkada 2017. 

“Kalau memang serius membangun Kota Pekanbaru dan maju dalam Pemilihan Walikota (Pilwako), Lembaga Melayu Riau siap mendukung,” ujarnya.

0 Post a Comment:

Berita Utama,

PDI-P Belum Pastikan Deklarasi Ahok-Djarot


PILKADA.OR.ID - Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan belum memastikan bahwa deklarasi calon gubernur DKI Jakarta yang diusungnya akan diumumkan pada 17 Agustus.

Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira mengatakan, hingga hari ini belum ada perkembangan baru yang dapat diumumkan ke publik terkait calon gubernur DKI yang akan diusung partainya.

"(Deklarasi) Bisa juga deklarasi setelah pendaftaran. Tidak selalu deklarasi sebelum pendaftaraan. Setelah pendaftaran ke KPU kalauPDI-P memutuskan nama, baru deklarasi," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

PDI-P, kata Andreas, masih melihat dinamika yang berkembang di masyarakat. Sejumlah opsi disiapkan, termasuk opsi memasangkan Ahok dengan Djarot.

"Ahok Djarot sebagai gubernur dan wakil gubernur yang sekarang sudah ada, menjalankan tugasnya. Sambil melihat dinamika di masyarakat," sambungnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P lainnya, Hendrawan Supratikno menuturkan, jika partainya sudah secara reami menentukan nama, pasti DPP akan diinformasikan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaria Jenderal Hasto Kristiyanto.

"Kalau sudah pasti, DPP pasti akan dikumpulkan," tutur Hendrawan.

"Kalau besok upacara di (Kantor DPP) Lenteng Agung," sambungnya.

Ketua DPD DKI Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi sebelumnya sempat menyebut PDI-P akan mendeklarasikan dukungannya kepada Basuki Tjahaja Purnama pada 17 Agustus 2016

Kabar Deklarasi Ahok-Djarot pada 17 Agustus, Begini Reaksi Djarot


Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memilih langsung berjalan cepat ketika wartawan bertanya tentang kabar deklarasi pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017 oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Djarot yang ditemui di Tugu Proklamasi, Selasa (16/8/2016) sore, langsung berjalan menuju kendaraan dinasnya. Wartawan pun berusaha mengejarnya dan kembali mengonfirmasi kabar tersebut.

"Kamu kabar dari mana?" tanya Djarot kepada wartawan.

Seorang wartawan menjawab, kabar itu baru sebatas "kabar burung". Sehingga perlu dikonfirmasi kebenarannya dari pihak terkait. "Tanya ke burung," kata Djarot tertawa.

Kemudian wartawan lainnya bertanya tentang kencangnya kabarPDI-P yang kembali akan memasangkan dirinya dengan Basuki alias Ahok. Djarot kembali menolak menjawab pertanyaan tersebut.

"Kata siapa?" tanya Djarot. Wartawan itu menjawab bahwa kabar pencalonan Ahok-Djarot berasal dari sejumlah petinggi PDI-P. "Tanya sama sejumlah petinggi PDI-P. Siapa yang bilang?" kata Djarot kembali tertawa.

Wartawan lainnya menjawab pencalonan tersebut berasal dari kabar yang beredar. "Ya tanya sama kabar yang beredar," kata Djarot singkat. 

Sedangkan sang istri, Happy Farida yang duduk di samping Djarot terlihat tersenyum melihat wartawan mewawancarai suaminya melalui kaca mobil. Terakhir, wartawan kembali bertanya kebenaran kabar deklarasi Ahok-Djarot oleh PDI-P yang bertepatan dengan hari kemerdekaan ke-71 Republik Indonesia. "Ck.. (diam sesaat) besok saya upacara," kata Djarot.

Benarkah PDI-P Akan Deklarasi Dukungan untuk Ahok pada 17 Agustus?



Ketua DPD DKI Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi menyebut PDI-P akan mendeklarasikan dukungannya kepada Basuki Tjahaja Purnama pada 17 Agustus 2016 besok. Menanggapi itu, Basuki mengaku tidak tahu.

"Enggak tahu, enggak tahu saya. Kamu tanya saja sama mereka, tanya sama Pak Fayakhun. Saya belum dikasih tahu," kata Ahok saat dikonfirmasi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (15/8/2016).

Ahok terkesan enggan berkomentar banyak mengenai hal tersebut. Sebab, ia berujar, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 baru akan dilakukan pada Februari 2017.

Ia menganggap masa antara Agustus 2016 dan Februari 2017 sangatlah lama, belum lagi masa pendaftatan yang baru akan dilakukan pada September.

"Jadi, enggak usah ngomong politiklah, masih jauh Belanda. Pembukaan pendaftaran tanggal 19 September, pendaftaran masih sampai 21 Sepetember, ada 17 Agustus dulu. Berarti masih sebulan lebih, kan? Sebulan itu masih lama, lho," ujar Ahok.

Mengenai kabar ini, para pengurus PDI-P belum angkat suara. Ketua DPP PDI-P Bidang Organisasi Djarot Saiful Hidayat mengaku, partainya belum mengambil keputusan mengenai orang yang akan diusung sebagai calon gubernur.

Sebab, kata Djarot, partainya tidak hanya fokus pada Pilkada DKI, tetapi juga pilkada di daerah lain.

Menurut Djarot, ada 101 pilkada yang akan diikuti PDI-P pada 2017. Oleh karena itu, ia menganggap tidak mungkin jika rapat partainya hanya membahas mengenai Pilkada DKI.

"Memang Pilkada DKI ini sangat strategis. Akan tetapi, jangan terpaku di DKI, apalagi hanya bicara tentang orang per orang," kata Djarot di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat malam pekan lalu.

Sumber: KOMPAS

3 Post a Comment:

Berita Pilkada,

PDIP Usung Ahok-Djarot, Reaksi Umat Islam Malah Bergembira


PILKADA.OR.ID - Kabar akhirnya PDIP akan mengusung petahana Ahok-Djarot dalam Pilgub DKI 2017 sudah beredar pasca pertemuan di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Jumat, 12 Agustus 2016. Pertemuan itu membahas calon gubernur yang akan didukung PDIP dalam pemilihan kepala daerah DKI 2017

Salah seorang politisi PDIP mengungkap kepastian Ahok-Djarot diusung PDIP sudah 94.6%. Dan kabarnya 15 Agustus besok akan dideklarasikan.

Sebelumnya, Sekken PDIP Hasto Kristiyanto menyebut opsi pertama PDIP adalah mengusung pasangan petahana yaitu Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

"Opsi pertama adalah mendukung pasangan incumbent Pak Ahok dan Pak Djarot," kata Hasto pada Rabu (10/8), dikutip CNN Indonesia.

Menanggapi PDIP yang akan mengusung petahana Ahok-Djarot, publik Umat Islam malah menyambut dengan gembira. Berbagai tanggapan disampaikan di media sosial.

"Alhamdulillah... Smoga ini pertanda baik bg warga Jakarta...
Untuk smakin memantapkan pilihannya...
Untuk tdk memilih pemimpin non muslim," ujar Hajarul Aswad.

"Seorang kader pdi di tmpat tinggal sya jga bilang, pdi psti bakal mngusung ahok-djarot, ini proyeksi nya utk pilpres 2019 utk mngusung jokowi-ahok, otomatis djarot jdi gubernur yg akhirnya pdi jga yg menguasai jakarta. Smoga sja partai islam gak tertipu dgn tipu tipu pdi," komen VArizh Trus'by.


"Dari awal juga saya itu lebih suka klw pdip gak gabung ke selain ahok.karena udah cocok, busuk ketemu busuk," komen Wendra Jumaisarki.

"Gpp PDIP mengusung Ahok, toh yg berlaga Figur bukan Partai. Kami hanya kuatir kalo terlalu banyk calon yg maju, krn suara pemilih akan terbagi-bagi. Justru kami optimis dan yakin jika terjadi head to head antara Ahok vs figur muslim. Peluang kemenangan besar ada di tangan figur muslim !!!" kata Rais GL.

"Bagus deh klo PDIP ngusung si ahoax...biar umat islam gak kena jebakan batmen," ujar Ahsan Maulana Albrebesi.

"Itu lah politik, ibarat pisau bermata dua, dari dulu saya gak suka berpolitik, tapi Islam mengharuskan kita utk menggunakan hak politik kita agar kita bisa berbuat dan menentukan pemimpin yang
amanah, yang mau membela Islam, klo kita tidak menggunakan hak politik kita tunggu saja kita umat Islam akan dihabisi oleh kaum kufar yang gila2an dalam berpolitik apalagi yang memiliki media.." komen Yossywahyudi Kromopawiro.

"Sebetulnya tanpa PDI-P pun kita insya Allah menang. Jika partai koalisi Islam bersatu memajukan figur top sperti Bang YUSRIL, bukan tdk mgkin kemenangan sdh di depan mata, Sya sih harapannya partai islam berkoalasi mengusung YURIL-UNO," ujar Rustam Nanda.

"Kabar yg sangat bagus, tanpa PDIP nantinya kl gubernur pilihan umat Islam menang, bs leluasa menerapkn perda syariah, krn kt mafhum partai banteng itu alergi dgn perda syariah. Tinggal rapatkan barisan, usung cagub pilihan umat, yg bersih, jujur, cerdas & amanah untuk sama2 diperjuangkan untuk jakarta," kata Maman Rukmana.

"Mari.... umat islam di Jakarta buktikan jgn sampai gubenur ente ga jumatan lagi...doa kami dr kalimantan," ujar Okie Love Borneo.

"Aku berdo'a agar warga Muslim DKI Jakarta diberikan keteduhan hati dalam memilih pemimpin mereka... walau saya warga Bekasi... tapi jujur saya akan sedih kalau figur ini kembali memimpin...Allah Allah Allah," tutur Wisyal MirZa Dinata.

"PDIP bikin gebrakan & kejutan, gak masalah.... Alloh Subhanahu Wa Ta'ala pasti akan lebih ngGebrak dan mengKejutkan PDIP dan Ahoax beserta kroni2nya....sampai....lihat saja nanti.....Wassalam...." komen Arif Wibowo.

"Cakep dah biar kentara jadi kagak kecampur... Ayo Parpol ISLAM bersatu dukung gubernur Muslim Kalo udah rempug enak pan kita," ujar Bang Keling.

"Warga Jakarta...harus waspada serangan...uang besar besaran....dari aseng... Karena aseng...sudah hitung hitungan... Kalau Ahok sampai kalah...proyek...mereka... Termasuk reklamasi...terancam Gagal ..kalau itu terjadi kata nanik.s.deyang... Mereka bisa...rugi 500trilyun...  Maka pilkada DKI...mereka rela kucurkan 100 triliun...buat disiram ke warga, aparat dan lembaga..serta kepartai... liat saja...sekarang. Tinggal sekarang, kuatkah Aparat dan warga Jakarta...siraman uang 100t?" komen Irfansyah Aldi.


"Ayo bergerak para warga betawi, jangan sampai ente nanti terus digoblog-goblogin dan diusir melulu...." kata A Jajang W Mahri.

"Saya doakan semoga warga dki dibukakan mata hati dan pikirannya untuk memilih pemimpin yg amanah cerdas dan santun.. dan krn mayoritas masy dki adalah muslim maka mutlak pemimpinnya jg harus muslim..," ujar Laila Mega Wardhani.
posted from Bloggeroid

0 Post a Comment:

Cara mengecek terdaftar di DPT,

Sudahkah Anda Terdaftar sebagai Pemilih? Ini Cara Mengeceknya ...

PILKADA.OR.ID - Tepat dua pekan lagi, pesta demokrasi lima tahunan, pemilihan umum, akan berlangsung. Pada 9 April 2014, seluruh rakyat Indonesia yang telah memenuhi syarat akan menggunakan hak pilihnya. Sudahkah nama Anda terdaftar sebagai pemilih? Berikut informasi mengenai cara memastikan apakah nama Anda sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Dulu, untuk memastikan terdaftar, pemilih harus mengecek secara langsung di DPT yang ditempel di sebuah tempat. Biasanya, DPT dipajang di halaman kantor kelurahan. Beberapa penyelenggara pemungutan suara (PPS) juga menempelkannya di tempat keramaian atau di sekitar tempat pemungutan suara (TPS) yang akan dibangun.
Nah, sekarang Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempermudah pemilih untuk mengecek keberadaan namanya sebagai pemilih Pemilu 2014 melalui situs resminya, kpu.go.id.
1. Di sebelah kiri laman tersedia banner "Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014". Menu tersebut akan membawa pengunjung situs ke kanal DPT.
2. Di sisi kanal terdapat menu "Pencarian Nasional" yang di bawahnya terdapat kolom "NIK", yaitu nomor induk kependudukan. Pada kolom tersebut, masukkan 16 digit NIK yang terdapat di kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK) Anda. Kemudian, klik "Cari".
3. Setelah Anda mengklik "Cari", akan muncul kolom hasil pencarian yang menunjukkan nama, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi Anda berdomisili. Di kolom tersebut juga akan ditunjukkan nomor TPS tempat Anda mencoblos.
4. Dapat pula dilakukan pencarian berdasarkan kelurahan tempat domisili pemilih. Pada kanal DPT, di sisi tengah atas halaman terdapat kolom "Provinsi". Isi kolom itu dengan nama provinsi, atau sesuai KTP. Secara otomatis akan muncul nama-nama kabupaten/kota di provinsi itu. Kemudian, klik salah satu nama kabupaten/kota yang juga secara otomatis memunculkan nama kecamatan yang ada pada wilayah tersebut. Klik salah satunya. Dari kecamatan, akan muncul jajaran nama kelurahan. Klik salah satunya. Lalu, akan muncul kolom "TPS", "NIK", dan "Nama". Pilih salah satunya. Anda dapat memasukkan nama Anda pada kolom "Nama" lalu klik tombol "CARI".
5. Laman akan menampilkan nama dan TPS tempat Anda menggunakan hak suara. Tetapi, dua langkah itu hanya dapat terjadi jika Anda telah tercatat sebagai pemilih dalam Pemilu 2014.
Bagaimana jika ternyata nama Anda belum terdaftar sebagai pemilih? Anda harus segera melaporkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan sesuai KTP Anda. Nantinya, nama Anda akan didaftarkan sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Mengapa DPK? Sebab, KPU sudah menutup pendaftaran DPT pada Desember lalu. Setiap warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPK tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih akan dicatat dalam DPK. Hak pilih pemilih yang tercatat di DPT dan di DPK adalah sama.

0 Post a Comment:

Daftar Pemilih Tetap,

Jumlah pemilih untuk DPT Pemilu 2014

PILKADA.OR.ID - 4 Nov 2013 - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jumlah pemilih yang ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, dari total 33 provinsi, 497 kabupaten atau kota, 6.980 kecamatan, serta 81.034 desa dan kelurahan, KPU menyiapkan sebanyak 545.778 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menurut Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, pemilih dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 93.439.610 orang, dan pemilih berjenis kelamin perempuan berjumlah 93.172.645 orang.

"Total pemilih menjadi 186.612.255 pemilih," kata Ferry, saat rapat pleno rekapitulasi nasional DPT Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2013).

Diketahui, jumlah tersebut sudah termasuk data yang masuk dari Kabupaten Nduga, Papua. Kabupaten Nduga saat rapat pleno pertama belum menyerahkan rekapitulasinya.

Selain itu, KPU juga merilis data pemilih untuk jumlah pemilih yang berdomisili di luar negeri. KPU menetapkan sebanyak Pendatang Pemilih Luar Negeri (PPLN) sebanyak 2,010,280 orang. "Data perbaikan dari sejak tanggal 20 Oktober (2013) sebanyak 2,003,280 orang," ujar Ferry.

0 Post a Comment:

Berita Video Pilkada,

Seputar Golkar Dukung Jokowi di Pilpres 2019



PILKADA.OR.ID - Peneliti senior Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Syamsuddin Haris, menilai, ada sejumlah latar belakang dukungan yang diberikan Partai Golkar terhadap pencalonan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019 mendatang.

Padahal, seperti diketahui, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 masih cukup jauh. Namun, hanya Partai Golkar yang sudah menyatakan dukungannya bagi Jokowi untuk kembali maju dalam Pemilu.

"Saya mencatat ada empat faktor yang menyebabkan Golkar langsung dideklarasikan Jokowi sebagai Capres," kata Syamsuddin, dalam diskusi PARA Syndicate "Jokowi: Koalisi dan Manuver 2019", Jumat (5/8) di Jakarta.

Yang pertama, menurutnya, memang Partai Golkar memandang bahwa haluan politik dan pembangunan yang dimiliki Jokowi sesuai dengan yang diinginkan Golkar. Dukungan ini merupakan dukungan tulus yang tidak disertai embel-embel apa pun.

Alasan yang kedua, ada keinginan elite Golkar untuk mendongkrak popularitas dengan cara mendompleng popularitas Jokowi. Yakni, dengan memberikan dukungan kepada Jokowi dengan maksud ingin memperoleh keuntungan elektoral dengan menumpang popularitas.

"Ini penting bagi Golkar untuk meningkatkan suaranya dalam Pileg. Partai Golkar ingin memanfaatkan popularitas Jokowi," ujar Syamsuddin.

Kemudian yang ketiga, dengan deklarasi di awal-awal, Partai Golkar ingin menitipkan sesuatu bahwa dalam Pilpres 2019, Jokowi bisa mengambil posisi Wakil Presiden (Wapres) dari Golkar.

Selanjutnya, yang keempat adalah bukan sesuatu langkah yang tidak mungkin bahwa Partai Golkar ingin mengambil alih Jokowi untuk masuk ke partainya.

Langkah ini juga dipertimbangkan karena Golkar sudah menyadari dan membaca adanya ketidakharmonisan antara Jokowi dan partai pengusungnya, yakni PDI Perjuangan.

"Sehingga seolah Partai Golkar mewakafkan diri menjadi kendaraan politik bagi Jokowi. Saya kira empat alasan inilah yang melatarbelakangi deklarasi dukungan Golkar pada Jokowi pada 2019," kata Syamsuddin.

0 Post a Comment:

Ahok Terancam,

Ahok Terancam Tak Bisa Ikut Pilkada DKI Jakarta

  

PILKAD.OR.ID - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terancam tak bisa mencalonkan diri kembali sebagai kandidat gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

0 Post a Comment:

Daftar Pemilih Tetap,

Grafik Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Partisipasi Pemilih Pemilu Tahun 2004 - 2014

PILKADA.OR.ID - Grafik Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Partisipasi Pemilih Pemilu Tahun 2004 - 2014. 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Presiden dan wakil Presiden 2014 dapat dilihat di :

https://data.kpu.go.id/ss89.php

DPT A6 DAN DPK Daftar Pemilih Tetap A6 dan Daftar Pemilih Khusus PILEG 2014, dapat dilihat di :

https://data.kpu.go.id/dptA6.php

DATA PEMILIH TETAP PILKADA SERENTAK TAHUN 2015, Dapat dilihat di :

https://data.kpu.go.id/dpt2015.php#

0 Post a Comment:

7 koalisi Partai lawan Ahok,

Satu-satunya "Pintu" Ahok Menuju Pilkada DKI


PILKADA.OR.ID - Selama beberapa bulan, Basuki Tjahaja Purnama berada dalam kondisi yang tidak biasa. Dia menjadi satu-satunya orang yang memiliki dua pintu untuk bisa kembali menjadi Gubernur DKI. 

Dulu, di salah satu tangannya ada 1 juta data KTP yang dikumpulkan "Teman Ahok" selama satu tahun. Jumlah data KTP sebanyak itu dapat menjadi tiket untuk Ahok maju dalam Pilkada DKI 2017 melalui jalur perseorangan. 

Lalu di salah satu tangan lainnya, Ahok memgang dukungan dari tiga partai politik. Ketiga partai itu adalah Partai Golkar, PartaiHanura, dan Partai Nasdem. Jumlah kursi di DPRD DKI ketiga partai tersebut cukup untuk membawa Ahok maju pada Pilkada DKI 2017 tanpa perlu melalui proses verifikasi yang melelahkan seperti jalur independen. 

Pada Minggu (7/8/2016), waktu penyerahan syarat perseorangan sudah berakhir. Kini, pintu bagi Ahok untuk maju lewat jalur perseorangan tertutup rapat. Satu juta data KTP Teman Ahok tidak digunakan untuk apa-apa. Tinggal satu pintu yang dimiliki Ahok, yaitu pintu partai politik.


Peluang terakhir 




Pelaksana tugas Ketua DPD PDI-P Provinsi DKI Jakarta, Bambang DH, menyebut Ahok belum tentu maju pada Pilkada DKI 2017. Sebab, belum tentu tiga parpol pendukungnya mendaftarkan dia ke KPU DKI. 

"Maju enggak? Udah ada kepastian belum? Karena kan batas untuk independen selesai," kata Bambang. 

Dengan ditutupnya pendaftaran calon perseorangan, maka tumpuan Ahok kini hanya kepada tiga partai politik pendukungnya. Menurut Bambang, dukungan dari tiga partai politik untuk Ahok masih sebatas pernyataan. 

"Sisanya kan nanti pas pendaftaran. Kalau satu partai (pendukung Ahok) ikut kami (bagaimana)?" kata Bambang. 

Bambang seolah menakuti Ahok. Meskipun, tiga partai itu sudah menyerahkan surat rekomendasi dukungan untuk Ahok, politik selalu dinamis. Hal ini membuat maju tidaknya Ahok dalam Pilkada DKI sangat tergantung kepada tiga partai pendukung. 

Jumlah kursi ketiga partai pendukung Ahok di DPRD DKI Jakartasaat ini adalah 24 kursi. Adapun untuk dapat mengusung cagub dan cawagub, diperlukan 22 kursi di DPRD DKI. Dengan demikian, jika satu partai pendukung Ahok membelot, maka berkurang jumlah kursi di DPRD DKI dan pupus sudah harapan Ahok maju pada Pilkada DKI 2017.

Ahok pasrah 

Ahok pun tertawa saat mengomentari soal kemungkinan partai pendukungnya berbalik badan menarik dukungan. Jika hal itu sampai terjadi, Ahok merasa sudah tertipu. 

"Kalau ada yang membelot ya (saya) enggak ikut (Pilkada), ketipu dong ha-ha-ha. Senang dong semua," kata Ahok. 

Ahok mengatakan, akan ada sejumlah pihak yang senang jika akhirnya dia tidak berhasil maju pada Pilkada DKI 2017. Ahok mengatakan suasana Pilkada DKI 2017 pasti langsung tenang. 

"Langsung turun tuh tensi ketegangan Pilkada DKI. Dari panasnya jadi adem, langsung adem dong," kata Ahok. 

Ahok pun pasrah dengan kondisi ini. Ia tidak memiliki pilihan lain selain percaya ketiga partai tersebut akan terus mendukung sampai akhir.

0 Post a Comment:

Berita Lembaga Survei,

Genap Berusia 8 Tahun, Ini Catatan Prestasi JSI

PILKADA.OR.IDJaringan Suara Indonesia (JSI) genap berusia delapan tahun, hari ini. Semenjak didirikan 8 Agustus 2008, lembaga survei dan konsultan politik nasional itu sudah menorehkan berbagai prestasi yang membanggakan.

Tak tanggung-tanggung, selama 8 tahun, JSI sudah berhasil memenangkan 44 pilkada dari 61 total pendampingan yang dilakukannya diberbagai daerah di Indonesia. Mulai dari pemilihan bupati/wali kota hingga pemilihan gubernur.
Selain itu, JSI yang didirikan Widdi Aswindi, Fajar S Tamin, Popon Lingga Geni, Eka Kusmayadi, dan Nukie Basuki, juga berhasil memenangkan 36 calon anggota legislatif DPR, baik di Pemilu 2009, maupun di Pemilu 2014 dari total yang didampingi 48.
Angka kemenangan tersebut belum termasuk kesuksesan JSI mengantarkan puluhan caleg DPRD provinsi dan kabupaten/kota di dua pemilu legislatif.
Lewat rilis yang diterima TribunKaltim.co, Direktur Eksekutif JSI, Fajar S Tamin mengatakan, kemenangan yang dicatat JSI tak lepas dari profesionalisme, integritas dan transparansi dalam mengelola program pemenangan, riset dan komunikasi yang baik dengan klien.
“Kami tentu bersyukur dengan pencapaian itu. Dari dulu, kami memang meyakini dan menerapkan bahwa prestasi hanya bisa dibangun lewat integritas dalam menjalankan profesi, termasuk menghindari bias dan rekayasa saat melakukan tugas. Intinya kunci kemenangan tidak lepas dari penegakan integritas, kredibilitas dan transparansi,” kata Fajar di Jakarta, Senin (8/8/16).
Selain itu, lembaga yang diisi sumber daya berpengalaman di bidang pemenangan dan riset ini, juga selalu menjaga kekompakan, serta setiap saat melakukan evaluasi program yang dijalankan. Termasuk mengkaji plus-minus berbagai regulasi pilkada yang diterapkan penyelenggara.
Sekadar diketahui, dari kemenangan yang ditorehkan JSI di pilkada, sebagian di pemilihan gubernur. Di antaranya, Pilkada Sulsel, Pilkada Sulbar, Pilkada Jawa Tengah, Pilkada Sultra, Pilkada Banten, Pilkada Papua, Pilkada NTB, serta beberapa provinsi lainnya.
Di samping pendampingan, JSI juga sempat melakukan riset di sejumlah provinsi yang menggelar pilgub. Masing-masing, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Lampung, serta Maluku.
Khusus quick count atau hitung cepat, JSI mendapat rekor MURI paling presisi dengan kesalahan absolute 0,01%. Begitupun 15quick count dengan selisih rata-rata kurang dari 0,5% hasil pleno penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Wakil Direktur Eksekutif JSI, Popon Lingga Geni menambahkan, meski lembaganya masih tergolong muda, namun bukan penghalang menorehkan sejumlah prestasi yang membanggakan.
“Sepanjang mau berusaha dan bekerja keras, Insya Allah akan membuahkan hasil,” tegas Popon.
Tak lupa, Popon menyampaikan terima kasih kepada relasi, klien dan partai politik yang mempercayakan JSI melakukan pendampingan maupun riset.
Ia berharap, kerjasama tersebut bisa terus berlanjut, sekaligus bersama-sama mengawal proses demokrasi yang lebih baik.
Sebelumnya, pendiri sekaligus komisaris utama JSI, Widdi Aswindi, meminta kepada segenap karyawan dan staf JSI untuk selalu mengevaluasi setiap program yang dijalankan, tanpa larut dengan pencapaian selama ini. Sebab, tantangan ke depan semakin berat di tengah persaingan yang kompetitif.
Di ulang tahun JSI yang ke 8, baik jajaran komisaris, direksi, serta karyawan dan staf, merayakannya secara sederhana di kantornya dengan melakukan pemotongan nasi tumpeng, serta doa bersama. (*)

0 Post a Comment:

Berita Utama,

Pilgub Banten, Pengurus DPW PAN Temui Rano Karno

PILKADA.OR.ID - Sejumlah pengurus DPW Partai Amanat Nasional (PAN) menemui Gubernur Banten Rano Karno yang juga bakal calon gubernur dari PDIP di rumah dinas gubernur Jalan A Yani Kota Serang, di Serang, Jumat (6/8).
Ketua DPW PAN Banten Masrori mengatakan, pertemuanya dengan Rano Karno sebagai silaturahmi biasa, membahas berbagai persoalan pembangunan di Banten termasuk proyek strategis nasional yang ada di Banten.
“Kami tadi ngobrol persamaan visi membangun Banten ke depan seperti apa agar lebih baik. Soal mengusung calon gubernur atau wakil itu terlalu pagi. Ini juga sebagai silaturahim,” kata Masrori didampingi sejumlah pengurus lainnya usai pertemuan dengan Rano Karno.
Terkait dukungan PAN dalam Pilgub Banten 2017, kata Masrori, sampai saat ini pihaknya masih terbuka dengan seluruh partai manapun untuk berkoalisi. Menurut dia, segala kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk mengusung Rano maupun bergabung dengan parpol pengusung bakal calon gubernur dan wakil gubernur Wahidin Halim dan Andika Hazrumi.
“PAN belum memutuskan, belum berani memutuskan apapun. Kedua pasangan itu daftar ke kami. Mereka sudah berpasangan, ya kami ucapkan selamat,” kata Masrori.
Meski belum memutuskan pilihan, pengurus PAN Banten mengaku sudah menyodorkan nama-nama yang mendaftar penjaringan cagub-cawagub melalui DPW PAN Banten kepada Rano Karno.
“Tadi sudah disampaikan nama-nama yang ikut penjaringan ke PAN. Ada Taufik Nuriman, Jaman, Eden, Dimyati juga, Jayabaya kan mundur. Dan Yandri terakhir hasil komunikasi dengan kami menyatakan tidak nyalon,” katanya.
Sementara itu bakal cagub petahana Rano Karno berharap ia juga mendapat dukung PAN untuk maju dalam Pilgub Banten 2017.
“Soal koalisi, saya berharap PAN bisa membantu saya, sama seperti PPP kemarin. Saya berharap bisa jadi koalisi terbaik untuk sama-sama membangun Banten,” kata Rano singkat.
Sehari sebelumnya pengurus DPW PPP Banten yang datang ke rumah dinas gubernur. Kedatangan pengurus PPP Banten tersebut secara jelas menyatakan siap mendukung Rano Karno dan akan berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung Rano di Pilgub Banten 2017.

0 Post a Comment:

Berita Video Pilkada,

Sekjen PDIP: Risma masuk Pertimbangan Cagub DKI

  

PILKADA.OR.ID - Setelah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berkunjung ke Surabaya, spekulasi Wali Kota Tri Rismaharini diusung ke Pilgub DKI semakin gencar. Apalagi elite PDIP mulai bicara blak-blakan soal terbukanya peluang Risma maju Pilgub DKI.

0 Post a Comment:

Berita Utama,

Risma Calon Kuat Penantang Ahok, Petinggi PDIP Buka Rahasia

PILKADA.OR.ID Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berpeluang besar menjadi calon Gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2017. Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI petahana yang menyatakan maju lewat jalur independen, bakal mendapat lawan tangguh.

“Peluang Bu Risma, fifty-fifty,” kata Ketua PDIP Andreas Hugo Pareira kepada Tempo pada Sabtu, 7 Mei 2016. Namun, Andreas tak mau menyebutkan siapa pemilik peluang ‘fifty’ yang lain. “Lihatlah, nanti.”

Sebagai ketua umum partai, Megawati Soekarnoputri mempunyai hak prerogatif menentukan calon DKI-1, sebutan untuk Gubernur Jakarta. Dan, Andreas membenarkan bahwa Risma adalah kader PDIP sehingga memiliki wild card yang memungkinkan dia diajukan sebagai calon walau namanya tak tertera dalam deretan pendaftar calon gubernur di Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP DKI Jakarta. 

Pelaksana Tugas Ketua PDIP DKI Jakarta Bambang Dwi Hartono tak menampik kemungkinan ada kader partai yang diajukan oleh Mega di luar yang ada dalam daftar hasil pendaftaran. PDIP DKI Jakarta sudah menutup pendaftaran dan menjaring 34 pendaftar, di antaranya dua kader PDIP: Wakil Gubernur Jakarta Djarot Syaiful Hidayat dan mantan Ketua PDIP Jakarta Boy Sadikin. “Semua kemungkinan bisa terjadi,” ucapnya kepada Tempo

Risma berkali-kali menyatakan tak mau meninggalkan Surabaya untuk berlaga di Jakarta demi menumbangkan Ahok, sapaan Gubernur Basuki, dalam coblosan Februari 2017. Bahkan, dia mengaku pernah menyatakan langsung kepada Mega soal itu.

Memang belum ada perintah langsung Mega kepada Risma untuk maju di Pilkada DKI 2017 sehingga tak mungkin Risma buru-buru mengangguk ketika ditanya perihal pencalonan di DKI. “Belum ada instruksi apa pun dari pengurus pusat kepada Ibu Risma,” kata Wakil Ketua PDIP Kota Surabaya Didik Prasetiyono kepada Tempo pada Ahad, 8 Mei 2016. 

Walau begitu, PDIP Surabaya sudah merelakan jika Risma hengkang ke Jakarta. Menurut Didik Prasetiyono, PDIP Surabaya justru bangga karena kadernya menjadi role model yang diinginkan warga Jakarta. “Ini harus dipahami sebagai apresiasi bagi Bu Risma,” ucap Didik.

Andreas tak bisa memastikan kapan perintah dari Mega disampaikan kepada Risma. Dia hanya mengatakan, "“Kita lihat saja nanti.”

Seorang tokoh partai banteng menuturkan, Mega tak main-main dalam mengupayakan kemenangan pilkada. Apalagi, PDIP pemenang Pemilu 2014 termasuk di DKI Jakarta.

PDIP ngotot betul untuk menang pilkada di sejumlah daerah kantong suara, seperti DKI Jakarta, Bali, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan. “Khusus untuk Jakarta, Ibu akan turun tangan sendiri,” ucap anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Agaknya banteng sudah mendengus. Dia membenarkan pencalonan Risma menjadi perhatian serius di partainya, baik di pusat maupun daerah. Posisi DKI Jakarta yang strategis, antara lain karena Ibukota Negara tempat Presiden RI Joko Widodo berkantor, membuat PDIP memandang Pilkada 2017 sebagai pertaruhan besar. “Risma sedang ditimbang untuk diluncurkan,” ujarnya. 

Andreas tak mau buru-buru menyokong penjelasan koleganya tadi. "Masih ada waktu. Jangan paksakan matahari terik di pagi hari,” kata Andreas beranalogi. Dia beralasan, proses politik masih terus berjalan menjelang pendaftaran Calon Kepala Daerah DKI Jakarta ke Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta pada Agustus nanti. 

Sinyal lebih kuat justru diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Di Surabaya pada 1 Mei lalu, orang nomor 2 di PDIP ini mengatakan bahwa partainya terus mempertimbangkan Risma untuk menghadapi Ahok. Menurut Hasto, pertimbangannya adalah dalam Pilkada Surabaya 2015 Risma meraih kemenangan suara di atas 82 persen. 

Pemunculan nama Risma tak bisa dilepaskan dari pilihan Ahok maju lewat jalur independen pada awal Maret 2016. Rencana maju lewat PDIP pun diurungkan dengan alasan partai itu tak segera memutuskan secara resmi dirinya sebagai calon gubernur dan Djarot sebagai calon wakilnya. 

Para pendukung Ahok menuding PDIP tak serius mengajukan sang jagoan. Tapi, PDIP berpendapat, ada proses di internal yang harus diselesaikan termasuk keinginan sejumlah kader untuk menjadi calon. Apalagi, pendaftaran calon pada Agustus sehingga masih ada waktu untuk mematangkan pencalonan. “Sekarang saya yang di-bully,” kata Mega dalam peluncuran bukunya, Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat, pada 24 Maret 2016. 

Agaknya PDIP sudah menutup pintu bagi Ahok. Menurut Andreas Pareira, tak mungkin partainya mendukung Ahok yang memilih jalur perseorangan yang diniliainya lebih mengedepankan individualisme dalam berpolitik. Tapi, PDIP akan tetap menerima Ahok selama dia mengikuti mekanisme partai. “Kalau Ahok mau tobat politik dan kembali ke jalur parpol, kami welcome,” katanya.

Penjelasan Andreas itu terdengar seperti basa-basi politik. Yang terang, penjaringan calon di PDIP DKI Jakarta sudah berakhir. Ahok juga bukan kader partai seperti Risma, yang berpeluang diajukan walau namanya tak tertera dalam daftar 34 nama hasil penjaringan.

Ahok pun sudah telanjur berkoar-koar tak akan bersandar ke partai politik. Dan PDIP merah muka gara-gara itu.


Sindir Ahok, Risma: Saya Tak Beri Mahar Sepeser pun ke PDIP

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku tidak memberi mahar sepeser pun kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat diusung pada Pemilihan Kepala Daerah Surabaya 2015. Risma menyindir Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan ada mahar politik bila ingin didukung partai. Karena itu, Ahok memilih jalur independen.

“Demi Allah, demi Tuhan, saya tidak ngasih satu rupiah pun ke PDIP. Coba cek ke dewan pimpinan cabang, pengurus anak cabang, dan anak ranting,” kata Risma di Balai Kota Surabaya, Jumat, 11 Maret 2016.

Menurut Risma, bila PDIP meminta Ahok dekat dengan dewan pimpinan cabang dan pengurus anak cabang, itu memang harus dilakukan supaya mesin partai bisa bergerak. Bila ingin memenangi pilkada, kata Risma, harus ada kerja sama dan menggandeng semuanya. “Baik masyarakat maupun mesin partai harus bergerak bersama,” ujarnya.

Dalam agama, ujar Risma, jabatan itu tidak boleh diminta. Dengan demikian, jika dia maju melalui jalur independen, artinya punya nafsu untuk mencari jabatan. Karena itu, ketika Ahok berbicara tentang mahar politik dan memilih melalui jalur independen, Risma merasa harus mengklarifikasi. 


“Saya yakin Pak Ahok juga tidak akan dimintai mahar jika diusung PDIP. Tapi, kalau diminta bertemu dengan kader, itu memang proses,” tuturnya. “Pergerakan mereka (kader PDIP) itu ideologis dan langsung gerak cepat."

Risma menuturkan tetap menolak bila diusung sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. PDIP, kata Risma, juga sudah paham. “Bu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) tahu bahwa saya diberi amanah warga Surabaya, jadi tidak mungkin saya ke Jakarta,” ucapnya.

PDIP Siapkan Risma Tantang Ahok, Ada yang Menghindar?

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih terus mempertimbangkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk diusung dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Risma akan menghadapi inkumben Basuki Tjahaja Purnama yang memilih jalur independen.

Menurut Hasto, pertimbangan untuk mengajukan Risma adalah saat pilkada Surabaya 2015 Risma meraih kemenangan suara di atas 82 persen. “Siapapun kepala daerahnya yang memperoleh suara di atas 82 persen masuk dalam pertimbangan kami,” kata Hasto di salah satu rumah makan di Surabaya, Ahad, 1 Mei 2016.

Menurut Hasto, pada saat pilkada serentak tahun 2015 lalu, ada delapan daerah yang mengantongi suara di atas 82 persen. Salah satunya Surabaya, sehingga Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini masuk dalam pertimbangan itu. “Mereka memiliki kesempatan yang sama, termasuk untuk memimpin DKI Jakarta,” kata dia.


Pertimbangan kepala daerah itu, kata dia, merupakan langkah proaktif PDIP dalam rangka mencari sosok pemimpin yang diinginkan oleh warga Jakarta. Pasalnya, PDIP ingin mengusung kandidat yang benar-benar diinginkan oleh warga Jakarta. “Jadi, kami juga ingin mengetahui sosok seperti apa sih yang diinginkan warga Jakarta,” ujarnya.

Salah satu contohnya, bila warga Jakarta menginginkan sosok yang tegas dan mampu menata keindahan kota, maka yang cocok adalah Risma. Begitu pula apabila warga Jakarta menginginkan sosok pemimpin yang fokus pada pembangunan infrastruktur kota, maka salah satu kader yang cocok adalah Bupati Banyuwangi Azwar Anas.

"Jadi, kami akan memetakan dulu keinginan warga Jakarta,” ujarnya. Meski begitu, Hasto menjelaskan partainya akan terus memproses 35 kandidat yang sudah mendaftar ke DPP PDIP. 35 kandidat itu akan dilakukan proses selanjutnya seperti uji kepatutan sebagai calon pemimpin. “Tentu mereka juga prioritas,” ujarnya.

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno putri enggan berkomentar ketika ditanya persoalan Pilkada DKI Jakarta. Sikap itu juga ditunjukkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sejak rombongan ini blusukan di Taman Harmoni atau Taman Sakura Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Surabaya. Bahkan, Risma terkesan menghindar saat ditanya berkali-kali persoalan Pilkada DKI Jakarta.

0 Post a Comment:

Calon Gubernur Aceh,

Partai Demokrat Usung Irwandi-Nova di Pilkada Aceh

PILKADA.OR.ID - DPD Partai Demokrat secara resmi mengusung Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk maju dalam Pilkada Aceh 2017.

Surat keputusan itu diserahkan kepada Irwandi-Nova melalui rangkaian acara yang meriah di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (5/8/2016) sore.
"Keputusan ini diambil dalam sidang majelis tinggi pada Kamis kemarin," ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan usai acara penyerahan surat tersebut.
Ada sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan DPP memutuskan mengusung dan mendukung pasangan itu. Utamanya, keduanya mempunyai kesamaan visi dan misi dalam menjaga perdamaian dan program prioritas perdamaian Aceh.
Sosok Irwandi, secara khusus, juga menjadi sorotan lantaran pernah memimpin Aceh pada periode 2007-2012. Ia dinilai sukses memimpin Provinsi Aceh melalui program pemulihan stabilitas keamanan dan penyediaan program jamina kesehatan.
Beberapa program yang dinilai populis, antara lain menggratiskan warga Aceh untuk berobat dengan hanya berbekal Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan meluncurkan program beasiswa bagi 2.500 sarjana asal Aceh untuk program studi S2.
Selain itu, survei internal partai juga menunjukan nada positif terhadap sosok Irwandi. "Hasil survei Jaringan Suara Indonesia pada Mei 2016, elektabilitas Irwandi mencapai 35,7 persen, jauh di atas tiga pasangan lainnya yang masing-masing hanya mencapai angka 17 persen, 11 persen dan 3,8 persen," ujar Hinca.
Survei yang sama juga menunjukkan bahwa sebanyak 34 persen warga Aceh rela memilih pasangan calon kepala daerah yang didukung Susilo Bambang Yudhoyono.
"Jadi, pengusungan Irwandi-Nova kami pandang sudah merupakan langkah yang tepat dan sejalan dengan kebutuhan warga Aceh," ujar Hinca.
Apalagi, pasangan tersebut sudah memenuhi syarat untuk maju dalam Pilkada Aceh, yakni mengantongi 13 kursi di DPRD.
Sebanyak 13 kursi itu, yakni berasal dari Partai Demokrat sendiri, Partai Nasional Aceh (PNA), PKB dan Partai Damai Aceh (PDA). Hinca mengatakan, koalisi Demokrat ini masih membuka jalur komunikasi dengan partai politik lain yang hendak bergabung.
Sebelumnya, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Zaini Abdullah sudah memutuskan maju pada Pilkada Aceh 2017 lewat jalur independen. Zaini berpasangan dengan Nasaruddin, Bupati Aceh Tengah. 
SUMBER:
http://nasional.kompas.com/read/2016/08/05/17575801/partai.demokrat.usung.irwandi-nova.di.pilkada.aceh

0 Post a Comment: